.

Prof Romli Atmasasmita Terpaksa Harus Tulis Sejarah Pendidikan. Alasan Ada Disini..!

BATANG KAPEH, PILARBANGSANEWS. COM,-– Prof Romli Atmasasmita terpaksa harus menulis diakun Twitternya, sejarah ringkas pendidikan formal yang pernah dilaluinya.

“Saya lulus SD thn 1956 dn masuk FH Unpad thn 1962 , Master LLM 1981, Doktor 1996. yg sebut sy “Logika SD” , anda sendiri siapa??,” tulis Romly.

Menurut, Romly terhadap org yg sebut dirinya “LOGIKA SD” terpaksa hrs sombong krn ucapan dia itu sangat merendahkan intelektualitasnya sbg akademisi senior.

Salah seorang warga Twittnet mempertanyakan logika hukum yang dipakai Romly yang mengidentikasikan pernyataan Prof Jimly Asshiddiqie, bahwa tegar sebagai upaya penyebaran kebencian.

Sememtara Jimly tidak menyebutkan penyebaran kebencian itu sebagai pelanggaran KUHP

Namun oleh Romly pernyataan Jimly itu ditambah dengan tanda sama dengan (=) penyebaran kebencian = Pelanggaran KUHP.

Munculnya diskusi hangat hangat sedap itu bermula dari seseorang bertanya pada Prof Jimly;

Assalamualaikum Pak Jimly, tks utk kesempatan bertanya ini.
Apakah deklarasi #2019GantiPesiden ada UU atau aturan apapun itu yg dilanggar?

Dan apakah deklarasi tsb termasuk dlm kategori makar?
Tks.

Dijawab oleh Jimly “Tdk ada UU yg dilanggar, tapi jelas nyebar kebencian pd Presiden yg sdg menjabat sebelum wkt kampanye pilpres yg resmi. Maka kalau ada reaksi yg sama bencinya dari para pendukung presiden petahana dpt dikatakan logis saja.

Malahan dari jawaban Jimly kedua kelompok (#GantiPresiden2019 dan Menolak Ganti Persiden) sama-sama konstitutional tapi harus siap dengan risiko terima kemarahan pihak lain yg menilainya sbg gerakan politic kampanye dini yg menyebar kebencian.

Kalimat menyebar kebencian itu ditambah oleh Ramly menjadi kalimat seperti dibawah ini;

“mrt Jimly gerakan ganti pres yg marak di daerah mrpkn gerakan menyebar kebencian BUKAN kepd presiden melainkan kepd PEMERINTAH = pelanggaran KUHP

Baca juga:

Seruan #GantiPresiden2019 Dinilai Sama Dengan Sebar Kebencian, Polisi Harus Bersikap Hati-hati

Seruan #GantiPresiden2019 Dinilai Sama Dengan Sebar Kebencian, Polisi Harus Bersikap Hati-hati

Sebelumnya akademisi/ guru besar di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Internasional di Universitas Padjadjaran ini menulis di akun Twitter kegiatan Neno itu adalah urusan biasa dalam demokrasi Pancasila.

‘Masalah neno warisman urusan biasa dl dlm era demokrasi Panca Sila yg penting konten pidato politik tdk melanggar ketentuan UU atau Konstitusi yg berlaku. tugas polri hrs menjaga keamanan setiap warganya jangan terjadi konflik sosial,” tulis Romly diakun Twitter. (YY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *