PILARBANGSANEWS.COM SOLOK,– Penetapan status tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Solok Selatan, terhadap perkara dugaan korupsi Kegiatan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, Tahun Anggaran 2016 pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solok Selatan, dinilai sangat prematur dan tidak memiliki dasar hukum. Penetapan status tersangka terhadap Ito Marliza, Mai Afri Yuneti dan Irda Hendri, dinilai tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. Hal itu ditegaskan Penasehat Hukum Ito Marliza Cs dari Kantor Hukum Oktavianus Rizwa & Partners, dalam sidang praperadilan kliennya di Kantor Pengadilan Negeri Kotobaru Solok, Jumat (3/11).

“Penetapan status tersangka terhadap klien kami, sangat prematur. Karena tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup untuk menerangkan dan menyatakan klien kami melakukan Tindak Pidana. Kita berharap hakim memutuskan klien kami bebas dari segala tuntutan. Karena dari sidang beberapa hari ini, terlihat jelas bahwa dua alat bukti tidak terpenuhi,” ujar Oktavianus.

Kuasa Hukum Pemohon juga meminta Hakim Tunggal Syofia Nisra SH, MH yang memimpin jalannya Sidang Perkara Praperadilan itu, untuk merehabilitasi nama baik pemohon, dengan mengumumkan seluruh putusan praperadilan tersebut, pada seluruh harian terbitan Sumbar, dengan ukuran satu halaman penuh pada halaman berita Hukum. Kuasa Hukum tersangka juga menuntut Penyidik Kejaksaan Negeri Solok Selatan, untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1 miliar setelah putusan praperadilan ini dibacakan, serta membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

“Kami sadar, bahwa yang kami praperadilan ini adalah pemegang kekuasaan. Namun, kami ingin hakim memberikan keadilan berdasarkan bukti-bukti. Kami yakin, keadilan akan diberikan pada klien kami. Mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi pembelajaran dalam penetapan status tersangka, berdasarkan bukti-bukti yang memadai,” ujarnya.

Sementara itu, Penyidik Kejaksaan Negeri Solok Selatan menyatakan, penetapan status tersangka Ito Marliza Cs sudah sesuai prosedur. Tim Jaksa yang terdiri dari Agus Angling Kusumah, SH, Hendrik Dolok Tambunan, SH, Dodi Sutrisno, SH dan Fajar Wijayanto, SH, menyatakan perkara tersebut telah melewati proses panjang.

Ito Marliza, Mai Afri Yuneti dan Irda Hendri mengajukan praperadilan dengan Nomor: 4/Pid.Pra/2017 dan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN.Kbr. Ito Marliza dan Mai Afri Yuneti ditetapkan statusnya oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Solok Selatan, melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor:135/N.3.25/Fd.1/09/2017 Tanggal 19 September 2017. Sedangkan penetapan status tersangka Irda Hendri, SH Nomor 1304/N.3.25/Fd.1/09/2017 Tanggal 19 September 2017.

Ito Marliza dan Mai Afri Yuneti adalah Rekanan Proyek Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko Tahun Anggaran 2016. Sedangkan Irda Hendri, adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek tersebut.

Jaksa Hendrik Dolok Tambunan, menyatakan dalam proyek tersebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 900 juta. Menurut Hendrik, kerugian ini berasal dari pengadaan batu kali,  pengadaan beronjong dan fee ke PT Buana Mitra Selaras. Hendrik juga menyatakan penetapan status tersangka Ito Marliza, Mai Afri Yuneti dan Irda Hendri, berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang diputuskan oleh MK Tanggal 28 April 2015.

“Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka. Penyidik telah meminta keterangan 15 orang saksi. Lalu melakukan penyitaan 65 dokumen dan alat bukti petunjuk lainnya,” terangnya. (rijal islamy)

By Pilar