Padang, PilarbangsaNews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Pansus RPJMD Sumbar 2021- 2021 melakukan hearing RPJMD 2021- 2026 bersama stake holder di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sumatera Barat.

DPRD Sumbar mendengarkan dan menerima masukan dari stakeholder khususnya bidang ekonomi, SDM, sosial, agama dan adat terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2016 di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Rabu (21/7).

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program unggulannya.

“RPJMD ini nantinya akan menjadi pegangan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan,” ujar Supardi saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama stakeholder.

Menurut Supardi, untuk pembangunan sektor ekonomi terdapat 3 misi diwujudkan yaitu 3 misi meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

“Misi 4 meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital dan misi 5 meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan,” ujar Supardi.

Lanjut Supardi, kondisi makro ekonomi daerah akan dicapai tahun 2026 dengan laju pertumbuhan ekonomi 4,84 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,94 persen, tingkat kemiskinan 5,77 persen dan PDRB perkapita sebesar Rp59,30 juta.

“Untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan UMKM dan koperasi. Apa yang dilakukan Pemda terhadap UMKM ini adalah mencetak 100 ribu entrepreneur milinial baru,” ujar Supardi.

Ketua Pansus RPJMD Provinsi Sumatera Barat Nurfirman Wansyah mengatakan, data BPS menunjukkan angka kemiskinan terbesar ada di desa/nagari. Oleh sebab itu, perlu pemberdayaan pemerintah daerah sebagai ujung tombak untuk pengentasan kemiskinan di nagari/desa.

“Bagaimana optimalisasi dana pembangunan nagari/desa untuk program pengentasan kemiskina serta mendorong nagari sebagai basis ekonomi daerah,” ujar Nurfirman Wansyah.

Menurut Nurfirman, bagaimana bentuk penjabaran nilai- nilai ABS- SBK dalam kehidupan keseharian masyarakat Sumatera Barat. “Alokasi anggaran untuk pendidikan di APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 mencapai 40 persen dari total belanja APBD. Rangking secara nasional menurun, jumlah lulusan SMA diterima PTN juga masih rendah. Apa permasalahan pendidikan di Sumatera Barat dan apa yang harus kita lakukan,” tanya Nurfirman Wansyah.

Ikatan Akuntasi Provinsi Sumatera Barat Nofrizal mengatakan, pihaknya memberikan masukan sektor pertanian dan perikanan, khusus pertanian saat ini lahan semakin menyempit, berubah jadi kawasan perumahan.

“Kita baru bicara potensi harusnya nilai tambah pada saat produksi melimpah lebih lanjut. Perikanan agak lebih maju, karena membangun infrastruktur. Baru pakai teknologi perikanan baru ada di Kabupaten Pasaman, karena dapat melihat posisi ikan menggunakan satelit,” ujarnya.

Menurut Nofrizal, seharusnya pariwisata lebih mendorong usaha lokal Sumatera Barat, karena saya melihat ada di Kabupaten 50 Kota meniru tempat wisata di luar negeri. Mestinya objek wisata lokal lebih dimajukan dan kembangkan.

Ditambahkan Nofrizal, pihaknya sangat kecewa terkait RPJMD Provinsi Sumatera Barat copy paste. “Malulah, kok bisa ya,” ujarnya

Lanjut Nofrizal, pihaknya mendorong inspektorat lebih kuat, karena kasus dana Covid-19 di BPBD beberapa waktu lalu. Kalau kebocoran anggaran tinggi, maka tidak ada hasilnya.

“Kasus ini hendaknya tidak terulang dengan memperkuat inspektorat. Kalau dapat posisi top leader inspektorat ini orang berani bilang ya dan bilang tidak, ya orang yang memiliki integritaslah,” ujar Nofrizal.

Ketua Kadin Sumbar H. Ramal Saleh mengatakan, pihaknya memberikan masukan, bagaimana membangun pertanian dalam arti luas dan bagaimana hasil pertanian memiliki nilai tambah, bangun hilirisasi.

“RPJMD 10 persen untuk pertanian harus jelas arahnya kemana, komoditi harus jelas memiliki pasar lokal dan internasional. Industri apa dibangun di Sumbar, ekspor CPO, maka Pemprov Sumbar harus melakukan industri hilir agar dapat memanfaatkan CPO tersebut di Sumatera Barat,” ujar Ramal Saleh.

Dilanjut Ramal, masukan dalam industri, pihaknya melihat kondisi Padang Industrial Park (PIP) tidur, 100 hektar tidak termanfaatkan, pasti ada samething wrong di PIP. Tentu ada yang salah disana, ada ratusan hektar disana tapi baru dimanfaatkan hanya lebih kurang 6 hektar.

“Pelabuhan Teluk Bayur harus dikembangkan lebih baik kedepan. Mesti direalisasikan tol laut mulai dari Teluk Bayur, Kolombo hingga Cenai,” ujarnya.

Dikatakan Ramal Saleh, investor lebih tertarik masuk ke Sumbar, karena pariwisata mempunyai nilai tambah, bagaimana kita dapat menarik wisatawan dari Maldives. “Soal tanah ulayat yang selalu bermasalah, dimata pusat Sumbar tidak pandai bersyukur karena ada oknum mencoreng nama Sumatera Barat dalam pembebasan lahan tol yang telah diungkap aparat hukum. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi,” ujar Ketua Kadin Sumbar Ramal Saleh.

Utusan ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) Provinsi Sumbar, memberikan masukan masalah ekonomi perbankan agar dilakukan Bank Syariah.
Tingkat perizinan harus dipertegas. Termasuk menghentikan perizinan perumahan dikawasan pertanian.

Utusan LKAAM mengatakan, pihaknya memberikan masukan ABS SBK dijadikan Perda Nagari, agar ABS- SBK dapat diterapkan di Sumatera Barat secara optimal.

Parfi Sumbar mengatakan, pihaknya selama pandemi Covid-19 sangat merasakan dampak bagi pekerja seni. “Kontrak manggung kami banyak diberhentikan dan tidak jalan, maka kami pekerja seni sangat terdampak , maka harus diperhatikan Pemprov,” ujarnya

Utusan Bundo Kanduang mengatakan, pihaknya menyayangkan ada anak gadis perempuan Minang berdiri di lampu merah. Ini tidak boleh terjadi karena anak Minangkabau itu ada mamaknya.c”Kita juga miris melihat anak kemanakan perempuan dengan angka perceraian yang tinggi,” ujarnya.

Anggota Pansus RPJMD Leli mendorong Pemda untuk memberikan perhatian kepada nagari atau desa, karena nagari memiliki cukup banyak persoalan ditemukan.

Anggota Pansus RPJMD Hidayat mengatakan, problem penyaluran dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan, OKP dan organisasi lainnya. Maka diperlukan political will Pemprov untuk memberikan hibah, karena program dan kegiatan sudah jelas.

“Hibah dana PT Rajawali sampai hari ini belum tersalur secara konkrit oleh Pemprov. Tingkat ekonomi dari pada keluarga mahasiswa di PTN dan PTS Sumatera Barat menjadi kendala di sektor pendidikan,” ujarnya.

Hearing ini dihadiri Ketua DPRD Sumbar Supardi, Ketua Pansus Nurfirman Wansyah, anggota Pansus Hidayat, Evi Yandri, Rafdinal, HM Nurnas, Jefri Masrul dan Leli Arni. (nov)