PILARBANGSANEWS. COM. AROSUKA,– Seorang pejabat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Solok, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), Kamis (31/5). Penangkapan terhadap MI (50) Kasi Pengukuran di BPN Kabupaten Solok itu Tim bekerja sama dengan Saber Pungli Polhukam Pusat, dibantu Unit Penindakan Saber Pungli Kabupaten Solok di kantor BPN Kabupaten Solok.

Kapolres Arosuka AKBP Ferry Irawan didampingi Ketua Tim Saber Pungli Kompol El Lase, saat press release di Mapolres Arosuka, Senin (4/6) mengatakan, OTT ini dilakukan berawal dari adanya laporan masyarakat yang mengeluhkan tindakan aparat BPN yang meminta sejumlah uang, untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat hak milik tanahnya. Seperti LP/98/V/2018/SPKT Polsek, tanggal 31 Mei 2018 terkait adanya pungutan tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh oknum pejabat Kantor BPN Kabupaten Solok.

“Aksi ini telah berlangsung cukup lama dan seakan telah menjadi tradisi bagi petugas di BPN bahwa untuk penerbitan sertifikat ada biaya tambahan yang mesti dibayarkan oleh yang sedang mengurus sertifikasnya. Jika ingin sertifikat tanah cepat diterbitkan,” ungkap Kapolres.

Berbekal informasi itu, tim saber pungli Kabupaten Solok melakukan menyelidikan terhadap kasus ini. Pada hari Kamis (31/5) sekira pukul 12.30, tersangka MI tertangkap tangan menerima yang sebesar Rp 6 juta untuk pemisahan sertifikat yang diurus oleh salah satu kantor notaris/PPAT.

“Tersangka meminta uang kepada notaris/PPAT Lisna Yulianti dengan iming iming janji bahwa proses pengurusan pemisahan sertifikat tersebut cepat diselesaikan ,” tambah Ferry Irawan didampingi Wakapolres Solok Kompol El Lase dan Kasat Reskrim AKP Doni Aryanto.

Kapolres mengatakan, selai MI juga ikut di amankan salah seorang Tenaga Harian Lepas (THL) Kantor BPN Kabupaten Solok berinisial DO bersama barang bukti uang sejumlah Rp12.106.000 dan dua buah sertifikat hak milik tanah.

“Pegawai THL, DO tidak kita tahan, namun tetap masih dalam proses penyelidikan. Sementara MI diduga sebagai pelaku utama ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” ungkapnya.

Dalam operasi itu, petugas juga menemukan sejumlah sertifikat hak milik tanah masyarakat yang belum dibagikan sejak tahun 2014 silam. Tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf e undang undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

“Kita minta kepada masyarakat yang mengetahui atau mengalami adanya hal serupa dengan pungutan tidak sesuai aturan, untuk melaporkannya ke kepolisian. Supaya korupsi di daerah ini bisa kita berantas,” tutup Kapolres. (PN-001/rzl)

By Pilar