PILARBANGSANEWS.COM. 

Langkah Wakil Bupati (Wabup) Pesisir Selatan (Pessel) Yusma Yul Anwar menganulir status penetapannya jadi tersangka oleh Penyidik PPNS KLKH atas perusakan hutan di Kawasan Wisata Mandeh Pesisir Selatan melalui Praperadilan yang diajukan kuasa hukumnya Mitra Gilang Rosadi di Pengadilan Negeri Painan ditolak (menurut penulis, tidak dapat diterima) Hakim Tunggal Muhammad Hibran, S.H. Dalil penolakan dalam Putusan Hakim tersebut menyatakan Pengadilan Negeri Painan tidak berwenang mengadili praperadilan tersebut. 

Kewenangan yang dimaksud Hakim tersebut adalah Kompetensi Relatif sebagaimana asas hukum perdata setiap gugatan harus mempertimbangkan domisili tergugat/termohon agar tidak ada alasan memperlambat serta tidak hadir di persidangan. Asas hukum tersebut dikenal dengan Actor Sequitor Forum Rei, asas ini berlaku dalam perkara perdata, sedangkan praperadilan adalah bagian dari hukum perdata.

Keberatan kuasa hukum atas pertimbangan dan putusan Hakim karena kompetensi relatif tidak disinggung termohon, tidak beralasan hukum. Sebagaimana biasa dalam setiap permohonan dan gugatan, pemohon atau penggugat selalu diakhir petitum menuliskan, ”Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”. Jadi sangat logis hakim berpendapat lain atas permohonan praperadilan yang diajukan kuasa hukum Wabup Pessel.

Praperadilan diatur dalam KUHAP mulai dari pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Selama ini dipahami objek praperadilan sangat jelas dan terang diatur dalam KUHAP. Namun karena beberapa tahun belakangan ini objek praperadilan diperluas oleh para pencari keadilan, kita dapat lihat dari lamanya proses praperadilan. Padahal dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf c berbunyi, ”Selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah menjatuhkan putusannya”, sedangkan faktanya sekarang sidang praperadilan hingga 25 (dua puluh lima) hari, ini dapat dilihat pada sidang praperadilan Setya Novanto.

Putusan hakim tunggal PN Painan yang menyatakan seharusnya gugatan diajukan di PN Jakarta Pusat karena domisili termohon berada di Jakarta Pusat, dapat dimaknai sebagai permohonan gugatan “tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke /N.O.)”. Dimana praperadilan tersebut belum inkrach (berkekuatan hukum tetap) karena belum menyentuh pokok perkara permohonan gugatan praperadilan, artinya perkara tersebut masih berstatus seperti semula sebelum adanya praperadilan. 

Jadi tidak ada salahnya kuasa hukum Wabup Pessel mengajukannya lagi praperadilan di PN Jakarta Pusat sebagaimana dalil putusan hakim tunggal PN Painan. Pengajuan kembali praperadilan yang belum menyentuh pokok perkara untuk saat ini bisa saja memperluas tafsiran Pasal 82 Ayat (1) huruf e berbunyi, ”putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinanuntuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru”.

Untuk memperkuat keyakinan kita semua dalam mencari keadilan, dimana hukum sesungguhnya bukan diciptakan, tapi ditemukan. Dan juga putusan Hakim tersebut selalu puncak keyakinannya berdasarkan hati nurani hakim. Maka berusahalah kita memperjuangkan hak hukum kita dengan harapan keyakinan kita sama dengan keyakinan hakim. Namun apakah perjuangan penasehat hukum Gilang membawa kasus Wakil Bupati  Drs. Rusma Yul Anwar nanti akan memetik hasil setelah diajukan ke PN Jakpus? Jangan dipikir dulu. Wallahu’alam

_____________________________________________________________________

Batam, 21 Desember 2017

Penulis : DEDY SURYADI, S.H.

Direktur PAHAM KEPRI (Pusat Advokasi Hukum &Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau

 

  

By Pilar