Disampaikan ke DPRD, KUA PPAS RAPBD Sumbar Rp6,4 Triliun

November 25, 2020November 25, 2020 Pilar

392

Padang, PilarbangsaNews

Rancangan APBD tahun 2021 disampaikan Gubernur kepada DPRD dalam bentuk KUA-PPAS tahun 2021 yang disepakati DPRD dan Pemerintah Daerah. RAPBD itu memuat aspek pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah.

“Proyeksi pendapatan rancangan APBD 2021 Rp6.473.844.982.429 terdiri dari PAD Rp2.289.889.031.451, pendapatan transfer Rp4.150.917.683.000 dan lain- lain pendapatan sah Rp33.038.267.978.

Aspek belanja daerah disediakan anggaran Rp6.730.206.648.425 digunakan belanja operasional Rp5.109.931.614.502, belanja modal Rp576.952.388.987, belanja tak terduga Rp84.814.953.389 dan belanja transfer Rp902.146.205.551.

Sedangkan pembiayaan daerah dari penerimaan pembiayaan SILPA Rp220.000.000.000 dan pengeluaran pembiayaan digunakan tambahan penyertaan modal Rp20.000.000.000.

“APBD Sumbar 2021 merupakan APBD krusial, karena APBD terakhir Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2016- 2021 untuk mewujudkan visi dan misi dan program strategis dijabarkan RPJMD Sumbar tahun 2016- 2021,” ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi.

Anggaran diprioritaskan memenuhi target kinerja RPJMD yang belum tercapai karena pandemi, maka sesuai Permendagri nomor 64 tahun 2020 alokasi anggaran 2021 digunakan penanganan pendemi Covid-19. “Penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi,” ujar Supardi.

Pembahasan dilakukan Badan Anggaran bersama TAPD dan OPD- OPD, proyeksi PAD berupa peningkatan penerimaan bersumber Pajak Daerah, Retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain- lain PAD yang sah.

“Pendapatan transfer turun, kerena berkurangnya penerimaan DBH Rp2.155.894.300 dari pos lain peningkatan Rp3.000.000.000. Total pendapatan daerah APBD 2021 Rp6.518.722.813.929 yang terdiri PAD Rp2.333 .922.757.251, pendapatan transfer Rp4.148.761.788.700 dan lain- lain pendapatan Rp38.267.978.

Kinerja BUMD, terutama Bank Nagari perlu jadi perhatian bersama, NPL sampai Oktober 2020 diatas Rp657 miliar, rektrukturisasi kredit Rp2,1 triliun sebagian kredit macet dan ekspansi kredit melambat.

PT Jamkrida peran komisaris dan dewan pengawas perlu diberdayakan untuk mendorong kinerja. Claim asuransi dari kredit macet Rp21,6 milyar menunjukkan kurang kehati- hatian pemberian penjaminan.

“Kinerja BLUD RSUD milik Pemda belum sesuai harapan, Banggar mendorong peran dewan pengawas untuk meningkatkan kinerja BLUD RSUD,” ujar Supardi. (Nov)