Jendral Polisi Diangkat Jadi PJ Gubernur, Terima Sajalah…!

PILARBANGSANEWS. COM. BATANG KAPEH, PAINAN, SUMBAR,–

Satu dari 2 Jendral Polisi yang diusulkan Mendagri Tjahyo Kumolo untuk jadi PJ (pejabat) Gubernur dilantik hari ini Senin (18/6). Yang dilantik itu adalah Mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Polisi M Iriawan.

Sementara seorang lagi yang namanya santer beredar adalah Irjen Pol Martuani Sormin diusulkan oleh Mendagri sebagai PJ Gubernur Sumatera Utara, belum ada pihak yang cukup kredibel bersedia dimintai informasi apakah Irjen Pol Martuani Sormin telah disetujui oleh Presiden sebagai PJ Gubenur Sumatera Utara.

Walupun demikian jika merujuk pengangkatan Komjen M Iriawan dapat dipastikan rencana dari Mendagri mengangkat Irjen Pol Martuani Sormin, tetap akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Artinya walupun pada awalnya dulu sekitar awal tahun 2018, kita membaca dimedia bahwa kebijakan Mendagri mengangkat dua Jendral polisi jadi PJ Gubenur itu mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan dan akhirnya muncul polemik, ada yang mempermasalahkan namun banyak juga yang pro, walupun demikian apa yang direncanakan Mendagri tetap berjalan sesuai dengan rencana.

Ada berbagai alasan yang menjadi pertimbangan bagi mereka yang kontroversial dengan kebijakan Mendagri, tentu saja menyangkut netralitas dari PJ Gubernur apabila dijabat oleh para Jendral tersebut.

Sebagai politisi PDI-P, Tjahjo Kumolo, diragukan kebijakannya tanpa ada maksud memiliki tujuan tertentu yang pada intinya bagaimana bisa memenangkan calon calon gubernur yang diusung PDI-P. Diakui atau tidak kita tahu bahwa Jendral Tito Karnavian memiliki keterikatan pshicologi (batin) yang sangat dekat dengan PDI-P ( dengan partai lain ya dekat juga karena Tito sedang menjabat Kapolri). Hubungan kedekatan Jenderal Tito dengan PDIP (partai pengusung Jokowi bisa jadi Presiden) menimbulkan rasa was was bahwa ke dua Jendral Polri itu diragukan netralitasnya.

Memang tak gampang untuk meyakinkan mereka yang kontroversial, meskipun Kapolri selalu setiap ada pertemuan dengan anak buahnya menjelang pesta demokrasi pilkada 27 Juni, selalu mengingatkan Polri harus menjaga netralitasnya

Sebenarnya kecurigaan kita tentang akan “bermainnya” PJ Gubernur yang berlatar belakang Jendral Polisi aktif dalam kedua Pilkada Sumut dan Jabar kurang tepat.

Peluang untuk melakukan kecurangan dalam Pilkada tidak mudah dilakukan di zaman (era) reformasi dan zaman dunia Maya ini, masyarakat bisa kapan saja merekam dan melaporkan kecurangan itu atau diunggah di jejaring sosial. Ini baru dari partisipasi kontrol masyarakat.

Belum lagi kontrol dari pihak penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu mereka akan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing.

Kalaupun ada niat dari Kapolri membisikan kepada PJ Gubenur yang Jendral itu agar bermain dalam Pilkada, saya kira juga tidak gampang menyampaikan orderan dari Kapolri ke level bawah. Pasti akan terungkap, sebab disebuah kampung tidak lah mungkin memiliki pilihan yang sama.

Karena itu bagi ambo, siapa saja menjabat jadi PJ gubernur tidak masalah, termasuk tidak masalah dari aspek kemanan jika PJ Gubenur berasal dari sipil.

Salah satu alasan Mendagri mengangkat dua Jendral aktif jadi PJ Gubernur agar kondusivitas daerah terjamin. Juga sebuah alasan yang mengada-ada, karena faktanya gubernur yang ada di Indonesia apakah polisi? Tapi toh negeri ini saat aman ya aman, saat ada teroris yang nekat meledakkan bom nyo juga ada yang bisa dideteksi lebih awal ada juga yang tidak.

Kata orang Minang sakali aia gadang sakali tapian berubah, bagi yang sedang berkuasa ya wajar saja mereka melaksanakan apa yang dikehendakinya.

“Itu saja kok repot,” kata mendiang guru bangsa kita Gus Dur…

(Penulis; Yuharzi Yunus Redaktur Pelaksana Pilarbangsanews.com)