Artikel

KEMANA ARAH POLITIK INDONESIA HARI INI ?

Oleh : Anton Permana
(Tanhana Dharma Mangrwa Institute)

Banyak pengamat politik yang berasumsi era kepemimpinan presiden Jokowi adalah era pergeseran kembali kiblat Politik Indonesia ke masa lalu. Yaitu, dari barat kembali ke timur seperti era Soekarno. Cuma bedanya, era Soekarno fokusnya pada poros Jakarta-Moskow, zaman Jokowi cenderung ke poros Jakarta-Beijing.

Indikatornya banyak bisa dilihat dari berbagai implementasi dan proyeksi kebijakan politik, kebijakan ekonomi, hingga kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi. Dimana Indonesia selalu satu arah dibelakang China. Ini asumsi saya.

Sedikit flash back. Di zaman presiden SBY, kran demokrasi dan kebebasan berexpresi dibuka seluas-luasnya. Hingga semua gerakan politik bertumbuh dan berkompetisi secara bebas terbuka.

Semua terseleksi sesuai hukum alam. Siapa yang struggle, survive maka dialah yang bertahan jadi pemenang. Dari sisi penegakan hukum, stabilitas ekonomi dan politik cukup berjalan dengan baik dibanding hari ini. Dampak dari style seorang SBY yang menganut paham sang demokrat sejati ala American Style.

Berbeda dengan kepemimpinan Jokowi. Secara kulture pemerintahan, Jokowi memang di akui lebih simple, tampilan sederhana, dan tidak formil birokratif seperti Pak SBY.

Cuma lambat laun, pergeseran gaya kepemimpinan Jokowi cenderung semakin memperlihatkan kearah gaya kepemimpinan “Populis Otoritarian” yang dulu juga pernah diterapkan Soekarno diera Orde Lama.

Soekarno. Dengan brand image sebagai pemimpin besar revolusi, bapak pendiri bangsa, memiliki kekuasaan tanpa batas. Namun sayang, prevelage ini yang justru akhirnya menggelincirkan Soekarno ke arah kepemimpinan diktatorian. Presiden seumur hidup yang mendapatkan dukungan mesra dari PKI. Walaupun akhirnya PKI itu sendiri yang menikam negara ini dari belakang.

Tak beda jauh dengan Jokowi hari ini. Kekuatan kontrol media yang besar, dukungan konglomerasi yang kuat, kekuasaan Presidensial yang total menjadikan performance Jokowi yang awalnya begitu merakyat, sederhana, tiba-tiba berubah super sensitif, reaktif, menuju represif.

Khususnya kepada para pihak yang bersebrangan secara politik. Kritik dan perbedaan pendapat dianggap tindak kejahatan. UU ITE hampir sama dengan UU ISA (Internal Security Art) era Soeharto yang militeristik. Bahkan lebih parah lagi.

Dengan power kekuasaan presidensial dapat menunjuk siapa yang akan jadi Kapolri, siapa yang akan jadi Panglima TNI dan Ke Jagung, menjadikan Jokowi memiliki kekuasaan seolah tanpa batas. Menjadikan Jokowi memiliki senjata ampuh yang sakti mandraguna.

Apalagi, sejak pemerintahan jilid II ini, hampir mayoritas Partai Politik di Senayan (selain PKS), termasuk Gerindra bergabung menjadi partai pendukung pemerintah.

Prabowo yang menjadi rival di Pilpres pun jadi menteri Jokowi, membuat pemerintahan Jokowi semakin kokoh dari segala lini.

Cuma uniknya, walaupun secara struktural pemerintahan hampir secara penuh dibawah kendali Jokowi, kondisinya sangat kontradiktif dengan dukungan dari masyarakat. Hal ini dapat di baca sejak fase kampanye Pilpres, ada penurunan dratis massa real Jokowi baik secara dunia nyata maupun dunia maya. Sulit kita membedakan mana yang buzzer dan mana yang real volunteer. Sampai hari ini. Gelombang masyarakat anti Jokowi semakin hari justru semakin besar dan bertambah luas spektrumnya.

Ada beberapa isu besar yang saat ini perlu kita cermati bersama kemana arah sebenarnya pemerintahan Jokowi ini. Seperti ; Isu investasi, ketidak adilan hukum, perpindahan ibu kota, konsepsi ideologi negara, sikap Islam Phobia, politik luar negeri pro China, hingga peran dominan sang menteri segala urusan yang membuat banyak pihak begitu resah dan gelisah. Ibarat lagu jadul Obie Mesah.

Wajah pemerintahan hari ini begitu sensitif represif terhadap rakyatnya, tapi begitu toleransi dan bermanis muka kepada dunia investasi dan pengusaha.

Kesulitan lapangan kerja, harga sandang pangan yang mahal, matinya produk lokal, kenaikan iuran BPJS, harga BBM-listrik-air yang tinggi, sangat berbanding terbalik dengan kondisi hutang yang menggunung.

TKA China meraja lela, dan begitu banyak insentif kemudahan investasi asing tetapi anehnya semua itu tidak ada pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.

Kan jadi aneh, ketika subsidi di cabut, hutang negara selalu bertambah drastis, pembangunan infrastruktur banyak, investasi katanya banyak, tetapi tidak Pro Job, Pro Poor dan Pro growth. Tidak melahirkan lapangan kerja, tidak menuntaskan kemiskinan, dan tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi. Ini bahaya besar.

Banyak yang bingung dan bertanya, kemana sebenarnya arah pemerintahan Jokowi hari ini. Secara internal semakin hari semakin represif ala negara sosialis diktatorian ? Secara external begitu manis-liberalis-kapitalis dan cenderung tidak politik bebas aktif lagi.

Politik luar negeri Indonesia hari ini tidak lagi berdiri ditengah. Tetapi sudah condong berada di garis belakang punggung beijing.

Akibatnya yang terjadi kemudian adalah ; Kemiskinan bertambah banyak, dis-harmonisasi masyarakat berbasis isu SARA meningkat, kedaulatan bangsa dan kemandirian negara merosot tajam, Indonesia terancam menuju negara gagal.

Terjerat hutang besar, rakyat nya terpecah belah, aset nasional dikuasai asing, sumber kekayaan alam tergadai, secara dasar dan konstitusi negara semakin jauh lari dari nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. Dimana Pancasila adalah sebagai falsafah dan sendi utama menjalankan negara.

Kita tidak tahu entah mau dibawa kemana Indonesia hari ini. Semua serba tidak jelas. Kita punya kepala negara, tapi bukan pemimpin negara.

Kita punya konstitusi, tapi sudah dipreteli dan tidak dipatuhi. Kita punya semuanya, tapi semuanya bukan punya kita lagi.

Namun saya tetap optimis. Semoga, pasca new normal ini, bisa melahirkan kembali new inspirasi, new spirit, new hope, agar Indonesia kedepan kembali kepangkuan Ibu pertiwi. Mari kita renungkan bersama-sama.

Saya tetap yakin dan optimis, kemerosotan hari ini adalah titik pantul agar bangsa ini kedepan bisa melompat lebih tinggi lagi. Agar kedepan bangsa ini lebih matang dan sadar diri.

Bahwa ada momentumnya nanti, semua kembali kepada rakyat. Karena negara ini berkedaulatan rakyat. Rakyat diam, negara tenggelam. Rakyat bangkit bergerak, maka negara akan terselamatkan. InsyaAllah. Salam Indonesia Jaya ! Merdeka !

Batam, 30 Mei 2020.

Catatan: Isi artikel tanggung jawab penulisnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *