Sekda Pessel Mawardi Roska Siap Salah, Perangkat Nagari Tak Usahlah Demo
Painan, PilarbangsaNews.com, —
Sekdakab Pesisir Selatan, Drs Mawardi Roska mengatakan dirinya siap salah karena sebagai ketua TAPD Pesisir Selatan telah khilaf dalam memaknai UU ketika menyusun anggaran APBD 2023.
Seperti yang diberitakan media ini akibat salah kebijakan, nyaris ribuan ASN dan tenaga honorer maupun perangkat Nagari di Pesisir Selatan tidak menerima tunjungan penambahan penghasilan. Tapi beruntung masih ada waktu untuk melakukan perubahan dalam penyusunan APBD 2023.
Baca disini beritanya;
Meski kesalahan TAPD Pesisir Selatan bukan merupakan kesalahan dari seseorang, kesalahan yang dialami sekarang ini boleh disebut sebagai kesalahan dari tim atau kelompok. Walaupun begitu Mawardi Roska tetap menyatakan siap salah.
Pernyataan siap salah itu datang dari pengakuan yang sejujurnya disampaikan oleh Sekdakab Pesisir Selatan. Bisa jadi dirinya siap menanggung segala resiko atas kealfaannya sebagai ketua TAPD atau bisa juga berarti siap itu sebagai kata ganti dari kata Iya.
“Maaf baru sempat membalas chat uda, siap salah uda, ” kata Sekda Nawardi Riska menjawab pesan chat whatsapp redaktur Pelaksana media on-line PilarbangsaNews.com Yuharzi Yunus yang dipanggil uda oleh Sekdakab.
Sore tadi Kamis (16/3), ketika media kami telah mempublikasikan berita akan ada demo oleh Perangkat Nagari di Pesisir Selatan. Link berita tersebut dikirimkan kepada Sekda pada pukul 16:01 WIB, Sekalian untuk minta komentar sekda terkait rencana aksi demo itu yang akan dilakukan oleh perangkat Nagari di Pesisir pada Senin (20/3).
Dibawah ini beritanya;
Meski Diancam Berhenti, Demo Kepung Kantor Bupati Pessel Tetap Lanjut Hari Senin
Namun pesan whatsapp itu baru dibalas pukul 23:04 Kamis malam (16/3). Dan Sekda menyatakan siap salah.
GAK USAHLAH DEMO
Terkait masalah akan dilaksanakan demo oleh perangkat Nagari sekda berharap kalau dapat janganlah terjadi.
Soalnya apa yang menajdi tuntutan dari perangkat Nagari akan dipenuhi.
Menurut Mawardi, TAPD mulai tadi siang telah bekerja keras untuk melakukan pergeseran APBD, perbaikan Perbu dan Perbup harus dievaluasi (harmonisasi) oleh Prop dan Kanwil Menkumham.
Setelah dikonsultasikan dan setujui baru bisa Perbup ditetapkan. Jadi butuh wakatu beberapa hari ini. Kepada perangkat Nagari say mohon tolong jangan demo beri kami waktu. Pokoknya tuntutan akan dipenuhi, ” tegas Mawardi. (***)
