Mengatasi Rumah Tak Layak Huni, Salahkah Jika Menggunakan Dana Desa?
Di Sumatera Barat banyak KK (kepala keluarga) yang karena belum beruntung terpaksa tinggal dirumah tak yang layak huni. Jika didata setiap kabupaten mungkin mencapai ribuan jumlahnya.
Di Kabupaten Pesisir Selatan saja, berdasarkan keterangan Ketua TP-PKK Pessel Lisda Hendrajoni, didaerah ini tercatat 6000 unit rumah tak layak huni yang perlu mendapat perhatian segera.
Berbeda dengan kabupaten lainnya, Untuk mengatasi persoalan ini, Pemda Pesisir Selatan, sejak Hendrajoni Dt Bandobasou jadi Bupati Pesisir Selatan, meluncurkan program bedah rumah tanpa didanai dengan APBD.
Saya tidak tahu persis, apakah bupati bupati sebelumnya di Pesisir Selatan ada program bedah rumah ini.
Kalaupun ada tidak “seheboh” sekarang, kurang serius penanganannya.
Sekarang.., ditahun pertama Hendrajoni jadi Bupati, dia mulai meluncurkan prgaram bedah rumah di kabupatennya.
Untuk melaksanakan program bedah rumah, Hendrajoni yang tak mau membebankan kepada APBD, dia dibantu istrinya ketua TP-PKK. Lewat pergaulan yang luas Lisda Hendrajoni berhasil meyakinkan Yayasan di Kanada Yayasan Saleema Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di bidang amal, membantu negara negara Islam yang memerlukan bantuan.
Sementara didalam kebupaten penggalangan dana tetap dilaksanakan melalui celengan sekolah sekolah, serta infak dan sadakah dari warga. Selain itu peran Bazda (Badan Amil Zakat dan Sadakah) Kabupaten Pesisir Selatan serta Bank Syariah Mandiri telah banyak memberikan bantuan untuk mendukung program bedah rumah di Kabupaten Pesisir Selatan.
Bupati Hendrajoni yang tak mau “mengupie”
(mengambil/menyisahkan) dana APBD untuk membiayai program bedah rumah diwilayahnya, terpaksa melakukan lobby lobby ke Kementrian PUPR di Jakarta. Dalam tahun ini Pesisir Selatan mendapat bantuan dana dari Kementrian PUPR membangun ratusan rumah nelayan di beberapa wilayah di Pesisir Selatan.
Namun karena jumlah Rumah Tak Layak Huni itu mencapai 6000an, upaya yang telah dilakukan Bupati dan Ketua TP-PKK, Lisda Hendrajoni belum begitu signifikan perobahannya. Artinya masih banyak rumah yang tak layak huni ini menunggu giliran/antrian mendapatkan bantuan.
Direspon Perantau
Perantau Kabupaten Pesisir Selatan yang tergabung dalam Grup WhatsApp FKP (Forum Komunikasi Perantau- Pesisir Selatan) yang diketuai Yan Anas, yang peduli akan kampung halamannya juga basidoncek menggalang dana untuk membiayai program bedah rumah ini.
Setahu saya satu rumah milik seorang KK beranam Pilot di Nagari Sungai Tawa, Kecamatan Tarusan sudah siap dan dapat dihuni oleh Pilot bersama keluarganya.
Malam tadi Minggu malam (8/7) grup FKP kembali basidoncek mengumpulkan dana untuk biaya bedah rumah ini.
Darizal Basyir mantan Bupati Pessel 2 x priode kini yang bersangkutan adalah Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat juga dua kali priode, dan mungkin masih berminat nyaleg lagi pada pileg 2019 tahun depan, adalah penyumbang pertama.
Ini cara Darizal Basyir memancing anggota Grup basidoncek
“Kalau perantau iyo lai paduli… ja nasib urang kampuang coba dg cara basidoncek, untuk bedah rumah2 rawang gunung malelo…:
1. Darizal Basir 5 jt
2…… ( silahkan dilajutkan..)” tulis Darizal Basyir di grup WhatsApp.
Basidoncek ini muncul setelah Walinagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera, Afrizal mengirimkan foto rumah seorang janda di Nagarinya yang perlu mendapat perhatian.
Walinagari Afrizal menyebutkan bahwa mulai tahun 2018 ini dia akan melaksanakan program bedah rumah warganya yang tak layak huni. Ada 9 rumah yang akan dibedah di Nagari ini memanfaatkan dana desa.
Walinagari Afrizal dan Istri
Saya salut dengan Walinagari yang satu ini, ternyata dia bisa melaksanakan program bedah rumah memanfaatkan dana desa.
Bagaimana dengan Walinagari yang lain? Adakah yang akan mengikuti aksi Walinagari Rawang Gunung Malelo? Menyisihkan sedikit dana untuk bedah rumah warga yang tidak mampu di Nagarinya?
Tidak usah banyak, cukup 2 unit, berapa Nagari yang ada di Pessel?
Jika semua Nagari di Pesisir Selatan mengikuti langkah Walinagari Rawang Gunung Malelo ini, saya yakin 5 tahun ke depan tuntas program bedah rumah di Pesisir Selatan.
“Klu DD dipakai untuk bedah rumah apakah indak menyalahi aturan pak yy..? Sebaiknya wali nagari mengusulkan pada dinas terkait (PERKIM) krn dinas inilah yg punya program bedah rumah..mohon dikoreksi klu ambo salah,” kata Mardius seorang perantau Pesisir Selatan yang menetap di Bandung.
Saya rasa tidak ada salahnya jika dibuat dengan sebuah kesepakatan ditingkat Nagari…. Namun begitu sebaiknya ada penjelasan dari pihak yang berkompeten. (Yuharzi Yunus)
