Artikel

Praktek Prostitusi Dan Pembangunan Moral yang Terlupakan

Oleh: Adrizal Inyiak
Wartawan Muda

Mengagetkan sekaligus memalukan masyarakat khususnya di Kabupaten Solok. Betapa tidak, dalam sepekan saja pihak aparat penegak hukum telah berhasil mengungkap dua kasus Tindakan Pidana Penjualan Orang (TPPO) di 2 lokasi berbeda dan 2 wilayah hukum yang berbeda pula.

Keberhasilan kepolisian mengungkap praktek prostitusi tersebut, merupakan tindak lanjut dalam upaya penegakkan hukum di negara kita. Namun tanpa disadari kejadian tersebut menjadi beban moral kita bersama sebagai masyarakat, ada sisi yang hari ini terkesan terlupakan.

Pengungkapan pertama dilakukan di jorong Kubang Gajah, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak. Unit Jatanras Satreskrim Polres Solok Kota berhasil mengamankan 1 orang mucikari berinisial M (40) beserta para pelaku prostitusi.

Selang beberapa hari saja, giliran Polres Solok Arosuka yang melakukan penggerebekan praktek prostitusi di di Jorong Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. 2 kasus memalukan terjadi di daerah yang sama dan berada di dekat kawasan para petinggi pemerintah daerah. Aparat hukum berhasil membuktikan adanya praktek itu terjadi dengan mengamankan pelaku mucikari berinisial NA (63), warga Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang.

Entah ini kebetulan atau tidak, yang pasti dua rentetan kejadian yang hampir bersamaan tersebut telah mencoreng nama baik daerah. Memang ini bukanlah hal fantastis di zaman sekarang, tetapi menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita terima sebagai tamparan yang berharga dari kelengahan, dari ketidakpedulian bersama.

Kejadian yang diduga telah berlangsung lama ini tentunya menjadi tanda tanya bagi kita semua, kemana fungsi pengawasan dari pemuda, tokoh ninik mamak dan pemerintah Nagari dalam menjaga kampung halaman. Kemana hilangnya rasa saling menjaga anak kemenakan di dalam bernagari , berkampung dan bertetangga????

Kabupaten Solok yang sangat kental dengan masyarakat agama dan adat istiadat, tentunya akan mencoreng nama baik daerah di mata masyarakat luar. Jika berkaca dari dua kejadian tersebut, tersirat sebuah pertanyaan dari dalam hati. Kemana saja pemangku kebijakan, pemangku agama, pemangku adat dan tokoh Nagari???.

Jika dilirik dari isi berita yang beredar, kejadian ini bukanlah ujug-ujug atau baru terjadi. Namun telah berlangsung lama sehingga digambarkan sebagai sebuah pengungkapan praktek prostitusi.

Sementara jika ditelusuri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata praktek adalah sebuah kata non baku, yang dinilai keliru oleh KBBI. Menurut KBBI, kata yang benar adalah Praktik yang maksudnya adalah bentuk pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori.

Jadi praktek atau praktik adalah sebuah pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori. Atau lebih kita pahami sebuah kegiatan yang terencana dan berlangsung setiap waktu.

Artinya apa, 2 kasus yang telah terjadi tersebut telah direncanakan dan tersusun secara keseluruhan. Ada penyedia, ada penyelenggara dan ada pekerja.

Publik tentunya berharap pengungkapan ini tak hanya sekedar tindak lanjut pelaporan, namun lebih ditekankan sebagai tugas wajib demi menciptakan rasa aman, rasa ketentraman dan pencegahan dari sebuah tindakan yang mengarah kepada tindakan pelanggaran hukum.

Dan tak lupa penulis sendiri berharap, kejadian ini bisa membuka mata seluruh pemangku kebijakan untuk kembali peduli kepada persoalan sosial. Di mana sisi ini dalam beberapa tahun belakangan ini mulai terlupakan. Ada jalinan komunikasi yang terputus antara pemangku kebijakan dengan tatanan masyarakat sosial, seperti tokoh ninik mamak, pemuda Nagari bahkan elemen-elemen masyarakat lainnya yang belakangan ini tak lagi dianggap ada.

Hari terlihat secara kasat mata, pemerintah hanya disibukkan dengan pembangunan infrastruktur. Mulai pejabat tinggi, kepala dinas hingga kepada petinggi pemerintahan yang terendah, semuanya disibukkan dengan proyek infrastruktur. Padahal jika mereka memahami, tugas dan fungsinya hanyalah sebagai pengawas kegiatan, bukan terlibat dalam sebuah pekerjaan.

Masyarakat menilai ada proses pembangunan sosial yang terlupakan, pembangunan moralitas yang nyaris tak dirasakan dan sambung silaturahim yang tak lagi terjaga.

Publik berharap kejadian ini dijadikan sebagai introspeksi bersama, berpikir bersama di mana yang salah, bukan mecari siapa yang salah. Pemangku-pemangku kebijakan tak boleh marah jika publik mengarahkan telunjuknya ke muka mereka semua, atas terabaikannya pembangunan kehidupan sosial, pembangunan moralitas bagi generasi muda. Sebab mereka semua telah dititipkan amanah untuk menjaga itu semua, sebab mereka diberikan fasilitas untuk melakukan itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *