PILARBANGSANEWS. COM. JAKARTA,–  Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hajar mengatakan, tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dijadikan celah oleh Penasihat Hukum (PH) Setia Novanto untuk menunda  persidangan kasus  Pengadilan Tipikor yang telah ditetapkan jadwal hari persidangannya,  Rabu besok (13/12).

“Siapapun termasuk PH terdakwa,  tidak berhak dan tidak dapat menolak penetapan hari dimulainya persidangan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan,”  kata Abdul Fickar Hajar menjawab Pilarbangasanews.com lewat aplikasi WhatsAppnya malam ini Selasa (12/12), terkait mundurnya 2 orang PH Setya Novanto,  Frederick Yunadi dan Otto Hasibuan.


Apakah pengunduran diri ini tidak akal akalan PH saja,  sebab apabila sidang perdana di Pengadilan Tipikor gagal dilaksanakan sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan maka proses praperadilan bisa dilanjutkan, tapi jika tetap dilaksakan sesuai dengan skedul maka praktis upaya praperadilan yang sedang berjalan menjadi tidak berarti.

Berdasarkan analisa saya, kata Fickar, secara umun ada 3 alasan mengapa seorang penasehat hukum mundur dari penanganan kasus kliennya, yaitu, pertama, alasan honorarium atau lawyer fee (LF).

Pemutusan bisa terjadi karena tidak ada lagi kesepakatan LF setelah ditangani perkaranya. Honorarium perkara pidana biasanya sistem paket sekaligus penanganan perkara sampai dengan  putusan PN atau PT atau s.d Kasasi atau PK, tetapi juga bisa berbasis hourly basisc atau jam perjam. Nah yang tidak cocok itu biasanya yang sistem paket.

Kemudian, kedua, terkait dengan visi penanganan yg dilakukan lawyer dgn keinginan Tersangka/Terdakwa.  Artinya ada perbedaan yang tajam antara cara cara pembelaan yg diinginkan klien degan prinsip dan visi sang lawyer.

Ke 3, dalam suatu penanganan perkara yg dilakukan oleh sekelompok lawyer. pasti akan terjadi perbedaan pendekatan penanganan oleh anggota Tim yang satu dan yang lainnya. biasanya perbedaan yg sangat tajam akan memungkinkan seorang atau sekelompok lawyer mengundurkan diri. perbedaan ini bisa disebabkan persepsi tentang penanganan perkara, bisa jg ketidak cocokan dalam kerjasama.

Oleh karena itu,  tidak ada alasan hukum apapun yang memberikan peluang penundaan persidangan karena alasan pengacara belum tau apa apa terkait  kasus kliennya.

Dengan mendapatkan kuasa dari SETNOV pengacara Maqdir sudah harus siap dgn penanganannya. Tugas pengacara itu membela klienya agar dalam sebuah proses hukum tdk terjadi pelanggaran hukum acara atau pelanggaran HAM karena itu pengacara punya kewajiban membaca (BAP) dan menguasai kasus kliennya.

Perkara pidana yang sudah ke pengadilan itu pasti harus disidangkan, jadi tidak mungkin, kalau itu tujuannya  manuver  ditujukan untuk membatalkan persidangan.

“Tetapi jika dimaksudkan sebagai manuver lain untuk mengganti pengacara (FY n OH) dalam persidangan perkara di pengadilan ya ini mungkin,” tuturnya. (YY)

By Pilar