Riau

Bawaslu Provinsi Riau Sampaikan Hasil Pengawasan Jumlah Kursi Dapil Pada Pemilu 2024

Pekanbaru, Pilarbangsanews.com – Jelang 365 hari atau 1 tahun diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 14 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau mengelar Konferensi Pers dengan mengundang beberapa wartawan media cetak, media online, dan media elektronik.

Kegiatan yang membahas tentang hasil pengawasan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemililihan (Dapil) di Provinsi Riau Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau Jalan Adi Sucipto No. 284 Pekanbaru.

Alnofrizal SE, M.Ikom selaku Ketua Bawaslu Provinsi Riau memimpin langsung kegiatan konferensi pers tersebut didampingi oleh Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Riau Hasan M.Si, Kepala Sekretariat Bawaslu Riau Anderson S.Pi, M.Si dan Kabag Hukum, Humas, Datin Bawaslu Riau Donna Donora S.Sos, M.Si pada Selasa (14/02/23).

Dalam hal ini, Alnofrizal mengatakan bahwa dasar hukum penyampaian hasil pengawasan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemililihan (Dapil) di Provinsi Riau Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 diantaranya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, Keputusan KPU No. 488 tentang pedoman teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, dan lainnya.

Terdapat beberapa konsep dasar pembentukan daerah pemilihan, yakni :

1) Impartiality, berarti non-partisipan;

2) Equality, berarti batasan populasi harus setara untuk memberi para pemilih kesetaraan kekuatan suara;

3) Representativeness, yaitu keterwakilan Konstituensi harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan komunitas yang kohesi, yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti batas administratif, unsur geografis, dan komunitas yang diminati;

4) Non-discrimination, yaitu proses penetapan batas Dapil harus menghindari diskriminasi pemilih karena Ras, Warna Kulit, Bahasa, Agama, atau status terkait; dan

5) transparancy yaitu proses penetapan Dapil harus setranparan dan dapat diakses oleh publik.

“Pada prinsipnya penataan dapil dan alokasi kursi berdasarkan Pasal 185 UU No.7 Tahun 2017, meliputi Kesetaraan Nilai Suara; Ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional; Proporsionalitas; Integralitas Wilayah; Berada dalam cakupan wilayah yang sama; Kohesivitas; dan Kesinambungan,” ujar Alnofrizal.

Ia juga menjelaskan komputasi jumlah dapil dan alokasi kursi legislatif perbandingan di tiga tahapan Pemilu, dari tahun 2014, 2019, hingga 2024 nanti diseluruh wilayah Indonesia.

Untuk tahun 2014 lalu, DPR memiliki 77 dapil dengan 560 kursi suara, DPRD Provinsi memiliki 259 dapil dengan 2.112 kursi suara, dan DPRD kabupaten/kota memiliki 2.117 dapil dengan 16.895 kursi suara.

Pada tahun 2019 lalu yakni, DPR memiliki 80 dapil dengan 575 kursi suara, DPRD Provinsi memiliki 259 dapil dengan 2.207 kursi suara, dan DPRD kabupaten/kota memiliki 2.206 dapil dengan 17.340 kursi suara.

“Dan untuk tahun 2024 nanti, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2023,” jelas Alnofrizal.

Untuk diketahui, wilayah Provinsi Riau
DPR RI mempunyai dua Dapil yaitu Riau 1 dan Riau 2 dengan total jumlah 13 kursi suara.

Dapil Riau 1 memiliki 7 kursi suara, terdiri dari Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Dapil Riau 2 memiliki 6 kursi suara, terdiri dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuansing.

“Serta untuk DPRD Provinsi memiliki 8 Dapil dengan total jumlah 65 kursi suara dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat dalam lampiran III PKPU Nomor 6 tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” ungkap Ketua Bawaslu Riau.

Sedangkan dari hasil pengawasan bahwa untuk Dapil DPRD Provinsi dan Dapil DPR RI (Riau 1 dan Riau 2) yang masih menggunakan Dapil pemilu 2019 terdapat kondisi yang bisa membingungkan masyarakat, yaitu untuk Dapil DPRD Provinsi bahwa Siak dan Pelalawan menjadi satu Dapil Riau 6 dengan alokasi kursi sebanyak 8 kursi sedangkan untuk DPR RI di mana Siak berada di Dapil Riau 1 dan Pelalawan berada di Dapil Riau 2.

Dalam rancangan penataan Dapil dan Alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota, beberapa KPU Kabupaten/Kota merancang satu model Dapil yaitu eksisting dan tidak terdapat opsi lain.

Terdapat keresahan sebagian besar Partai Politik dan masyarakat terhadap pengurangan kursi di beberapa Dapil yang memiliki lebih dari satu opsi lain.

“Ini contohnya untuk Dapil Bengkalis 1 (Bengkalis, dan Bantan), terdapat pengurangan jumlah kursi dari 10 kursi menjadi 9 kursi). Sementara di Dapil Bengkalis 5 (Bathin Solapan), terdapat penambahan kursi dari 7 Kursi menjadi 8 Kursi. Penambahan dan pengurangan jumlah kursi di dalam satu daerah pemilihan tersebut karena didasarkan data kependudukan dari instansi berwenang,” papar Alnofrizal.

“Sehingga sampai saat ini KPU belum maksimal melakukan sosialisasi mengenai rancangan penataan Dapil dengan memanfaatkan media cetak dan/atau online yang ada termasuk media sosial, apalagi masih banyak pihak yang tidak atau belum mengetahui akan perubahan tersebut,” imbuhnya.

Secara Basis data agregat, data kependudukan yang digunakan KPU dalam menetapkan jumlah alokasi kursi di setiap Dapil tidak dapat diakses oleh Bawaslu.

Apalagi alokasi jumlah kursi selama ini hanya didasarkan pada Jumlah penduduk, tidak melihat luas wilayah dan kondisi geografis.

Dalam pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi, masih terdapat jarak antar kecamatan yang jauh dalam 1 Dapil.

“Secara geografis terlalu jauh dan akses jalan yang sulit di tempuh,” ujar Alnofrizal.

Untuk diwilayah Kabupaten Rokan Hulu, menurutnya secara demografi tidak banyak pertambahan jumlah penduduk dalam data statistik dan DAK dari Pemilu 2019.

“Di daerah perbatasan antar Kabupaten maupun Kabupaten dan Kota masih terdapat penduduk yang berbeda dengan domisili atau tempat tinggal saat ini. Contohnya di Kabupaten Siak, Perhitungan perolehan kursi pada kecamatan tidak berbanding lurus dengan legislator yang mencalonkan dari kecamatan,” tutup Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal. *(mrz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *