Pemkab Berikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Dharmasraya
Dharmasraya, PilarbangsaNews– Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang diwakili oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Nota Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah. Tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Acara ini dilaksanakan di Gedung DPRD Dharmasraya, Senin, (12/09/22).
Kata Sekda, pandangan umum yang disampaikan tentunya akan menjadi perhatian bersama seluruh jajaran Pemerintah Daerah khususnya dalam pelaksanaan APBD tahun 2022. Karena pelaksanaan APBD merupakan salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat. Dalam jawabannya, Sekda menangapi beberapa point dari fraksi yang menanyakan kepada pemerintah.
Salah satu tanggapan pemerintah tentang dampak hasil dari kegiatan kenduri atau Festival Pamalayu adalah berdampak pada wisata Dharmasraya, yakni dapat mengenalkan kawasan Candi Pulau Sawah sebagai salah satu daya tarik wisata sejarah ke tingkat nasional dan mancanegara. Dan juga berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat, baik UMKM maupun perhotelan. Terhadap harapan tersebut juga menjadi harapan dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
“Kegiatan Festival Pamalayu yang telah kita laksanakan pada bulan Agustus kemarin akan menjadi agenda tahunan untuk Kabupaten Dharmasraya yang kita cintai. Karena banyak dampak positif dari kegiatan tersebut,” kata Sekda.
Menangapai tentang perbaikan jalan atau patching aspal di Nagari Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai dan di Nagari Koto Ranah menuju Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar dan di Nagari Koto Ranah menuju Nagari Koto Tinggi yang saat ini masih belum tersentuh oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya.. Dapat dijelaskan bahwa jalan di Nagari tersebut belum dapat dilakukan perbaikan, karena keterbatasan pagu anggaran pada APBD tahun 2022. Kegiatan dan perbaikan jalan atau patching aspal nagari tersebut akan tetap diupayakan sepanjang anggaran tersedia. Dan akan menjadi prioritas renja kegiatan pada tahun anggaran 2023. Sedangkan Nagari Kurnia Koto Salak kecamatan Sungai Rumbai saat ini pada tahap pengerjaan melalui dana tahun anggaran 2022.
“Sedangkan untuk pengerjaan fisik yang sudah ada di DPA OPD dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pekerjaan fisik yang ada dalam DPA OPD kondisi sekarang sudah dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Proses penunjuk penyedia dan ada beberapa pekerjaan dalam upload ke sistem LPSE. Secara prinsip pekerjaan fisik yang ada dalam DPA OPD semuanya sudah dilaksanakan oleh OPD,” kata Sekda.
Sementara menanggapi perihal pencapaian PAD dimaksimalkan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sekda mengungkapkan bahwa Pemkab selalu berusaha bagaimana supaya penerima PAD dapat direalisasi sesuai dengan schedule yang telah ada. Yaitu dengan cara melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD terkait penerimaan pajak dan retribusi daerah, turun langsung ke objek penerimaan pajak untuk melakukan pemungutan, melaksanakan sosialisasi ke nagri terkait pembayaran PBB tanpa harus menunggu akhir tahun dan lain-lainnya yang dilakukan pemerintah daerah.
Dan tentang permintaan dari pihak fraksi kepada pemerintah untuk dapat bergerak cepat mengatasi dan memberi solusi mengenai gejolak di masyarakat mengenai kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM. Sekda mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM oleh pemerintah daerah dilaksanakan secara terintegrasi dengan pemerintah rpovinsi dan pemerintah pusat. Salah satu upaya untuk mengatasi kenaikan BBM ini adalah dengan memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat .
“Penyaluran subsidi BBM dilakukan dikawal agar tepat sasaran. Selain itu Pemkab Dharmasraya juga berkoordinasi dengan Polres Dharmasraya untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM, agar tidak disalahgunakan. Sehingga BBM yang tersedia dapa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Disamping itu, Pemkab melalui Dinas Pangan dan Perikanan melakukan kotrol ketersediaan pangan yang berkoordinasi dengan provinsi. Untuk memberikan tambahan suplai di pasar, sehingga harga kebutuhan pangan tidak naik terlalu tinggi,” kata Sekda menangapi Fraksi Nasdem dan Fraksi Demokrat.(Rjl)
