PILARBANGSANEWS. COM. PAINAN,– Tak terima sekolompok nelayan tetangga menggunakan alat tangkap trawl (pukat harimau) warga nelayan Muaro Kandih Pungasan menyerang sekelompok nelayan Air Haji. Aksi kejaran kejaran mengunakan kapal ditengah laut dan main lempar batu pun tak dapat dihindari. Peristiwa ini terjadi hari Selasa (23/1) diperairan pantai Kecamatan Linggo Sari Barganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar.


Peristiwa bentrok kedua kelompok  warga nelayan yang masih satu kecamtan ini, dibenarkan oleh  Walinagari Muaro Kandis Punggasan Helkamsi. 


Disebutkan, hari Selasa ( 22/1) nelayan yang berdemosili di Kenagarian Muaro Kandis Punggasan, tidak melaksanakan aktifitas melaut, cuaca saat itu dalam kondisi badai. Namun, pada saat itu sekelompok nelayan  di Kenagarian Air Haji tetap melakukan aktifitas. Diduga mereka menggunakan alat tangkap pukat harimau hingga ke keperairan laut Nagari Muaro Kandis Punggasan.

“Ada sekitar 15 unit kapal dari Air Haji beroperasi saat itu. Jadi, masyarakat kami (Muaro Kandis Punggasan) terpancing untuk melalukan pengejaran ketengah laut. Sehingga terjadi aksi kejar-kejaran dan saling lempar batu, bahkan sebagian adapula yang menggunakan senjata tajam. Namun, karena terdesak akhirnya mereka mundur dan sekelompok warga kami berhasil mengamankan satu unit alat tangkap yang diduga jenis pukat harimau. Akibat kejadian ini, kedua belah pihak menjadi korban,” jelasnya dilokasi. 

Lebih lanjut kata dia, pihaknya mengaku sudah kewalahan mencari solusi terkait persoalan tersebut. Bahkan, perselihan telah terjadi sejak tahun 1992 namun sampai saat ini belum menemui titik terang untuk penyelesaiannya. 

Menurutnya, pada tahun 2002 sudah pernah terjadi pembakaran kapal sebanyak enam unit di daerah itu. Bahkan, ada sebagian kapal masyarakat yang sudah ditangkap oleh aparat terkait namun akhirnya dilepas kembali.

“Pada tahun 2005, masyarakat nelayan Punggasan dan Air Haji pernah membuat semacam perjanjian terkait batas wilayah tangkap ikan di Kecamatan Linggo Saribaganti. Dan itu dihadiri oleh Kapolsek, Koramil, KAN, beserta masyarakat dari kedua belah pihak. Namun, sepertinya hal itu tak berlaku lagi saat ini. Jadi, kami minta kepada pemerintah daerah maupun provinsi segera carikan solusi terkait persoalan ini. 
Kalau memang alat tangkap ini mau diganti, tolong segera direalisasikan. Jika perlu buat surat edaran atau spanduk terkait penggunaan alat tangkap nelayan yang sah menurut aturan hukum. Tujuannya agar tidak menimbulkan korban jiwa dikemudian hari,” harapnya saat itu. 

Ia mengatakan, sebanyak 678 KK di Kenagarian Muaro Kandis Punggasan, 95 persen masyarakat menggantungkan hidup dengan cara pergi melaut. Sebab, daerah itu merupakan kawasan tadah hujan dan masyarakat tidak mempunyai ladang atau sawah untuk digarap. 

Bupati Nelayan Harus Sabar

Bupati Pessel Hendrajoni yang mendapat  informasi terkait insiden itu, langsung turun kelokasi bersama pihak Kepolisian Polres Pessel, Kodim 0311 Pessel, Pol PP dan sejumlah OPD terkait. Dalam kesempatan itu, Bupati meminta kepada masyarakat yang bertikai agar bersabar dan saling menahan diri sebelum ada solusi terbaik dari pemerintah daerah.

“Penggunaan pukat harimau itu jelas dilarang dalam aturan undang-undang. Sebaiknya kita taat hukum dan masyarakat diminta bersabar dulu. Jangan saling serang atau bertindak anarkis. Nanti kami juga yang disalahkan. Kalau ada persoalan selesaikan baik-baik dan solusinya pasti ada dari pemerintah daerah. Nanti alat tangkap nelayan yang tidak memenuhi standar akan kita ganti dengan yang sesuai aturan. Biayanya akan ditanggung Pemkab Pessel sebesar 50 persen. Semoga dalam waktu dekat ini, segera terealisasi,” ungkap Bupati dilokasi.
 
Ditempat yang sama, Kapolres Pessel AKBP Fery Herlambang, menegaskan, bahwa praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap pukat hamparan dasar (pukat harimau), jelas dilarang dan melanggar undang-undang. Pihaknya, meminta kepada masyarakat agar bersabar dan saling menahan diri agar tidak terjerat ke persoalan hukum. 

“Saat ini, barang bukti yang diduga pukat harimau kita amankan dulu di Mapolsek setempat. Terkait peristiwa ini, kita serahkan kembali kepada masyarakat yang bertikai, apakah ingin diselesaikan secara kekeluargaan atau membuat laporan polisi, kalau ada laporan tetap akan kita proses secara hukum yang berlaku,” tegas Kapolres.

Kapolres menjelaskan, dalam aturan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Menggunakan alat tangkap hamparan dasar atau pukat harimau, jelas melanggar aturan. Menurutnya, sesuai pasal 9 ayat 1 yaitu setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau mengunakan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. 

“Sedangkan sanksi bagi orang yang melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 Miliar,” jelasnya. (Okis) 

By Pilar