Pekanbaru – Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga memerlukan bantuan orang dewasa dalam melindungi hak-haknya.

Anak erizal

Perlindungan anak tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak hidup, namun juga mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi haknya agar tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Riau, Dewi Arisanty, bersilaturahmi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang disambut baik oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Ibnu Chuldun, dan didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Siti Cholistyaningsih, serta Kepala Bidang Hukum, Edison Manik, Jumat (8/1).

Kakanwil mengucapkan terimakasih atas kunjungan silaturahmi Ketua Komnas PA Provinsi Riau dan mengharapkan sinergitas dan kolaborasi antara Kanwil Kumham Riau dan Komnas PA Provinsi Riau terjalin lebih baik lagi sehingga masyarakat Provinsi Riau terpenuhi haknya mendapatkan perlindungan HAM.

Kakanwil kemudian menyampaikan bahwa di setiap Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kumham Riau telah memiliki Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) sehingga akan memudahkan masyarakat Riau untuk berkonsultasi dan melaporkan setiap permasalahan dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.

“Kantor Imigrasi serta Lapas, Rutan dan Bapas di Provinsi Riau telah memiliki pos Yankomas. Sehingga mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan pengaduan pelanggaran HAM,” kata Ibnu Chuldun.

Kakanwil juga menyampaikan bahwa di Provinsi Riau telah memiliki 1 UPT Pemasyarakatan yang khusus membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru melalui tenaga Pembimbing Kemasyarakatan selalu melakukan pendampingan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan anak.

Untuk lebih meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Kanwil Kumham Riau dan Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau nantinya akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) sehingga perlindungan HAM masyarakat Riau bisa lebih terjamin. *(mirza)