DPRD Kota Padang Jemput Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Masa Sidang II Tahun 2023
Padang, PilarbangsaNews
Untuk menjemput aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali menggelar reses dalam rangka rehat masa sidang II, tahun 2023 di daerah pemilihan (dapil) masing seluruh anggota DPRD Kota Padang, terhitung 2 hingga 6 Mei 2023.
Ada beberapa catatan Pimpinan DPRD Kota Padang saat melaksanakan reses di beberapa lokasi yang dikunjungi untuk menjadi pembahasan dilembaga legislatif gedung bundar, Sawahan, Padang.
Seperti yang dilaksanakan Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani saat melakukan reses masa sidang II tahun 2023, Masjid Asra Al-Bakrie di Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat.
Syafrial Kani menyampaikan kepada masyarakat, dimana Kota Padang saat ini sudah masuk zona merah kasus narkotika. Karena saat ini tingginya kasus narkotika diKota Padang.
“Hal ini menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Padang, sudah banyak anak-anak generasi kita yang menjadi korban gara-gara narkotika,” ungkap ketua DPRD.
Juga diterangkan Syafrial Kani, di Kota Padang diketahui terdapat 48 kasus pelecehan anak dan perempuan. Tentu ini sangat mengkhawatirkan dan menjadi tanggung jawab bersama.
“Hal tersebut merupakan masalah kita bersama dan seluruh pihak harus berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Kota Padang. Baik itu eksekutif, legislatif, tentunya paling fital masyarakat itu sendiri,” ajaknya.
Syafrial Kani menyebutkan, bahwa akan segera membuat rancangan perda inisiatif yakni Ranperda Masjid Paripurna untuk menjawab persoalan tersebut.
Kader Gerindra ini mengimbau kepada masyarakat, agar kembali menyemarakkan masjid. Selain untuk beribadah, masjid juga untuk musyawarah, dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah tengah masyarakat.
Sementara, Wakil Ketua Arnedi Yarmen dalam melaksanakan kegiatan resesnya didaerah pemilihan menyampaikan terkait proses bantuan UMKM bagi warga yang mempunyai usaha dan lainnya.
Selain itu, kata Arnedi Yarmen, juga sudah mengadakan reses dengan kelompok tani wanita (KWT. Yaitu dukungan terhadap kreatifitas masyarakat dalam peningkatan ekonomi dibidang pertanian.
“Maka perlu KWT ini diberdayakan oleh pemerintah, khususnya pemko Padang. Tentu nantinya akan kita perjuangkan nasib-nasib kelompok wanita tani dikota Padang,” pungkasnya.
Selanjutnya, reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin dilangsungkan di lapangan Perumahan Villa Mega, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan.
Amril Amin membeberkan, berbagai aspirasi masyarakat diterima, yaitu usulan yang diterima lebih kepada peningkatan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum (fasum).
Diungkap Amril Amin, usulan itu mulai dari upaya pembenahan jalan lingkungan, perbaikan drainase serta rehab rumah ibadah dan fasilitas pendidikan.
Kita juga menampung aspirasi terkait permohonan bantuan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM). Insya Allah, semua aspirasi masyarakat yang diterima, kita upayakan untuk direalisasikan ditahun depan,” pungkasnya.
Terakhir reses yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana menyampaikan terkait dengan perwako revisi tentang bantuan hibah dan bansos dengan kategori penerima.
Dijelaskannya, untuk hibah yaitu, organisasi yang memiliki badan hukum mulai dari tingkat kelurahan dan kota. Hibah untuk kegiatan rumah ibadah dan organisasi di dalamnya dan Bansos (untuk masyarakat kurang mampu yang memiliki nomor DTKS).
“Untuk Bansos bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki nomor DTKS maka bagi masyarakat yang memiliki usaha harus membuat NIB (nomor induk berusaha) ke kelurahan dan dinas UMKM agar dapat di bantu dalam bentuk barang yang sudah ada table barangnya di dinas UMKM,” kata Ilham Maulana.
Selanjutnya, terkait dengan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, riol, jembatan, Infrastruktur atau pembangunan kelurahan dan Pembangunan PJU di lingkungan pemukiman masyarakat.
Aspirasi masyarakat yang diminta, yaitu hibah untuk pembangun pos pemuda, pembangunan irigasi persawahan, lampu penerangan jalan umum dalam lingkungan pemukiman masyarakat, penertiban kabel obtik dan penggalian sisa kabel obtik yang sifatnya mulai mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat dan permintaan masyarakat terakhir yaitu segeranya pencairan hibah bansos. (Arman)
