Dituding Makan Uang Senang, DPRD Sumbar ‘Mamburangsang’
Padang, PilarbangsaNews
Banyaknya pemberitaan media Riau yang menyatakan, berakhir sudah masanya Sumatera Barat makan ‘uang senang’ dari pajak air permukaan (PAP) waduk Koto Panjang, membuat DPRD Sumbar ‘taburangsang’.
Marahnya anggota DPRD Sumbar bukan tidak beralasan. Sejarah mencatat, ribuan warga Sumbar teraniaya karena desanya terendam, dan mengorbankan jiwa serta materi. Bahkan untuk memperjuangkan haknya, masyarakat sekitar berjuang sampai ke Jepang, yang pada saat itu sebagai penyandang dana pembangunan.
Karena berita yang dianggap melecehkan serta menjatuhkan harga diri masyarakat Sumbar, Komisi III DPRD Sumbar melakukan rapat, Kamis (30/7/2020) yang dihadiri langsung kepala Bakeuda Sumbar Zainuddin.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III Afrizal, SH.,MH., yang juga dihadiri Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas, sempat memanas dan semua merasa terlecehkan dengan statemen DPRD Riau tersebut.
“Kita tetap meminta pada masyarakat untuk tenang, karena pemerintah Sumbar akan berjuang untuk itu. Apa yang dikatakan Ketua DPRD Riau telah mencabik-cabik hati kita, semestinya ia tidak berbicara seperti itu. Kita bukan menerima uang senang, sebaliknya kita bekorban nyawa, harta dan semuanya untuk pembangunan waduk Koto Panjang. Malah sebenarnya Riau yang menerima uang senang itu, bukan kita,” tegas Afrizal.
Ditambahkannya, DPRD dan pemerintah Sumbar akan tetap berjuang, dengan cara apapun. Ini bukan hanya berkaitan dengan materi, tapi lebih ke arah perjuangan harga diri masyarakat Sumatera Barat.
“Ini bukan sekedar materi berupa pajak air permukaan tapi lebih ke arah harga diri orang Sumatera Barat, jadi jangan asal ngomong saja kalau kita terima uang senang,” tegas Afrizal marah.
Pernyataan tersebut juga didukung HM. Nurnas, dimana selama bertahun-tahun ikut mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan haknya, dalam pembangunan waduk Koto Panjang.
“Mereka jangan hanya tahu setelah semua selesai, lihat sejarah berdirinya waduk, berapa banyak desa terbenam, berapa jiwa menjadi korban, jangan asal ngomong, ini pelecehan terhadap masyarakat dan pemerintah Sumbar,” tegas Nurnas.
Untuk menyikapi hal itu, DPRD dan pemerintah Sumbar segera melakukan upaya dengan cara menyurati Presiden, Mendagri, PLN dan semua pemangku kepentingan, agar jangan ada pertikaian dikemudian hari.
“Dalam waktu dekat, bila perlu besok kita akan meminta pemerintah membuat surat pada Presiden, Mendagri, PLN dan semua pemangku kepentingan agar ini tidak berlarut-larut,” tegas Afrizal lagi.
Selain Afrizal, juga hadir anggota DPRD yang lain yaitu Dodi Delfi, Trisnaldi dan HM. Nurnas. Pihak pemerintah dihadiri kepala Bakeuda Zainuddin dan wartawan peliput DPRD Sumbar. (ayh)
