Pilarbangsanews.com,-

Sebagian besar masyarakat medsos kita bulan ini disibukkan dengan persoalan krisis Rohingya. Lupakan persoalan saracen yang sepi pemerhati pasca rilis ILC dengan tema Halal-Haram Saracen. Kita juga hampir lupa kalau akhir-akhir ini sering terjadi gempa alami, dan gempa yang diakibatkan bom hidrogen Korea Utara. Krisis semenanjung Korea yang mengerikan sayup-sayup terdengar kegetirannya. Ini lantaran perhatian masyarakat sedang tertuju pada tragedi Rohingya. Berbagai artikel muncul mengupas Rohingya dengan ragam ulasan, mulai dari kronologis sejarah, politik diskriminasi, persoalan geopolitical, kepentingan ekonomi, konflik perbatasan hingga kutukan terhadap ethnic cleansing (pembersihan etnis) oleh pemerintahan junta militer Myanmar. Memang persoalan Rohingya cukup komplek dan mendesak untuk penyelesaian terukur agar tragedi kemanusiaan ini tidak berlarut-larut. Meski tidak bersentuhan secara fisik dengan objek pembicaraan, panggilan nurani tidak merelakan terjadinya konflik ini berlarut-larut, dan apalagi terjadinya praktik genosida. Dalam tulisan ini saia merasa perlu menyoroti beberapa aspek yang terkait dengan tragedi Rohingya, sebagai berikut.   

Pertama, Rohingya sebagai korban politik diskriminatif. Episode terdekat tentang negeri Myanmar  dapat dilacak  pada 18 Juni 1989, saat itu pemerintah junta militer Myanmar mengubah nama Negara Birma menjadi Myanmar. Perubahan ini dimaksudkan agar etnis non-Birma merasa menjadi bagian dari negara. Dulu sewaktu Sekolah Dasar, saya masih ingat nama ibu kota Rangoon,  yang belakangan berubah menjadi Yangon. Sejak 2005, nama Yangon tenggelam dan diganti dengan ibu kota baru bernama Naypyidaw. Di negeri yang berbatasan dengan Thailand, Laos, China, India dan Bangladesh ini dijumpai beberapa suku, antara lain suku Bamar atau Birma, suku mayoritas dengan estimasi dua pertiga dari total penduduk Myanmar yang berjumlah lebih kurang 53 juta jiwa. Suku ini bergama Budha dan menghuni sebagian besar wilayah kecuali pedesaan. Kemudian suku Karen -yang menghuni pegunungan dekat perbatasan Thailand, suku ini paduan antara penganut Budha dan Kristen, suku Kayah –etnis Budha yang berkerabat dengan etnis Thai, suku Arakan (umumnya beragama Budha dan tinggal di perbukitan Myanmar Barat), suku Mon (penganut Budha, menghuni kawasan selatan dekat perbatasan Thailand), suku Kachin dan Chin (beragam Kristen, menghuni dekat perbatasan India), dan suku Rohingya, etnis bergama Islam yang tinggal wilayah Rakhine. Seperti etnis-etnis lainnya, etnis Rohingya diidentifikasi sudah sejak lama mendiami wilayah Rakhine. Tetapi walaupun sudah lama berada di wilayah itu ternyata mereka tidak diakui oleh pemerintah sebagai warga Myanmar. Berbeda dengan Rohingya, etnis lain seperti Bamar-Karen-Kayah-Arakan-Mon-Kachin dan Chin diakui oleh pemerintah Myanmar sebagai warga negara. Inilah potret diskriminasi yang menimpa etnis Rohingya. 

Kedua, Selain korban politik diskriminasi, etnik Rohingya juga terdampak konflik Agama. Dapat dijelaskan bahwa etnis muslim Rohingya yang diperkirakan satu juta jiwa lebih mendiami sebagian kecil wilayah Rakhine (tepatnya Rakhine Utara), sedangkan Rakhine Selatan dihuni oleh etnis lain yang beragama Buddha. Ada dugaan bahwa krisis Rohingya selain bermuatan persaingan etnis juga menyasar masalah keyakinan. Menurut Siegfried O Wolf, Kepala Penelitian pada South Asia Democratic Forum, bahwa mayoritas warga Rakhine (yang beragama Budha) menganggap etnis Rohingya sebagai saingan dalam hal pekerjaan, pengidupan dan kesempatan berwirausaha. Rasa tidak suka warga Budha terhadap Rohingya bukan saja lantaran masalah politik dan ekonomi tetapi menyasar ke persoalan perbedaan keyakinan. Jadi tidak dapat dipungkiri kalau ada yang berpendapat bahwa krisis Rohingya berakar pada konflik agama, Buddha versus Islam. 

Krisis ini diperparah oleh sikap pemerintah Aung San Suu Kyi yang tidak mendorong rekonsiliasi. Pemimpin Myanmar yang meraih Nobel Perdamaian tahun 1991 ini diam saat terjadi penindasan terhadap etnis Rohingya. Aung San Suu Kyi justru mendukung kelompok garis keras Buddha yang dimotori Ashin Wirathu. Kita sama sekali tidak berpikiran bahwa semua penganut Budha itu radikal, sebab ada juga tokoh santun seperti Dalai Lama. Hanya saja, kasus di Myanmar hari ini menggambarkan situasi dimana masyarakat penganut Buddha bersikap diam terhadap kasus penindasan terhadap etnis Rohingya. Beberapa fakta tentang kebusukan Biksu Wirathu bisa dilihat antara lain TIME yang menulis “Ashin Wirathu: The face of Buddhist Terror”. Di balik jubah biksu dan kepala plontosnya, Wirathu dicap sebagai teroris yang mengobarkan kebencian terhadap umat muslim Rohingya. TIME juga membeberkan bagaimana biksu militan ini mendalangi aksi kejahatan anti-Islam di Asia. 

