PILARBANGSANEWS.COM.PADANG,- Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Sumbar telah melakukan pendampingan sejak tahun 2007 lalu dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis ramah lingkungan. Pemberdayaan tersebut dalam pengembangan disektor kehutan berupa pengembangan hutan nagari, hutan ekowisata, kemudian disektor pertanian berbentuk pencanangan tanam padi organik kemudian memberikan pelatihan terhadap kelompok perempuan berupa melahirkan produk UMKM bernilai jual.

Koordinator Pojeck KKI Warsi Sumatera Barat, Riche Rahma Delvita mengatakan, semua pendampingan yang dilakukan tidak akan ada artinya tanpa dukungan pemerintah daerah untuk melanjutkan dengan anggaran dan kebijakan.

“Kami melakukan pendampingan di Solok Selatan dan Pesisir Selatan,” Kata Riche saat Talkshow dan Workshop Integritas Inisiatif Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kenagarian Pulakek, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Solok Selatan, Selasa (28/11).

Dijelaskannya, dukungan pemerintah bisa diaplikasikan dalam bentuk memasukan anggaran untuk kelompok pendampingan dan pembinaan yang dilakukan Warsi selama ini. Kemudian terkait kebijakan, bagaimana masyarakat bisa mengakses hutan secara legal dengan payung hukum yang dilahirkan pemerintah.

“Masyarakat dapat memanfaat ekonomi dari sumber daya hutan dilingkungan tempat tinggal mereka dengan anggaran tersedia dan legal dibawah payung hukum,” jelasnya.

Menurutnya, berbagai produk lahir dari pendampingan dan pembinaan yang telah dilakukan, mulai dari gagasan hutan nagari yang terus berjalan hingga hari di Kenagarian Simancuang. Selanjutnya produk kelompok perempuan dalam bentuk dendeng pucuk ubi, pengolahan madu, hingga pengolahan padi organik, serta revitalisasi PLTMH dan pengembangan biogas.

“Sayang jika pemerintah, khususnya Solsel dan Pessel tidak mampu mendukung anggaran untuk kelompok yang sudah ada agar tetap eksis,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Selatan Yulian Efi berjanji akan mengakomodir anggaran untuk melanjutkan kelompok binaan Warsi tersebut.

Menurutnya, walaupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Solok Selatan telah ketuk palu, namun masih bisa diselipkan dalam APBD Perubahan. “Kami akan prioritaskan nanti dalam RPJMD,” sebutnya.

Dilanjutkanya, untuk pengembangan kelompok tersebut juga bisa anggarkan melalui dana nagari. Pihaknya juga akan mencarikan porsi anggaran dari pusat, provinsi dan kabupaten. 

“Kami akan keroyokan soal pengebangan nantinya supaya mereka tetap bisa memiliki dan melanjutkan usaha yang sudah berjalan,” kata Yulian.

Dijelaskannya, pengembangan juga bisa dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti OPD Pemberdayaan Perempuan, UMKM dan Disperindag untuk kelompok perempuan binaan Warsi, Sematara terkait hutan Nagari karena kewenangan provinsi bisa dianggarkan melalui provinsi.

“Porsi dan Peluang-peluang anggaran itu akan kami manfaatkan. Yang pasti kami akan review RPJMD,” bebernya.

Perwakilan Dinas Kehutanan Sumbar Kepala KPHL Hulu Batanghari Hamdani mengungkapkan sangat terbantu dengan kehadiran dan kerja keras KKI Warsi dalam pembinaan masyarakat dalam menjaga hutan.

“Gagasan Warsi dengan patroli hutan sangat membantu tugas dalam kami yang kekurangan personil polisi hutan,” katanya.

Untuk itu kedepan, Dinas Kehutanan akan menganggarkan dan menyusun kebijakan agar penjaga hutan bisa bekerja maksimal dan dibawah payung hukum.

“Kami akan anggarkan untuk relawan-relawan penyelamat hutan ini,” tuturnya. 

Kegiatan Talkshow dihadiri Millennium Challenge Account Indonesia ( MCA-Indonesia), Walhi Sumbar, Pejabat Pemkab Solok Selatan, dan Kelompok Binaan KKI Warsi Sumbar.
(Joni Abdul Kasir, wartawan klikpositif.com)

By Pilar