PILARBANGSANEWS. COM. PADANG,– Kado” tahun baru 2018 dari  LBH ( Lembaga Bantuan Hukum)  Sumbar untuk Walikota Padang H Mahyeldi Ansyarullah.  Kado dimaksud berupa gugatan ke PTUN Padang terhadap walikota, terkait Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 554 tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti.  

“Nanti  sekitar pukul 10 WIB (Selasa 2/1) gugatan akan kami masukkan ke PTUN Padang,” ujar       Direktur Eksekutif  LBH Sumbar, Zentoni SH MH kepada Pilarbangasanews.com, di Padang Selasa dini hari.

Menurut Zentoni, Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 554 tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti telah melanggar beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya:                   Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 khususnya Pasal 70 ayat 3 yakni: Perkantoran Pemerintah Provinsi dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini, yaitu koridor Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Khatib Sulaiman. 

Kedua melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana khususnya   Pasal 40 ayat 3 yakni: setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya;

 
Ke-3 melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2006 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana khususnya Pasal 5 ayat 1 huruf e yakni: persyaratan analisis risiko bencana.

Ke-4 melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan khususnya Pasal 4 ayat 3 yakni: Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakrsa.

Selain itu, walikota diduga melanggar Peraturan Perundang-undangn yang berlaku Walikota Padang juga diduga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10. (Rel)

By Pilar