MEDAN, PILARBANGSANEWS. COM, — Kalangan anggota DPRD Sumut sangat menyayangkan sikap aparat kepolisian dalam menangani aksi demo Aliansi Mahasiswa Bersatu se-Kota Medan pada Kamis (20/9/2018) kemarin. Mereka meminta agar Kapolda dan Kapolrestabes Medan segera memproses hukum para oknum petugas terkait. Dewan mempertanyalan menilai pemberian 2 kelompok aksi dalam waktu Selain itu, pihak kepolisian diminta dapat mengantisipasi pasca insiden berdarah itu.

Menurut Anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli saat dimintai tanggapannya oleh kru Patrolinews.com, Jumat (21/9/2018) terkait insiden berdarah demo mahasiswa mengatakan pihaknya turut prihatin atas insiden yang terjadi kepada mahasiswa.

Menurut Nezar, seharusnya aparat kepolisian harus bisa mengindentifikasi persoalan yang bakal terjadi dengan adanya dua massa yang berbeda tagline di lokasi aksi. Dimana seharusnya pihak kepolisian tidak menyetujui kelompok massa melakukan aksi secara bersamaan di waktu dan tempat yang sama.

“Walau sifatnya dalam melakukan aksi, polisi bukan sebagai pemberi izin karena sifatnya hanya pemberitahuan saja. Namun karena ada 2 unsur massa yang tujuannya berbeda dan dianggap berpotensi konflik seharus pihak kepolisian baik Polsek,Polrestabes Medan dan Polda Sumut memanggil pentolan dari kedua aksi itu. Dan diberi pengarahan agar memberi aksi dalam waktu yang berbeda dan diberi sanksi bila tidak mematuhi waktu yang sudah disepakati. Walau peristiwa itu diduga ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” tukasnya.

Lanjut politisi Partai Nasdem ini lagi, pihak kepolisian dinilai lalai dimana mereka seharusnya dapat mengidentifikasi dari awal sehingga insiden berdarah itu tidak terjadi.

“Jadi kita anggap pihak kepolisian lalai, kenapa bisa terjadi pembiaran. Jadi kita sebagai wakil rakyat saat ini sedang mengumpulkan data-data untuk segera memanggil Polrestabes Medan dan Polda Sumut untuk mengingatkan agar personil yang ditempatkan dalam pengamanan kepada seluruh masyarakat bukan hanya mahasiswa dapat ditangani dengan benar dan baik sehingga terjadi lagi insiden berdarah,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Sumut ini juga meminta agar mahasiswa segera melaporkan peristiwa penganiayaan itu kepada DPRD Sumut dan Komnas HAM dengan disertai data-data yang kongkrit.

“Silahkan dilaporkan ke provost, ataupun Komnas HAM dan melalui dewan juga bisa tertapi lampirkan bukti-buktinya supaya dewan bisa memfasilitasi ke Kementerian Hukum dan HAM, bahwasanya hari ini telah terjadi perampasan hak azasi.Kalau ada bukti video dapat diberikan melalui CD karena kami dewan menunggu untuk dapat segera memanggil unsur terkait. Agar ini mejadi pelajaran dan Yurisprudensi di masa yang akan datang. Jadi silakan lapor dan kami tunggu. Kami segera akan memanggil pihak Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan dan Kapolsek Medan Baru dan seluruh jajaran yang terlibat.

Ketakutan

Salah seorang mahasiswa sempat merekam saat terjadi pengejaran mahasiswa oleh aparat keamanan. Namun rekaman Vidio dengan pesawat kamera Android ini diambil dengan jarak jauh. Sehingga tidak kelihatan mahasiswa yang konon dipukul oleh aparat keamanan.

Kedengaran suara dari balik Android yang menyebutkan ada aksi pereman yang mencoba melakukan kekecauan saat mahasiswa berorasi.

Kami belum mengetahui identitas pengambil video ini, namun dari laporannya kedengaran pengambil Vidio menyebutkan aksi mereka mendapat penghadangan oleh preman yang sengaja didatangkan oleh polisi.

Saat berita ini kami tayangkan, redaksi kami belum sempat meminta konfirmasi dan klasifikasi dengan pihak berwenang di Medan, terkait aksi premanis yang diduga sengaja didatangkan dan dibayar oleh polisi untuk mengacaukan aksi para mahasiswa, sebagaimana suara yang terdengar dalam Vidio tersebut.

Redaksi kami menunggu pihak yang berwajib untuk menyampaikan klarifikasi kronologis demo ricuh pada Kamis (20/9). Klarifikasi itu kami tunggu dan akan kami sediakan tempat serta ruang untuk kami tayangkan pada media Pilarbangsanews.com

Selengkapnya silahkan simak video versi mahasiswa. (Patrolinews.com/ezl)

By Pilar