Jadi atau Gagalkah Demo Kepung Kantor Bupati Pessel ?

Foto diatas foro penulis artikel ini

Batang Kapeh, PilarbangsaNews.com, —

Jadikah atau gagalkah rencana demo kepung Kantor Bupati Pesisir Selatan? Seperti yang diberitakan, rencananya demo perangkat pemerintah Nagari Kabupaten Pesisir Selatan itu akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Maret lusa.

Diatas adalah sebait kalimat yang mungkin mewakili pertanyaan dari pembaca warga Kabupaten Pesisir Selatan yang ada di kampung maupun sirantau.

Ayo kita coba membedah dan mencari jawabannya.

Jawabnya bisa benar-benar terlaksana dan bisa pula gagal dilaksanakan.

Gagal dilaksanakan apabila perangkat pemerintah Nagari mengetahui didemo maupun tidak didemo, Pemkab Pesisir Selatan toh suka tidak suka akan tetap menambah dana transfer untuk Nagari sebesar 10% dari total penerima DAU.

Apabila Pemkab Pesisir msaih bandel dan masih mencari alasan untuk tidak memberikan DAUnya 10% untuk ADD. Maka Pemkab Pesisir Selatan akan bisa dikenai sanksi sesuai dengan PMK Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa. Konsekuensinya lebih parah lagi, dimana pemkab Pesisir Selatan tidak akan menerima DAU untuk 2023.

Jika itu terjadi — Pemkab Pessel– tidak terima DAU, maka tidak hanya Wali Nagari dan perangkatnya saja yang bakal dikurangi honor dan penghasilan tetap (siltap), ribuan ASN dan tenaga honorer di Pemkab Pesisir Selatan, sepanjang tahun 2023 ini tidak akan menerima tambahan penghasilan dari sektor DAU tersebut.

Itu sebab, Bupati Rusma Yul Anwar, mengatakan rasa kecewa dan kesal karena dia tidak segera diberi tahu ada perintah dari Kanwil menkumham HAM agar memenuhi dana transfer DAU ke Nagari 10%. Sehingga masalah pemangkasan ADD di Pesisir Selatan menjadi viral. Padahal, kata Bupati Rusma Yul Anwar, daerah lain juga mengalami hal yang sama dengan Pesisir Selatan. Tapi beritanya tidak muncul dan tidak seviral yang terjadi di Pesisir Selatan.

Dari sinilah saya bisa mengatakan demo perangkat Nagari tidak bakal terjadi, kalau perangkat Nagari tahu dengan kondisi tersebut. Percuma ikut melakukan demo, habis-habis waktu dan tenaga dan uang saja.

Untuk apa demo, toh Pemkab Pesisir pasti saat ini telah manggaca ( cemas -red) dengan konsekuensi yang bakal dihadapi jika masih saja bersikukuh dana transfer untuk ADD, hanya diambil dari besaran DAU yang tidak diatur penggunaannya itu.

Dalam kasus sekarang Pemkab Pesisir Selatan seprti yang saya ungkapkan diatas tak bisa lagi main main. Suka tidak suka harus segera menambah kekurangan dana transfer ke Nagari sehingga totalnya menjadi 10% dari total DAU yang diterima Pemkab Pesisir Selatan.

Namun demikian kalau demo nanti itu — seandainya jadi ya — menurut saya hanya sekedar show off power, rancak bana silahkan dilanjut. Sekedar pamer ngasih tahu bahwa perangkat Nagari itu ada sekitar 2018 orang boleh juga lah…

Sebaliknya bisa bikin malu apabila prediksi tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya yang bakal hadir diprediksi dan diharapkan lebih dari seribu, tapi ternyata tidak banyak hanya beberapa incat ( incat maksudnya; orang-red). Malu juga kita kan?

TETAP DEMO

Ketua PPDI Perwakilan Pesisir Selatan Epi Syofyan mengatakan pihaknya akan tetap melaksanakan demo sesuai dengan rencana awal.

Epi menyebut ini bukan persoalan percuma sia sia dan bukan pula masalah rugi laba mengadakan demo, tapi kredibilitas dan konsekuen dengan ucapan itu yang dipertaruhkan, “Lagipun kan Ndak tiok Minggu demo do pak, ” kata Epi.

Jangan seperti biasa– mungkin pernah Pemkab berjanji — tapi janji tak dipenuhi. ” Kami takuik takicuah dinan tarang, pak ” tuturnya. (Yuharzi Yunus)