Apa Kata Yasonna, Alasan Presiden Tak Mau Tandatangani Revisi MD3?

Foto dok Kompas

PILARBANGSANEWS. COM. JAKARTA,– Menteri Hukum dan Ham ( Menkumham) Yasonna Laoly Selasa (20/2/2018) mengungkapkan bahwa Presiden tidak mau menandatangani revisi UU MD3 yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR

Alasan Presiden tidak mau menandatangani karena Presiden kaget atas undang –undang nomer 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Februari 2018, pada akhirnya malah begitu memperkuat DPR.

Kesepakatan awal antara DPR dan pemerintah hanya penambahan jumlah pimpinan DPR menjadi enam orang, tetapi pada perkembangannya, ada banyak pasal-pasal yang memperkuat DPR yang diusulkan DPR untuk disertakan di Daftar Inventaris Masalah (DIM).

“Teman-teman DPR membuat tambahan pasal yang sangat banyak sekali,” ujar Yasonna.

Yasonna mencontohkan pasal itu di antaranya Pasal 122 huruf k yang mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Selain itu, Pasal 245 yang mengatur pemanggilan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus dilakukan seizin Presiden juga dinilai akan membuat anggota DPR semakin sulit untuk diproses secara hukum saat harus diselidiki dalam kasus hukum tertentu. [Az Zahra Celebesnews)