Utiah Kapeh Bertanya;

Utiah Kapeh Bertanya, Sekda Pessel Mawardi Roska Menjawab

Program BPJS Gratis di Pessel Sebenarnya Program Siapa?

Pengantar:

Mulai hari ini Redaksi PIlarbangsaNews.com menyediakan rubrik khusus untuk menampung berbagai unek unek yang muncul di masayarakat Kabupaten Pesisir Selatan dan memerlukan jawaban dari pihak yang berkompeten. Redaksi kami berusaha menjembatani lewat Rubrik Utiah Kapeh Bertanya;

Bagi pembaca warga Pesisir Selatan yang ingin bertanya silahkan kirimkan pertanyaan dan alamatkan ke e-mail Pilarbangsanews.01@gmail.com.

Sekian terimakasih.

Redaksi

Pada penerbitan perdana ini yang dibahas adalah sebuah pertanyaan dari seseorang yang namanya tak dituliskan disini. Narasi yang menyertai pertanyaan itu cukup panjang tapi kita coba untuk menyimpulkannya.

Pertanyaannya begini Pak Utiah Kapeh a; Pemkab Pesisir Selatan pada tahun ini mengalokasikan dana BPJS sebesar Rp38 Milyar. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu. Menurut saya Bupati Rusma Yul Anwar tidak boleh mengklaim program tersebut sebagai hasil dari kinerja Bupati Pessel. Karena program BPJS ini merupakan program pemerintah pusat atau program negara yang harus dijalankan sesuai dengan amanat UU oleh pemerintah daerah.

Sekda Mawardi Roska Menjawab;

Sistem pemerintahan daerah dibagi kepada daerah otonom tingkat propinsi dan daerah otonom tingkat kabupaten/kota serta negara mengakui dan melegalisasi keberadaan desa dan desa adat. Sebagaimana yang di atur dengan UU tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Desa. Begitu juga regulasi yang mengatur tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah dan desa, sehingga jelas batas-batas kewenanganan beserta sumber sumber keuangannya, yang menjadi hak dan sekaligus kewajibannya masing-masing.

Mengenai Bupati Pesisir Selatan mengalokasikan anggaran APBD untuk BPJS Kesehatan, bahkan BPJS Ketenagakerjaan adalah syah dan halal-halal saja kalau Pessel mengklaim bahwa BPJS juga termasuk prgoram prioritas dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kenapa?

Karena ditetapkan dengan Perda tentang APBD sebagai aktualisasi dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pessel th 2021 – 2026. Pemerintah Daerah, menggerakkan semua sumberdaya yang ada untuk menjadikan seluruh penduduk Pessel menjadi anggota BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Seperti membuat regulasi penggunaan sebagian ADD dan DD untuk menjadikan masyarakat yang kurang mampu menjadi peserta BPJS. Serta melakukan monev terhadap perusahaan-perusahaan yang ada, untuk memastikan semua karyawannya telah dimasukan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu kita juga malakukan upaya mengajak masyarakat bagi yang mampu untuk menjadi peserta BPJS secara mandiri, dan diharapkan juga bisa membantu familinya. Hal ini ditujukan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan Pemda Pessel.

Jadi kalau ada yang mengatakan Program BPJS yang kini sedang gencar-gencarnya diprogram kan oleh Pemkab Pesisir Selatan, merupakan program nasional dan bukan Program Pemda (Bupati). Hal itu jelas tidaklah benar dan tidak berdasarkan hanya berdasarkan penilaian apriori belaka.

Dalam UU No 40 Th 2004 yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional dan Perpres No 82 Th 2018 tentang jaminan kesehatan, diamanahkan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan ini, ada yang menjadi kewenangan dan tanggunjawab Pemerintah Pusat dan ada yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, juga diserahkan menjadi tanggungjawab Desa.

Itu artinya Penduduk Kabupaten Pessel ada ya ng menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk membayar iyurannya melalui APBN, ada menjadi tanggungjawab Pemprop, tapi tentu sebagian besar menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang iyurannya dialokasikan dalam APBD setiap tahun.
Yang dialokasikan dalam APBD Kab Pessel setiap tahun adalah bentuk komitmen Pemda (Bupati dan DPRD) untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakatnya, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Pengalokasian dalam APBD kabupaten Pessel secara besar2an sejak tahun 2022 dan 2023 serta terus ditingkatkan sehingga mencapai kepesertaan BPJS kesehatan minimal 95 % dari jumlah penduduk Pessel. Baik yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, Propinsi, APBN pusat, APBNag, pemberi kerja, CSR Perusahaan dan orang perorang secara mandiri. Dengan demikian, Pemda (Bupati dan DPRD) termasuk pemerintah kabupaten/kota yang telah mampu memberikan jaminan sosial kepada masyarakatnya.

Yang diharapkan dari BPJS itu, masyarakat miskin merasa aman dan nyaman bila mereka mengalami sakit ataupun sekedar mengecek kondisi kesehatannya. Tidak lagi memikirkan biaya.

Begitu juga pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil dan pemeriksaan kesehatan calon bayinya telah dijamin dan tidak bayar. Terhadap anak yang kurang gizi atau gizi buruk (kasus stunting), untuk pemulihan kesehatan ibu dan anaknya telah terjamin. Dengan demikian kualitas kesehatannya yang menjadi dasar/pokok untuk meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) sudah teratasi. Sehingga kita tidak meninggalkan generasi yang lemah dari sisi derajat kesehatan. Allah SWT memperingatkan dalam surah An Nisa ayat 9, kurang lebih terjemahannya “harusnya kita takut kepada Allah untuk meninggalkan generasi yang lemah. ”

Maksud lemah disini yaitu lemah kesehatannya, lemah SDM/pendidikannya, lemah iman, lemah akhlak dan lemah ekonominya…

Sumber dana untuk membayar iyuran BPJS Kesehatan ini setiap tahunnya, bersumber dari segala potensi penerimaan. Diantaranya dari DAU (yang diarahkan penggunaannya maupun DAU yang bebas penggunaanya) dan PAD.

Pada tahun 2023, DAU yang diarahkan penggunaanya di bidang kesehatan Rp48 Milyar. Hanya boleh dipergunakan untuk iyuran BPJS maksimal 25% atau Rp. 12 M. Tapi kita mengalokasikan sebanyak 28 M, berarti sumbernya dari DAU bebas dan PAD.

Karena sebagian besar penduduk Pessel untuk kepesertaannya menjadi tanggungjawab Pemda, maka membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Hal ini menyedot dana APBD yang lumayan besar setiap tahun dan menjadi belanja wajib setiap tahunnya. Dan karena kesehatan merupakan pelayaan dasar yang harus ditunaikan oleh Pemda (kepala daerah dan DPRD), sama halnya dengan dana untuk meningkatkan SDM (pendidikan) masyarakat dan infrastruktur dasar peningkatan ekonomi masyarakat, maka pengalokasian dilakukan secara selektif. Pembangunan yang bersifat “monumental’ dan mercu suar sangat kecil atau bahkan tidak ada hubungannya dengan kebutuhan dasar masyarakat, kita tunda dulu.

Berdasarkan pengalaman, pembangunan yang hanya ingin pencitraan, manfaat dari pembangunan itu tidak dapat dirasakan masyarakat. Bahkan tidak jarang menjadi beban daerah dalam hal operasional dan pemeliharaannya.

Demikian jawab ambo pak Utiah Kapeh.. Semoga bisa menambah pemahaman kita bersama….. Aamiin YRA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *