Andre Rosiade didampingi Pengurus Partai Gerindra Lainnya DR Elza Syarief dan Fuad Bawazier. (Foto Tribunnews)

PILARBANGSANEWS. COM. JAKARTA – Kebijakan Mendagri mengusulkan Jendral polisi aktif menjadi Pjs Gubernur dinilai aneh oleh aktivis partai politik. Seperti Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menilai usulan perwira tinggi Polri menjadi Penjabat (Pj) Gubernur di luar kelaziman. Sehingga, ia menegaskan bahwa Gerindra sangat menentang usulan yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo itu.

Dua perwira tinggi Polri yang diusulkan Mendagri adalah Irjen M Iriawan yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heriyawan, dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry.

“Gerindra menolak Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut dijabat dari polisi aktif, karena itu di luar kelaziman alias aneh,” kata Andre kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Lazimnya, kata Andre, seorang Pj Gubernur dijabat oleh seseorang setingkat Eselon I atau Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, Pj Gubernur juga bisa diduduki oleh pejabat dari daerah yang mengalami kekosongan kepemimpinan.

Andre menambahkan, bila Pj Gubernur diisi polisi aktif dikhawatirkan menimbulkan persepsi akan adanya kecurangan pada Pilkada Serentak 2018. Apalagi, seperti diketahui ada perwira Polri aktif yang ikut kontestasi Pilkada Jawa Barat.

“Jangan sampai pengangkatan perwira aktif Polri ini memunculkan persepsi publik akan ada kecurangan dalam pilkada nanti. Kesan seperti itu harus kita hindari,” ujarnya.

Sebagaimana dituangkan pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, diperintahkan agar Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan dalam kegiatan politik praktis. Di Pasal 28 Ayat (3) UU Polri bahkan disebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Andre menilai, bila kerawanan dijadikan alasan sedianya itu bukan ranah Pj Gubernur melainkan Polri dibantu TNI, seperti pernah diungkapkan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto. Bahkan, bila kemudian usulan tersebut disetujui, ia menduga ini bagian dari strategi untuk menuju ke Pemilu 2019.

“Tidak ada manfaat Pj Gubernur harus dari Polri. Jangan sampai kami meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Mendagri. Sudahlah, jangan membuat kegaduhan, jangan membuat publik berpersepsi jelek terhadap masalah ini,” pungkasnya.

Sumber: Okezone

By Pilar