PILARBANGSANEWS. COM. BATANG KAPEH,–

Besok hari Sabtu (2/12) para alumni 212 mengadakan reuni di silang Tugu Monas Jakarta. Reuni maksudnya adalah berkumpul dan bertemunya kembali dengan teman lama senasib sepenanggungan, dalam hal ini  para mantan  alumni aksi 212 dan 411.

Setahun masa telah  berlalu, para alumni ingin  bertemu kembali ditempat yang sama dan  pada ajang ini tidak hanya sekedar berkumpul, akan tetapi diselengarakan  kegiatan peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW, diawali dengan ibadah  salat subuh berjamaah, dzikir, tausiah, dan sambutan/ceramah.

Pada aksi 212   tahun lalu berhasil menarik jutaan  masyarakat turun ke jalan, mendesak aparat keamanan melakukan proses hukum pada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tuntutan dalam aksi 212 dan 411,  sudah berhasil, Ahok divonis penjara dan  dijebloskan ke dalam rutan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.

Mengingat aksi pada tahun lalu sudah berhasil apakah masih perlu dilaksanakan reuni ini? Demikian kira kira pertanyaan yang muncul dari petinggi di daerah ini, karena merasa cemas kalau pada aksi reuni ini nanti terjadi gaduh yang bisa merugikan banyak pihak.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, misalnya. Dia tidak setuju reuni ini dilakukan, karena aksi awalnya yakni aksi 212 dan beberapa aksi lanjutannya merupakan gerakan spontanitas yang bertujuan menuntut mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama.

Ahok saat ini telah menerima vonis hukuman terkait kasus tersebut. Aksi 212, 411 itukan gerakan situasionaL, Ahok sudah di tahanan, masuk penjara. Lalu apalagi?” ucap mantan Ketua Umum Partai Hanura itu.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, walupun mungkin tidak setuju dengan reuni ini, namun   dia tidak melarang aksi tersebut dilaksanakan. Sebaiknya menurut Kapolri reuni dilaksanakan di Masjid bukan diluar mesjid. 

Kapolri menilai bahwa reuni itu bukan hanya sekedar berkumpul, tapi dia   menduga acara reuni akbar gerakan 212 bermuatan politis. Dia menyebut ada agenda terkait Pilkada serentak 2018 dan persoalan Pilpres 2019 di balik pelaksanaan acara tersebut.

“Ini enggak akan jauh-jauh dari politik juga, tapi politik 2018/2019. Sudahlah, ini pasti larinya ke arah politik 2018-2019,” kata Tito di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).

Menurut Tito, gerakan massa 212 dan aksi lanjutannya sejak awal sangat bermuatan politis.
“Jelas sekali arahnya ke mana kan. Itu kan arahnya ke gubernur yang lama. Politiknya tinggi sekali,” ujar dia.

Terkait jumlah estimasi massa yang akan datang dalam acara tersebut, Tito menduga tidak akan sebesar aksi-aksi sebelumnya. “Yang jelas enggak akan seperti dululah. Kalau yang dulu kan banyak kepentingan politik,” ungkap Tito.

Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif menyatakan wajar kalau ada pihak yang merasa cemas dan tidak setuju dengan acara reuni Akbar alumninya ini.

Slamet juga tidak  membantah bahwa aksi ini bukan sekedar berkumpul dan bertemu dengan sesama alumni,  tak bisa dipungkiri, memang akan ada diskusi dan pembahasan beberapa isu utama antara lain mengenai reklamasi teluk Jakarta, kasus anggota DPR dari Fraksi Nasional Demokrat, Victor Laiskodat, yang diduga telah melakukan penistaan agama, serta kasus Buni Yani, sekaligus untuk penggalangan yang akan disumbangkan kepada umat yang mendapatkan musibah di tanah air. 

Salah satu acara Kegaiatan alumni  212, kongres di Gedung PHI Cempaka Putih Jakarta. Jum’at (1/12)

Dukungan terhadap reuni 212 juga ini datang dari Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan, pihaknya mendukung penuh diadakannya acara tersebut namun demikian tetap taat pada norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, KH Abdurrasyid Abdullah Syafii yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Asy Syafi’iyah menyerukan untuk terus merawat energi Al Maidah 51 dan persatuan umat Islam melalui aksi tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Dewan Syuro FPI Pusat, KH Misbahul Anam yang menyerukan umat Islam untuk terus bersatu, tanpa harus ada penistaan agama.

Namun disisi lain, Ketua Umum PP Muhammadiyah, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Haedar Nashir menganggap aksi reuni 212 sebagai bentuk aksi yang bersifat kontraproduktif.

Dirinya pun memastikan tidak akan hadir dalam aksi tersebut. Menurutnya, hal yang terpenting bagi Indonesia saat ini adalah membangun gerakan kebangsaan. Ia pun menambahkan Muhammadiyah lebih mendukung gerakan yang berimplikasi pada kemajuan. Mengadakan acara keagamaan seperti ini merupakan hal yang sangat positif dan dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah, namun akan sangat kontra produktif apabila aksi ini dilakukan sebagai penggalangan kekuatan untuk menekan pemerintah dan mencapai tujuan politik tertentu, seperti yang disampaikan pengamat politik Karyono Wibowo yang menilai bahwa aksi reuni 212 kental akan aroma politik.

Pengamat politik Karyono Wibowo mengkhawatirkan segelintir oknum  akan memanfaatkan momentum tersebut sebagai bahan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu nasional pada 2019.

Berkaca dari penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, isu agama acapkali digunakan untuk meraih keuntungan politik padahal rawan menimbulkan perpecahan.

Semua keraguan, kecemasan dari petinggi negara di republik ini  sesuatu yang wajar, karena tuntutan tugas yang diamanatkan kepada mereka. 

Namun bagi peserta reuni tentu tidak ada niat untuk mengganggu ketertiban umum, akan tetapi sekedar memberi signal bahwa  hajat terbesar didunia bahwa islam adalah Rahmatan Lil ‘Alamin. (YY)

 

By Pilar