.

“Tak Ado Kusuik Nan Tak Salasai,” Pun Begitu Siteru Gubernur IP vs Haluan+BM

BATANG KAPEH, PILARBANGSANEWS. COM.
Membaca rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers terkait sengketa pemberitaan antara Gubenur SUMBAR Irwan Prayitno vs harian Haluan, jelas bahwa harian Haluan melanggar kode etik, yakni Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Berita Haluan kurang memberi tempat kepada pengadu, baik di dalam berita maupun gambar ilustrasi. Opini menghakimi ditemukan pada gambar ilustrasi.

Mamun demikian secara tegas Dewan Pers memutuskan kalau perkara terkait pelaporan Gubernur IP terhadap Harian Haluan adalah persoalan jurnalistik sehingga penyelesaiannya menggunakan mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Lantas apa itu UU Nomor 40/99? Yaitu UU tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik berisi beberapa BAB dan pasal. Pada BAB III tentang wartwan pasal 8 dinyatakan;

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum

Ini artinya wartawan itu mendapat perlindungan hukum dari negara saat dia melaksanakan tugas profesinya.

Dia tidak bisa dihukum/dikriminalisasi terkait dengan hasil karya jurnalistik.

Baca juga;

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo; Surat DP Kerap Dipalsukan

Keberatan Terhadap Hak Jawab Yang Diterbitkan Oleh Harian Haluan

Dalam tulisan ini, saya tidak akan menguraikan tentang Undang-Undang Nomor 40/1999, tapi yang saya ingin kemukakan adalah bagaimana dengan kelanjutan kasus dari laporan pengaduan Gubenur IP ke Polda Sumbar terhadap wartawan skh Haluan Ben Marajo. Apakah masih lanjut pasca keluar rekomendasi Dewan Pers?

Jawaban bisa jadi akan tetap lanjut, bisa juga tidak.

Kasus ini akan lanjut apabila kedua belah pihak baik IP maupun Ben Marajo tidak punya keinginan untuk berdamai. Mengklaim diri masing masing pada posisi yang benar.

Saya yakin setelah beberapa hari kasus ini dilaporkan kepada pihak berwajib, masing masing pihak sudah mengetahui kelemahan dan kekuatan dari masing masing khsusus berkaitan dengan kasus ini.

Bens Marajo sadar dan tahu dengan kealfaannya, IP pun menyadari kebenaran dan kelemahannya dalam kasus ini setelah melaporkan Ben Maharajo (BM) kepada pihak berwajib.

Masing masing sudah paham dengan kelemahan dan kebenarannya,.

Lantas, apakah persolan yang sudah diketahui kebenaran dan kelemahan itu masih akan dilanjutkan ke pengadilan?

Pengadilan memang gunanya untuk mencari keadilan ketika kita berhadapan dengan sebuah persoalan di dunia ini, namun apakah tidak ada tempat yang lebih baik untuk menyelesaikan persoalan personal vs personal?

Sesungguhnya ada, kita orang Minang tahu itu, yaitu duduk dilapaik nan sahalai, disinan rundiang dicari, mencari air nan janiah sayak nan landai. Ndak ado kusuik nan tak salasai, karuah nan tak bisa dipajaniah.

Untuk kasus Gubenur IP vs Redaktur Haluan BM ini, yang sulit adalah mencari orang yang berani berinisiatif, sebagai pembetang “lapiak” (tikar) tampek barundiang itu.

Siapa yang bisa???

Saya tidak kan bisa karena saya tak kenal dengan BM, meskipun dulu dimasa muda pernah puluhan tahun sebagai waratawan cik mancik (abal abal) di Haluan itu.

Begitu juga dengan Gubenur IP , saya kenal IP, tapi saya pastikan beliau sudah lupa dengan saya meskipun beliau pernah dua kali bersilaturahmi kerumah saya belasan tahun yang silam.

Ayo silahkan inisiasi, sebab damai itu adalah indah.

( Yuharzi Yunus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *