Pasbar, pilarbangsanews.com— Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat Sidak di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sidak tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III, H.Baharuddin,R dan didampingi Sekretaris, Dedi Lesmana. Senin (29/06/2020).

Dalam sidak tersebut Ketua Komisi III H. Baharuddin, mendapatkan temuan  Kabid Bina Marga (BM), Bambang Sumarsono, diduga jarang masuk kantor dan susah dihubungi. Sementara kegiatan di PUPR sekitar 70% sampai 80% berada di bidang Bina Marga. Bagaimana bisa berkoordinasi dan menyelesaikan pekerjaan kalau dikendalikan dari luar dan tidak pernah masuk kantor.

“Tindakan nya ini sudah melampaui batas atau tidak wajar, karena berimbas kepada kinerja bersangkutan. Apalagi dana kegiatan Dinas PUPR sekitar 70% sampai 80% berada di Bina Marga,” tegas Ketua Komisi III DPRD Pasaman Barat, Baharuddin R didampingi Sekretaris Dedi Lesmana usai inspeksi mendadak (SIDAK) di dinas PUPR.

“Menurutnya, pihaknya berkunjung ke Dinas PUPR berawal pada 25 Juni 2020, pihaknya melakukan hearing dengan Dinas PUPR untuk melaksanakan pengawasan kegiatan PUPR tahun 2019.Kepala Dinas dan tiga Kepala Bidangnya hadir. Sedangkan Kepala Bidang Bina Marga tidak hadir dan tidak ada kabar berita nya, Sementara dia yang banyak memegang kegiatan,” ujarnya.

Berdasarkan dari itulah pihaknya berinisiatif melakukan sidak. Lagi-lagi Kepala Bidang Bina Marga juga tidak ada dan data yang dibutuhkan tidak di dapatkan.

Kemudian terungkap informasi dari Kepala Dinas dan Sekretaris ternyata Kepala Bidang Bima Marga sering tidak masuk kantor, Bahkan, kepala dinas juga sudah sering memberikan peringatan secara lisan dan tertulis sesuai prosedur sebanyak tiga kali.

Tindakan tersebut tidak juga membawa perubahan dan tetap juga jarang masuk kantor, dan diduga berimbas kepada pelaksanaan kegiatan yang ada, hal ini sangat aneh, kenapa tidak mempan ditegur kepala dinas.

! - Mulai Komposit ->

Dalam pertemuan dengan Kepala Dinas PUPR Pasaman Barat, Henny Ferniza dan Sekretaris Riki Jaya Bakti, disitu terungkap Kepala Bidang Bina Marga Bambang Sumarsono sering tidak masuk kantor. Hal itu dibuktikan dengan absen dan surat peringatan yang ada.

Padahal pada 2017 anggaran yang ada di Bina Marga mencapai Rp124 miliar lebih, tahun 2018 sebesar Rp108 miliar lebih dan 2019 sekitar Rp99 miliar lebih.Secara total anggaran di Bina Marga tiga tahun itu mencapai Rp332 miliar dengan realisasi Rp275 miliar lebih.

“Begitu besarnya anggaran yang ada di Bina Marga. Dengan kondisi jarang masuk kantor pantas saja realisasinya rendah karena pelayanan tidak maksimal,” ungkapnya.

Ia menyayangkan dengan tidak masuk kantornya Kepala Bidang Bina Marga. Selama tiga tahun dibiarkan kenapa bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, Inpapektorat dan Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia tidak mengambil sikap tegas, ini merupakan sudah jelas pelanggaran.

“Pihaknya akan melaporkan ke Bupati Pasaman Barat dan akan membawa persoalan ini ke DPRD. Jika tidak digubris maka akan dilaporkan ke BPK, dan Pekerjaan yang ada akan kami tinjau ke lapangan. Mari bersama-sama mengungkap ini semua,” ajaknya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Pasaman Barat, Henny Ferniza membenarkan Kepala Bidang Bina Marga Bambang Sumarsono sering tidak masuk kantor.

“Ia mengakui sulit berkoordinasi dengan Kepala Bidang BM karena sering tidak masuk kantor dan dihubungi juga susah, Penanggung jawab atau PPK beliau tentu dengan susahnya ditemui berimbas ke pekerjaan terutama oleh pihak ketiga,” tambahnya.

Selama 2019 pekerjaan yang putus kontrak di Bidang Bina Marga sebanyak empat paket pekerjaan dan tunggakan hutang belanja sekitar Rp8 miliar, Pungkasnya. (Man)