Jakarta, PilarbangsaNews, —

Walaupun waktu reshuffle terhadap para menterinya sampai saat ini belum jelas namun Presiden Jokowi harus tetap pada rencananya semula mengenai keinginannya mengganti Sofyan Djalil dari posisi Menteri ATR/BPN.

Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia, menjelaskan bawah, kepemimpinan Sofyan Djalil, Kementerian ATR/BPN belum menjalankan program pemerintahan Jokowi dengan baik untuk melakukan reformasi agraria.

Saya menganggap Sofyan Djalil gagal memimpin Kementerian ATR/BPN. Banyak persoalan-persoalan tanah dan mafia tanah yang terjadi pada saat ia memimpin Kementerian, padahal ia diberi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan itu.

Jangan sampai karena dianggap orangnya Jusuf Kalla, lalu ia dibiarkan saja. Padahal, kinerjanya sebagi pembantu Presiden Jokowi dalam menuntaskan persoalan di ATR/BPN sangat lamban. Sofyan Djalil tidak menguasai lapangan.

Presiden Jokowi sebaiknya menunjuk Menteri yang betul betul menguasai persoalan lapangan, sehingga dengan cepat dan tanggap, bisa menterjemahkan keinginan Presiden. Dengan demikian, beban Presiden Jokowi akan jauh berkurang. Apalagi ini mau pemilu. Para Menteri sudah mulai kasak kusuk dan tidak fokus lagi bekerja.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi harus memastikan bahwa Pembantunya ini harus dipilih yang betul betul bisa fokus dan secara totalitas bisa bekerja penuh sampai akhir masa jabatan di 2024 mendatang.

Pada akhir masa pemerintahannya, Jokowi harus membuat legacy yang berpihak pada masyarakat terutama yang mampu menuntaskan mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat.

Pada beberapa kali isu reshuffle, Darmizal MS adalah salah satu nama yang disebut sangat berpotensi menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN. Presiden Jokowi dapat mempertimbangkan Darmizal MS yang merupakan teman satu almamater Jokowi di UGM. Darmizal adalah sosok berpengalaman dan mumpuni pada sektor pertanahan, jebolan UGM dan juga loyalis Jokowi. Ia juga Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJO) yang tentunya sangat mengerti dan memahami Visi Misi Presiden Jokowi.

Direktur Rumah Politik Indonesia

By Pilar