Berharap APBD Sumbar, PMI Butuh Anggaran Rp2,7 Miliar Setahun

Padang, PilarbangsaNews

Kepalangmerahan (dalam hal ini Palang Merah maupun Bulan Sabit Merah) tidak hanya identik dengan donor darah. Bahkan lebih dari itu, hampir seluruh aspek kemanusiaan di tengah peperangan, konflik dan bencana Palang Merah hadir.

“Di Indonesia, karena luasnya tugas pokok dan fungsi itu membuat organisasi PMI harus berusaha sekuat tenaga mencapainya. Paling tidak prinsip ‘paling lama 6 jam setelah bencana harus ada di lokasi’ mesti kita upayakan untuk melaksanakan peran kemanusiaan PMI,” kata Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, H. Aristo Munandar lewan siaran pers yang disampaikan Humas PMI Sumbar hari ini, Kamis (6/2).

Untuk Sumatera Barat pada umumnya peranan PMI itu pada tugas-tugas kebencanaan. Bersama-sama dengan pemangku kepentingan lain seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri melaksanakan tugas di wilayah-wilayah bencana. “Sumatera Barat itu kan terkenal dengan dengan istilah supermarket bencana seperti diistilahkan Pak Jusuf Kalla atau laboratorium bencana sebagaimana istilah yang diberikan Kepala BNPB Pak Doni Monardo. Dari satu bencana ke bencana berikutnya, PMI mengambil peran biasanya paling lama. Setelah semua relawan pergi, PMI masih bertahan di sana untuk membantu pengadaan air dan bantuan-bantuan pascabencana lainnya,” ujar mantan Bupati Agam itu.

Ia mengatakan, sepanjang tahun 2019 saja ada 154 kali banjir di berbagai daerah di Sumbar. Belum lagi tanah longsor, kekeringan dan banjir bandang. Data BPBD Sumbar: tahun 2019 terjadi bencana 746 kali bencana dengan 16 jenis jenis kejadian. Total kerugian mencapai Rp166.280.356.156. Antara lain pohon tumbang sebanyak 293 kejadian, disusul berikutnya banjir sebanyak 154 kejadian, kahutla (kebakaran hutan dan lahan) 99 kejadian, longsor dengan 93 kejadian, kekeringan 13 kejadian dan banjir bandang 13 kejadian. Gempa bumi 12 kejadian, jembatan runtuh 8 kejadian, kabut asap 8 kejadian, luapan air 5 kejadian, abrasi pantai 4 kejadian, orang tenggelam 3 kejadian).

Menjawab pertanyaan media soal bagaimana PMI membiayai operasional yang sebanyak itu, Aristo mengatakan bahwa selain berharap dari donasi (bulan dana PMI dan sebagainya) PMI mendapat bantuan dari APBD, tapi tetap saja berada dalam kesulitan tiap kali harus turun untuk melaksanakan operasi kemanusiaan. “Dapat dibayangkan sebagai salah satu elemen operasi kemanusiaan saat bencana tiba, PMI tentu memerlukan biaya yang besar juga. Padahal sepanjang lima tahun terakhir ini, bantuan dana hibah dari APBD Sumbar hanya Rp1,5 miliar. Kita juga hanya memiliki kendaraan operasional yang sudah tua-tua eks operasional gempa Aceh 2004. Kita berharap Pemprov maupun DPRD memberi tambahan dana hibah lagi,” ujar mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ini.

Sekretaris PMI Sumbar Sultani Wirman dan Kepala Markas PMI, Hidayatul Irwan menyebutkan agar operasional PMI berjalan lancar dan tugas dapat dilakukan optimal, diperlukan bantuan hibah sebesar Rp2 milyar sampai Rp2,7 miliar setahun.
“Ada kendaraan operasional yang harus diganti dan ditambah, termasuk tambahan sejumlah peralatan medis di klinik PMI,” ujar Sultani Wirman.

Harapan penambahan anggaran itu, sudah disampaikan oleh pengurus PMI kepada Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang jugas Sekdaprov Sumbar, Drs. Alwis. “Kita sudah bertemu dengan Sekda, Kepala Dinas Sosial, BPBD untuk menyampaikan soal perlunya tambahan dukungan APBD untuk PMI ini. Alhamdulillah beliau sudah merespon dan katanya akan dilakukan pada anggaran perubahan nanti. Berapa besarannya kita tunggu saja,” kata Aristo.

Di tempat terpisah, Sekdaprov yang juga menjadi anggota Dewan Kehormatan PMI, mengatakan bahwa PMI memang amat dibutuhkan terutama untuk tugas-tugas kemanusiaan di daerah ini. “Banyak bencana memerlukan banyak relawan yang turun untuk membantu. BPBD saja tidak akan cukup, perlu PMI dengan relawannya, perlu Tagana (Taruna Siaga Bencana), perlu KSB (Kampung Siaga Bencana), Parmuka, PMR, Orari dan sebagainya,” ujara Alwis.

Untuk PMI, Sekdaprov juga memberi perhatian dalam bentuk penyelesaian administrasi aset Pemprov yang dipinjampakaikan seperti gedung dan tanah di Jl Si Singamangaraja Padang serta tanah yang dipakai untuk gudang logistik PMI di Air Pacah. (Rel)