Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Jakarta

Yuharzi Yunus

Pilarnangsanews.com,– Di akun twitternya sesorang menulis sebuah pertanyaan terkait rencana pemerintah Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara. Berikut pertanyaan itu.

Apakah pemindahan ibukota negara memang bisa diputuskan begitu saja oleh Presiden?
Apakah tak diperlukan kajian bersama oleh DPR RI dan DPD RI?

Cuitan ini dimention ke beberapa akun twitter lainnya, diantaranya akun twitter ;

@jokowi @DPR_RI @fahiraidris @fadlizon @SBYudhoyono @prabowo @Dahnilanzar @mprgoid @KPK_RI @Kemendagri_RI @KemensetnegRI @PerekonomianRI

Dari beberapa akun yang di mantion oleh yang ngetwit, yang pertama meresponnya adalah Fahira Idris SE MH anggota DPD-RI dengan cara meretweet Tweeps tersebut.

Anggota DPD RI dari daerah Pemilihan Jakarta yang akrab disapa Uni Fahira itu tidak banyak komentar, dia hanya menulis #Suararakyat

Dengan menulis tagar SuaraRakyat itu, Senator Jakarta ini sepertinya ingin mengingatkan kepada pemerintah “itu lho suara Rakyat ”

Fahira Idris tak memberikan komentar, mungkin karena telah banyak mengeluarkan statemen terkait rencana Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota Jakarta.

Seperti yang diberitakan media ini Fahira Idris berpendapat, Pemindahan ibu kota, hendaknya jangan dijadikan prioritas oleh pemerintahan Jokowi-Ma’aruf karena belum mendesak.

Ekonomi kita yang saat ini sedang sulit. Semua kinerja perdagangan kita letih, lesu, dan lemah.

“Sebenarnya rakyat menunggu keseriusan dan gebrakan besar Presiden di bidang ekonomi. Tetapi malah yang kita terdengar keseriusan Presiden pindahkan ibu kota,” demikian Anggota DPD RI atau Senator Jakarta Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (30/7).

Begitu juga Fadli Zon belum memberikan respon terhadap cuitan cuitan diatas.

Namun dulu pernah Fadli mengatakan bahwa rencana pemindahan Ibu Koto Indonesia ini hanya sebagai isapan jempol.

Gagasan pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta, yang dinilai tidak lagi layak menjadi pusat pemerintahan, senantiasa muncul di setiap era presiden, tetapi kali ini gagasan itu mendapat dorongan segar setelah dibahas di tingkat rapat kabinet terbatas pada Senin (29/04).

Rapat terbatas itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi yang mengakui pemindahan ibu kota bukanlah tugas mudah.

“Tapi saya meyakini insyaallah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” kata presiden (detik news.com).

Dalam sebuah wawancara Mardani Ali Sera sorang politikus dari Partai PKS setuju dengan pemindahan ibu kota Negara, salah satu urgensinya untuk mengatasi persoalan sosial dan lingkungan kota Jakarta kian hari terasa sulit diatasi.

Namun Mardani menilai ini program besar bangsa Indonesia, tidak bisa diklaim sebagai hasil dari kerja presiden, tapi ini merupakan komitmen dari bangsa Indonesia. Sebab rencana pemindahan ibu kota negara ini sebuah program besar dimana masyarakat harus dilibatkan.

Mantan Ketua Bapenas Andrinof Chaniago dalam sebuah wawancara di televisi menyebutkan, untuk merealisasikan program ini, tidak bisa dikerjakan 2, 3 atau dalam 5 tahun ini. Tapi sedikitnya diperlukan waktu 10 tahun.

Dan yang paling penting adanya keputusan politik untuk mewujudkannya. Karena itu setelah dilakukan pembahasan perencanaan ditingkat eksekutif dalam hal ini bappenas, dilanjutkan dengan konsultasi dengan pihak DPR maupun DPD-RI.

Jadi dari penjelasan mantan Ketua Bapenas diatas maka terjawablah pertanyaan dari seseorang yang ditulis diakun tweeternya seperti yang diungkapkan diawal tulisi ini. Jelas bahwa presiden tidak bisa memutuskan sendiri pemindahan ibu kota negara. Sebab salah satu prosedurnya harus ada keinginan politik bangsa, keinginan politik itu adalah legislasi dari anggota DPR-RI.

Artinya juga kita tidak perlu apriori dulu terhadap wacana pemindahan ibu kota negara itu, sebab tidak akan dapat dituntaskan dalam masa 5 tahun kedapan. Selama Jokowi berkuasa untuk periode ke dua mungkin tak akan dapat direalisir… (YY)

Foto ilustrator diatas diambil dari media IDnews.com