16 Ribu Kelompok Tani Sumbar Tingkatkan SDM dengan Pelatihan dan Praktek Lapangan

Jakarta, PilarbangsaNews

Saat ini Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Propinsi Sumbar kita mempunyai 16.000 kelompok tani. Untuk meningkatkan SDM – nya kita melakukan pelatihan pelatihan dikelas, membuat percontohan percontohan pertanaman dilapangan sehinga petani bisa melihat dan mengerjakan sendiri dalam penerapan teknologi, kemudian sekolah sekolah lapangan yaitu belajar langsung dengan prakek , kemudian melakukan pembinaan dan pendampingan agar petani mampu dan menerapkan teknologi yang sudah kita kembangkan dan berikan.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam dialog Food Summit 2021 di Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Gubernur lebih lanjut katakan, sementara bagi nelayan pengolah kita berikan pelatihan diversifikasi produk hasil perikanan sehingga banyak timbul inovasi inovasi  pengolahan hasil perikanan.

“Pada saat ini sudah ada sekitar 160 jenis produk hasil perikanan seperti nagget ikan, crispy ikan, abon ikan, barger ikan pizza ikan, .sate ikan  bakso ikan, rendang ikan dan jenis produk lainnya yang selama ini olahan ikan hanya olahan tradisionil kini sdh banyak olahan milenial sesuai dengan permintaan pasar,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
 
Mahyeldi juga sampaikan, potensi dan pengaruh pangan terhadap sektor pariwisata jelas sangat terkait. Misalnya ketersediaan daging sapi tentu akan mendukung branding randang sebagai ikon pariwisata kuliner sumbar.

“Ketersediaan beras unggulan seperti beras solok yang wangi akan mendukung promosi nasi padang yang sangat diminati wisatawan. Ketersediaan hasil laut seperti ikan, udang dan lain-lain akan mendukung berkembangnya potensi kuliner laut di berbagai destinasi dan objek wisata di wilayah pesisir,” ujarnya.
 
Gubernur katakan, program dan strategi yang telah dilakukan antara lain;, Penyusunan Perda Penyelenggaraan Pariwisata Halal pada tahun 2020, dimana tahun 2021 akan diturunkan menjadi penjabaran beberapa pergub termasuk kuliner halal. Sudah dan terus akan dilakukan fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal bagi para pelaku kuliner,” katanya.

Mahyeldi terangkan, saat ini sedang dilakukan identifikasi potensi dan mapping kuliner sumatera barat baik jenis maupun pelaku untuk kemudian diberikan sosialisasi dan supervisi perbaikan kualitas, pendaftaran merk, promosi dan lain-lain. Terus dilakukan upaya pembentukan branding untuk produk-produk kuliner unggulan (randang, gulai itiak lado hijau, lamang tapai, teh talue, teh kawa daun, dll) menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat.
 
Terkait dengan distribusi dan pengendalian harga Pemerintah Sumatera Barat dengan kegiatan, Gelar Pasar Murah melalui Toko Tani Indonesia Centre (TTIC), Memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam cabe, bawang merah, dan beternak unggas (ayam & itik), Melakukan operasi pasar bersama Bulog dan Kab./Kota, Mengaktifkan peran Satgas Pangan. Monitoring harga sembako setiap minggu bersama OPD terkait

“Pada tahun ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas menetapkan Provinsi Sumatera Barat , sebagai provinsi terbaik, salah satu keberhasilannya adalah memiliki kebijakan yang mampu memberi dampak pengendalian harga dan akses pangan kepada masyarakat,” katanya.
 
Mahyeldi katakan, dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan pertanian di Sumbar antara lain diberikan anggaran setiap tahun untuk pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan lebih dari 100 milyar yg digunakan untuk pembelian benih, pupuk, alsintan, pelatihan, pendampingan, koordinasi dll.
 
“Kita telah membuat kebijakan mendorong masyarakat membiasakan mengkonsumsi produk pertanian lokal, aman, beragam, sehat, dan berimbang salah satumya dengan mengkonsumsi produk pertanian organik,” ajaknya.
 
Dalam sesi dialog tersebut Mahyeldi juga sampaikan, untuk mengatasi masalah ketersediaan pupuk, agar kebijakan penetapan HET dapat ditetapkan secara lokal dan subsidi yang diberikan kepada petani adalah subsidi harga pupuk.

“Sehubungan dengan permasalahan, harapannya KUR untuk sektor pertanian dapat ditetapkan sebesar 30% dan syarat jaminan untuk kredit sektor pertanian ditiadakan,” harapannya. (BAP)