Pembahasan APBD Pessel Mandek, Dewan Minta Anggaran Untuk Pengalokasian Dana Pokir Rp1,5 Miliar

Painan, Pilarbangsanews.com,–Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), tahun 2020 berlangsung di hotel Imelda Padang, oleh pihak eksekutif dan legislatif mengalami jalan buntu.

Hal itu disinyalir dampak dari tidak terkabulnya permintaan anggaran bangar DPRD Pessel kepada tim TAPD berupa dana pokok pikiran (Pokir) dewan sebesar Rp1,5 miliar pada tahun 2020 nanti.

Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Pessel, Suhandri Kampai mengatakan, bahwa pembahasan anggaran yang dilakukan di Hotel Imelda Padang sejak tiga hari terakhir, belum menemukan titik terang.

“Pasalnya anggota dewan yang tergabung pada tim pembahasan anggaran bersikeras meminta anggaran untuk dana pokir dengan besaran masing-masing Rp1,5 miliar pada APBD tahun 2020. Karena tidak ada payung hukum untuk memberikan anggaran sehingga kita dari pihak ekesekutif tidak berani mengalokasikanya. Akibatnya sampai sekarang pembahasan anggaran masih buntu,” katanya.

Disampaikanya bahwa kebuntuan itu karena pihak dewan masih bersikukuh seputar dana pokir.

“Akibatnya pembahasan anggaran masing-masing perangkat daerah (PD) sebagaimana direncanakan, tidak disebut-sebut. Sementara waktu yang sudah habis untuk pembahasan sudah mencapai tiga hari,” ujarnya.

Dikatakan lagi bahwa pihak eksekutif bukanya tidak mau mengalokasikan dana pokir itu untuk dilakukan persetujuan bersama sebagaimana target ketok palu yang direncanakan pada 1 November 2019 sebelumnya.

“Namun semua itu didasari karena tidak adanya payung hukum, serta juga akibat keterbatasan anggaran tahun 2020. Sebab pada tahun 2020 itu dana banyak tersedot untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah (Pilkada), yakni mencapai Rp48 miliar,” jelasnya.

Disamping itu, dengan keluarnya Pepres 75 tentang jaminan kesehatan juga membutuhkan beban bagi daerah lebih kurang 11 milyar.

“Jadi tidak ada ruang bagi daerah memberikan anggaran untuk DPRD dan juga tidak sesuai dengan aturan perundang undangan,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa akibat kebuntuan itu, sehingga pihaknya sampai saat ini tidak lagi melanjutkan pembahasan di Hotel Imelda tersebut, namun kembali ke daerah untuk menunggu jadwal selanjutnya.

Anggota Komisi III DPRD Pessel, Novermal Yuska, yang juga merupakan anggota Banggar DPRD, ketika dihubungi Padang Ekspres dan Pilarbangsanews.com, (1/11) menjelaskan bahwa pihaknya bersama tim masih terus melanjutkan pembahasan anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

“Hingga saat ini kita masih melanjutkan pembahasan anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Terkait permintaan dana pokir sebesar Rp1,5 miliar bagi masing-masing anggota dewan, itu tidak benar. Siapa orangnya yang mengatakan demikian,” katanya.

Diungkapkanya bahwa sebagai wakil rakyat, dia memahami kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Kalaupun ada pengajuan atau pengusulan dana pokir, tidaklah sebesar yang dikatakan.

“Namun berapa nominalnya, tidak bisa saya sampaikan sekarang, dan itu sudah ada aturanya. Sebab sebagai wakil rakyat, tentu ada aspirasi masyarakat yang harus kami perjungkan melalui dana pokir tersebut,” ujarnya.

Novermal menyebutkan pihak eksekutif menganggarkan dana Pokir pada APBD tahun 2020 sebesar Rp 500 juta. Tahun sebelumnya Rp 1 Milyar.

Kita memahami bahwa pada tahun 2020 APBD Pesisir Selatan akan tersedot untuk biaya Pilkada Pessel.

“Yang kurang sreg nya kenapa pihak eksekutif, seenaknya menurunkan dana pokir itu tanpa diawali dengan komunikasi dengan legislatif. Sebaiknya kalau ingin menurunkan dana aspirasi itu komunikasikan dulu lah,” kata Novermal yang berharap agar pihak eksekutif jangan anggap DRPD ini sebagai lembaga stempel saja.

IKUTI TRADISI

Terkait adanya sorotan dari masyarakat kenapa Rapat pembahasan APBD ini dilakukan di hotel? Apa kurang megah gedung yang ada di Painan? Apalagi saat ini diketahui bahwa terjadi defisit anggaran.

Sebagai anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal dia hanya mengikuti tradisi yang telah ada. Daerah lain juga melakukan hal yang sama.

Namun jika hal itu untuk ke depannya perlu diubah, Novermal juga tidak akan mempermasalahkan.

“Salah dan benar itu saya kira dari aspek mana kita memandangnya. Tapi kalau dari aspek efektifitas, pelaksanaan rapat di hotel ini ada baiknya juga karena rapat akan lebih fokus,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD Pessel ini. (***)

Baca juga ;

“Ceik Naik Ciek Turun” Solusi Terbaik Agar Sidang Banggar DPRD Pessel Itu Tak Mengalami Kebuntuan..