Kalbar, PILARBANGSANEWS.COM – Iskandar melalui kuasa hukumnya Ari sakurrianto SH.Mempra pradilankan Polres Landak atas perkara razia tambang mas didusun Pempadang Desa Kayu Ara kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Sidang dalam agenda pembacaan gugatan pemohon dan esepsi digelar di PN Ngabang pada senin (24 /09/18) siang.
Permohonan gugatan Pra pradilan ini diambil oleh Penggugat dalam perkara.
Tambang mas didaerah Desa Kayu Ara, demikian diungkapkan Ari dalam konfrensi pers.

Burhanudin dan Syafriudin ketua KOMDA LP-KPK Kalbar. T.RUDIANTO SE. ketua DPD Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kalbar. M Nasir ketua DPD LKPK – RI menurutnya saat razia tambang mas klienya Iskandar tidak berada di tempat tapi yang ditangkap para pekerja, oleh Polres Landak atas laporan yang mengatas namakan masyarakat, sehingga pihak Polres melakukan razia, yang jadi pertanyaan kenapa hanya klienya saja yang ditangkap sementara penambang lain yang berada di satu hamparan tidak ditangkap ujarnya, sebagai kuasa hukum kami sangat mendukung upaya aparat dalam razia penambang ini, tapi dengan satu catatan jangan pilih kasih, demikian ungkapnya.
Kita keberatan karena ada pilih kasih terangnya, dan klien kami saat itu tidak berada ditempat, tiba tiba ada surat panggilan dan dijadikan tersangka jelasnya.
Sesuai prosedur semestinya, pelaku diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi dan jika ditemukan alat bukti yang kuat baru ditetapkan jadi tersangka. Kita keberatan, maka mengajukan pra pradilan di PN Ngabang. Apa yang dilakukan penyidik Polres tidak sesuai dengan prosedur dengan adanya penangkapan tebang pilih.

Ketua DPD Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) T Rudianto juga angkat bicara, saya sangat kecewa dengan adanya kejadian ini kenapa hanya satu orang saja yang ditangkap, sedangkan kita tahu disitu banyak sekali penambang mas, kami sangat mendukung apa yang telah kepolisian lakukan, tetapi yang jadi catatan kami kenapa hanya masyarakat yang menambang ditanah sendiri saja yang ditangkap, sedang penambang di hutan HP dan cagar alam tidak pernah tersentuh dan posisinya tepat berada dibelakang kantor Polsek Mandor ungkapnya.

Ketua lembaga kemitraan pemberantas kejahatan republik indonesia (LKPK – RI) Muhammad nasir mengatakan pihaknya turun untuk menyikapi laporan perkara di Landak, kami juga melakukan investigasi bersama tim AWI, LP-KPK, DAN LKPK-RI dilapangan atas kasus penangkapan ini ujarnya, Syafriudin ketua KOMDA LP-KPK Kalbar juga mengatakan terkait kasus penambangan emas ini, sangat disayangkan pelapor penambangan mas ini adalah oknum anggota DPRD kabupaten Landak yang mengatas namakan masyarakat yang semestinya bisa memberikan payung hukum untuk masyarakatnya kalau DPRD adalah pewakilan dari rakyat, kita tahu rakyat buta hukum mereka juga bekerja dilahan mereka sendiri apa lagi ini untuk mengisi perut mereka, dimana perwakilan rakyat bukan membantu rakyat tapi malah menjadi musuh rakyat.

Kuasa hukum Polres Landak KOMPOL Mikael wahyudi usai sidang kepada wartawan mengatakan dalam penetapan tersangka tidak harus menjadi saksi terlebih dahulu, tapi berdasarkan dua alat bukti yang kuat keterangan 11 saksi yang ditangkap dilokasi dan keterangan saksi ahli itu sudah cukup tegasnya.
Seperti diketahui pada 6 agustus 2018 lalu tim Polres Landak melakukan razia pertambangan mas tanpa izin (PETI) Di Dusun Pempadang Desa Kayu Ara, Kecamatan Mandor atas dasar masyarakat hasilnya polisi berhasil mengamankan alat berat excavator yang digunakn untuk menambang mas tersebut.(Ezl/Hmt)

By Pilar