Tidak mengherankan jika Paus Fransiskus melontarkan kritikan terhadap kekejaman yang dialami warga minoritas muslim Rohingya di Myanmar. Paus menyebut Rohingya disiksa dan dibunuh karena ingin menjalani keyakinan muslim mereka. Dilansir oleh Reuters, Rabu (8/2/2017) dalam khotbah mingguan di Vatikan, Paus menanggapi laporan terbaru PBB yang menyebut tentara dan polisi Myanmar melakukan pembunuhan massal (genosida), pemerkosaan bergiliran dan membakar desa-desa Rohingya. Etnis Rohingya menderita bertahun-tahun disiksa, dibunuh karena ingin menjalani budaya dan keyakinan Muslim mereka. Bagi yang tidak setuju tentang adanya konflik keyakinan di Myanmar, silahkan bantah sekuatnya toh ini telah menjadi konsen para pemimpin agama dunia. 

Ketiga, Issu lain yang berkembang seputar krisis Rohingya adalah issu separatisme. Dalam kaitan ini, etnis Rohingya menghadapi dilema kesukuan, tidak diakui oleh Myanmar dan ditolak oleh Bangladesh. Ini sangat dilematik! Ibaratnya, dibelakang bara dan di depan api. Memang sudah lama, warga Rohingya menginginkan dianeksasi oleh Bangladesh, tetapi Bangladesh tidak mau melakukannya. Keinginan serupa juga tidak dipenuhi oleh pemerintah  Myanmar. Maka kejadian hari ini sangat tragis, ketika warga Rohingya menempuh perjalanan dua sampai tiga hari untuk menghindari pembantaian tentara Myanmar mereka menuju perbatasan Bangladesh, lalu sampai di perbatasan Bangladesh mereka di-close sehingga tidak dapat masuk ke Bangladesh. Tentu ini menyakitkan! Rohingya menjadi komunitas yang termarginalkan, bukan hanya terlupakan. Menyadari posisi ini, maka kalangan elite Rohingya berjuang pada dua tataran, yaitu Perjuangan di Parlemen -menurut informasi memang ada anggota parlemen Myanmar yang berasal dari etnis Rohingya. Mereka berjuang agar etnis Rohingya diakui sebagai etnis sah di Myanmar. Kelompok lain melakukan upaya perjuangan melalui organisasi The Mujaheeds, organisasi yang menyerukan perlawanan terhadap pemerintah Myanmar. Gerakan ini telah berlangsung cukup lama dan berhasil ditumpas oleh militer Burma pada tahun 1961. Belakangan kelompok The Mujaheeds dituduh berada dibalik serangan terhadap beberapa pos keamanan di Myanmar. Dari sisi ini komunitas Rohingya (karena di dalamnya ada pejuang The Mujaheeds) dituduh sebagai etnik separatis. Maka dalam kaitan ini saya terkesan dengan pesan elit Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebut “Separatism boleh diciduk, tetapi jangan sampai membabi buta kepada orang tak berdosa, dan apalagi dengan melakukan etnik cleansing dan genosida!”

Keempat, Konflik Sumber Daya Alam. Ada temuan bahwa wilayah Rakhine yang dihuni etnis Rohingya merupakan daerah subur dan kaya akan minyak dan gas. Issu yang berkembang menyebutkan bahwa kekuatan Tiongkok memainkan peranan ekonomi di Myanmar. Tercatat Tiongkok menjadi negara sangat responsif untuk mengkonter tuduhan adanya krisis kemanusiaan di Myanmar. Hal ini disebabkan lantaran kawasan teluk sekitar Bengal yang berdekatan dengan wilayah Rakhine yang menjadi base came etnis Rohingya menyimpan cadangan gas alam dan minyak dalam jumlah yang fantastik. Dilihat dari sisi ini, etnik cleansing yang menimpa warga Rohingya dapat diduga sebagai upaya pemerintah mengamankan aset ekonomi sekaligus jalur pipa gas dan minyak.

Dari beberapa pandangan di atas, maka upaya penyelamatan etnis Rohingya membutuhkan kekuatan politik yang kuat dan skenario cerdas. Hari ini dunia Arab masih disibukan dengan ISIS dan konflik internal tak berkesudahan, masyarakat Eropa juga menghadapi ancaman ISIS, Amerika menghadapi guncangan alam berupa badai Harvey, Catherin, Tornado dan badai dengan nama keren lainnya. Alhamdulillah negeri kita relatif aman dan tenteram, meski kadang psy war bergentayangan dimana-mana. Bagi yang merasa tidak nyaman hidup di negeri bernama Indonesia coba eta terangkanlah apa yang terasa oleh dirimu!

Lalu kekuatan mana yang bisa menekan pemerintah Myanmar? Kita berharap Turki, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia, dan sebagian negara Arab bisa memberi tekanan terhadap pemerintah Myanmar. Maksud saya, tekanan politik juga berlaku untuk Bangladesh agar bersedia membuka ruang hati mereka untuk tidak menutup para pengungsi yang menyeberang ke perbatasan Bangladesh. Pun bantuan kemanusiaan berupa akomodasi, pangan dan kesehatan menjadi pemikiran kita untuk mengeluarkan Rohingya dari tragedi ini. Saya kira tidak harus beragama Islam untuk mengutuk penindasan yang menimpa Rohingya, cukup “merasa menjadi manusia saja” maka kita akan tergerak untuk memanusiakan para manusia Rohingya. Semoga krisis segera berlalu. 
Met.pagi@ll

Bonjo Alam Village, 5 September 2017.

(DR Nunu Burhanuddin)

Penulis adalah dosen STAIN Bukittinggi.

By Pilar