WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI DESAK CABUT IZIN RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA
Pilarbangsanews.com,-Jakarta. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendesak izin RS Mitra Keluarga dicabut untuk menjadi pelajaran bagi RS di seluruh Indonesia.
Apalagi Indonesia pada 2019 nanti sudah masuk dalam ‘Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta,12-09-2017
“Bahwa pembayaran dengan BPJS itu bukan berarti gratis, melainkan masyarakat tetap membayar. Hanya saja yang membayar adalah negara.
“Anggaran untuk kesehatan itu sekitar Rp 34 triliun. Jadi, kalau RS Mitra Keluarga mengembalikan uang pasien karena sudah dibayar BPJS itu patut dipertanyakan,” tegas politisi PAN itu saat diskusi forum legislasi bertema ‘Kasus Bayi Debora, Perlakukan RS Sesuai UU Kesehatan?’ bersama anggota Komisi IX dari FPKB Hj. Nihayatul Wafiroh di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Sebab, pendirian RS itu harus sesuai dengan UU Kesehatan. Yaitu setiap RS harus berorientasi kemanusiaan, bukan finansial. Dokter kata politisi PAN itu sudah menjalankan tugasnya dan hanya karena ada masalah administrasi sehingga Debora meninggal.
“Itulah yang menjadi catatan Komisi IX DPR. Sebab, negara ini wajib melindungi setiap warga negara. Karena itu kasus Debora ini menjadi motivasi untuk kita agar tidak diam. Semua harus bergerak khususnya pers,” pungkasnya.
Sementara itu Plt Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, kepada wartawan di Jakarta, mengatakan akan memberikan sanksi berat jika perlu berupa pencabutan izin operasional kepada RS Mitra Keluarga.
“Izin operasional sebuah rumah sakit dikeluarkan oleh Pemda, jika nanti hasil pemeriksaan tim pencari fakta menemukan kesalahan yang memungkinkan untuk izinnya dicabut, ya kita akan cabut isinya,” kata Djarot. (sc./*/www.mediarajawalinewsonline.com) foto : runi/hr.
