Jakarta Indonesia, Pilarbangsanews.com,– Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Bekasi terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (15/10) melakukan upaya hukum penahanan terhadap 6 dari 9 tersangka, yaitu J (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), SMN (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi), DT (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), T (Swasta), FDP (Swasta) dan HJ (Swasta).

Enam orang tersangka tersebut ditahan untuk 20 hari ke depan di tiga rumah tahanan terpisah. Tersangka J dan T ditahan di Rutan Jakarta Pusat, HJ dan SMN ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur. Sedangkan, FDP dan DT di Rutan Polres Jakarta Selatan.

Sebelumnya dalam kasus ini KPK telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka, yaitu J, SMN, DT, NR, T, FDP, HJ, NHY dan BS. Enam tersangka pertama adalah para pihak yang diamankan KPK di Bekasi dan Surabaya pada Minggu (14/10). Setelah peristiwa tangkap tangan tersebut, KPK melakukan pemeriksaan 1×24 jam dan dilanjutkan dengan gelar perkara. KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada NHY selaku Bupati Bekasi periode 2017 – 2022 bersama-sama para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu J, SMN, DT dan NR terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Atas perbuatannya tersebut, NHY, J, SMN, DT dan NR yang diduga sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, T, FDP, HJ dan BS yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam hal kejahatan korporasi ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sekitar 10 orang lewat operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat, 14-15 Oktober lalu. Salah satunya adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka.

KPK mengamankan uang senilai kisaran Rp 1,5 miliar, Rp 513 juta, serta dua unit mobil. Uang senilai Rp 1,5 miliar itu dikatakan sebagai bagian dari uang suap yang diberikan Lippo Group untuk suap ini yang mencapai Rp 13 miliar.

Suap ini terkait perizinan properti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi. Suap digunakan untuk izin pembangunan superblock hunian apartemen Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pembangunan Meikarta ini merupakan megaproyek yang sedang digarap Lippo Group.

Yang menarik dari kasus OTT tersebut, dari 9 orang yang ditetapkan tersangka, 4 di antaranya orang-orang Lippo Group. Yaitu; Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group, Konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

OTT KPK di Bekasi ini adalah merupakan adalah bagian kecil dari terkuaknya kejahatan korporasi dimana melibatkan perusahaan raksasa sekelas Lippo Group. Maka terkait kasus ini KPK tidak cukup hanya menjerat Direktur atau pejabat senior di Lippo Group saja, sudah seharusnya KPK berani membidik Lippo Group sebagai tersangka kejahatan korporasi tindak pidana korupsi

Terkait kejahatan korporasi, sudah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku korupsi tidak hanya setiap orang, tetapi juga badan hukum atau korporasi.

Selain UU, juga sudah terbit Peraturan MA No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Tipikor bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam teori pertanggung jawaban pidana korporasi bahwa perbuatan/ kesalahan pejabat senior (senior officer) diidentifikasikan sebagai perbuatan/ kesalahan korporasi.

Yang dalam arti sempit dapat diartikan bahwa hanya perbuatan pejabat senior yang dapat dipertanggung jawabkan oleh korporasi, dan dalam arti luas diartikan bahwa tidak hanya pejabat senior/direktur yang dapat dipertanggung jawabkan oleh korporasi tetapi juga agen dibawahnya,

Ada pernyataan yang menarik, yang dikemukakan oleh Ketua KPK, Agus Raharjo. Bahwa ternyata 90 % kasus korupsi yang ditangani KPK turut melibatkan sejumlah korporasi, baik sebagai pelaku kejahatan, orang yang bersama-sama melakukan kejahatan, maupun pihak yang membantu memberi sarana dan prasarana kejahatan.

Modusnya antara lain, berbentuk penyuapan untuk mendapatkan sejumlah proyek negara atau memengaruhi kebijakan.

KPK juga mengemukakan bahwa suatu data yang menyatakan, sejak tahun 2004 hingga Juni 2016, kasus terbanyak yang ditangani KPK adalah kasus penyuapan, yakni sebesar 50,9%. Ada sekitar 28,7% diantaranya adalah kasus pengadaan barang dan jasa, serta 8,5 % merupakan kasus penyalahgunaan anggaran.

Bahwa saat ini menurut catatan, baru ada 3 korporasi yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Salah satunya yaitu PT Duta Graha Indah (DGI) pada Juli 2017 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

Saat ini kasusnya sudah mulai di sidangkan di Pengadilan Tipikor

Bila KPK berani menetapkan Lippo Group sebagai tersangka maka tentu saja ini sebuah prestasi yang harus diapresiasi.

Apalagi saat ini, KPK sedang mempertimbangkan Lippo Group sebagai bagian dari pelaku tindak pidana suap Meikarta di Bekasi. Bila tidak berani, maka kepercayaan publik yang sudah mulai tergerus terhadap KPK niscaya makin tak tersisa.

Tentu saja KPK harus berani menelusuri dugaan adanya aliran uang Lippo Group di kasus kasus yang lain. (Jsh)

By Pilar