Pessel

Ketua Fraksi PKS DPRD Pessel, Feby Rifli; Kewengan Daerah Irigasi Batang Jalamu masih Kewenangan Pemkab Pesisir Selatan

Bukittinggi, PilarbangsaNews.com,–

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, Feby Rifli Datuak Tan Batuah SH, mengatakan bahwa Daerah Irigasi Batang Jalamu secara legal formal kani masih menjadi kewenangan dari Pemkab Pesisir Selatan.

Hal itu dikatakan Feby Rifli lewat percakapan pertelephon bersama Redaktur PilarbangsaNews.com, sehabis subuh tadi (18/8/2023).

Keterangan Feby itu sangat bertolak belakang dengam keterangan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar yang mengatakan bahwa kewenangan DI (Daerah Irigasi ) Batang Jalamu itu merupakan kewenangan PSDA Provinsi Sumbar.

Bahkan seperti yang diberitakan untuk membuktikan bahwa DI Batang Jalamu itu menjadi kewenangan dari Provinsi, Bupati melengkapi dengan foto Peta DI Batang Jalamu.

Baca juga;

Irigasi Batang Jalamu, Lewat Peta ini Diketahui Kewenangan Siapa Irigasi Tersebut

Menurut Feby, mungkin yang dimaksud oleh Bupati Pessel Rusma Yul Anwar itu adalah Cekdam Irigasi tersebut.

“Kalau Cekdam Irigasi, memang benar merupakan kewenangan dari Provinsi yaitu lewat bidang Sungai,” katanya.

Alur sungai Batang Jalamu itu melewati 2 kabupaten, Kabupaten Solok Selatan sebagai hulu sungai dan Kabupeten Pesisir Selatan hilirnya.

“Karena dua kabupaten yang dilewati maka kewenangan sungainya menjadi kewenangan PSDA Provinsi,” tambah Feby

Jadi bicara soal Irigasi Batang Jalamu. Kita harus bicara dua hal yaitu sungai dan irigasi.

Karena DI (Daerah Irigasi) Batang jalamu ini luasnya masih dibawah 1000 ha, maka sampai saat ini secara legal formal menjadi kewenangan dari Pemkab Pesisir Selatan.

Pada waktu bupati dijabat oleh Hendrajoni Dt Bandobasau, memang sudah diusulkan agar DI Batang Jalamu ini kewengannya diserahkan ke provinsi.

Maka waktu itu dibuatkan peta Daerah Irigasi luasnya menjadi 1036 Ha.

“Namun usulan itu sampai saat ini masih belum dikabulkan karena untuk meningkatkan status kewenangan ini harus diatur dengan Permen (peraturan menteri),” ungkap Datuak Tan Batuah.

Lantas yang menjadi masalah sekarang adalah Cekdam itu berada di sungai, dan yang bobol adalah Cekdam itu. Maka ini merupakan tanggung jawab PSDA Provinsi untuk melakukan pemeliharaannya.

DIKUNJUNGI GUBENUR

Pada tahun 2021 yang lalu sekitar bulan Desember Gubenur Sumbar Buya Mahyeldi pernah diajak oleh Feby Rafli meninjau kondisi Cekdam Batang Jalamu tersebut.

Saat itu Buya berjanji akan segara membuat perencanaan pembangunan Cekdam irigasi Batang Jalamu itu.

Sebagai untuk memulai sebuah proyek pembangunan tentunya diawali dengan lebih dahulu membuat perencanaannya.

Kemeran kemaren pembangunan Cekdam, adalah dengan membendung sungai namun bendungan itu bobol akibat dihondoh kayu besar yang hanyut saat aie gabuak (sungai Batang Jalamu) meluap pada tahun 2016 lalu.

Sampai saat ini Cekdam itu belum juga direhabilitasi dan akibatnya 500 Ha lahan sawah masyarakat di Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang menjadi lahan tadah hujan.

AMDAL DAN UKL/UPL

Janji gubenur Sumbar untuk merencanakan pembangunan Cekdam Irigasi Batang Jalamu itu pada tahun ini diwujudkan dalam bentuk membuat Amdal dan UKL/UPLnya.

Beberapa waktu yang lalu Buya ( Gubenur Sumbar Mahyeldi-red) singgah di Masjid Taqwa Limau Sundai Batang Kapas, untuk menunaikan sholat Jum’at sekaligus didaulat untuk menjadi khatib Jum’at.

Usai sholat, masyarakat bertanya pada Buya kapan gerangan iragasi akan mulai direhabilitasi.

Pada saat itu Buya menjanjikan akan memulai merehabilitasi Groudsill/Ceckdam pada tahun 2024 mendatang.

Konsultan perencana telah membuatkan perencanaan Groudsill/Ceckdam irigasi itu berikut dengan anggarannya. Proyek itu nantinya akan menghabiskan biaya sekitar Rp 85 Miliar.

” Tahun 2024 depan akan dibangun Groudsill/Ceckdam saja dulu , kemudian pada tahun berikutnya akan dilanjutkan membangun dam tebing sungai beberapa meter ke arah hulu dan hilir Ceckdam, sehingga Ceckdam atau yang dikenal dengan sebutan Balon oleh masyarakat setempat secara tehnis tidak akan mudah bobol lagi jika ada pohon yang hanyut disungai itu.

Untuk mengawal rencana ini, Feby dibantu oleh rekan rekannya anggota Fraksi PKS di DPRD Sumbar. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *