Sumbar

Senator Alirman Sori Kunjungan Kerja ke Sumbar untuk Evaluasi Rancangan Perubahan UU Pemda

Padang, PilarbangsaNews

Anggota Komite I DPD RI, Dr. Alirman Sori, SH.,M.Hum melakukan kunjungan kerja di Sumbar untuk mengevaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan keempat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Senin (10/1/2024).

Kunjungan ke DPRD Provinsi Sumbar ini disambut oleh Maigus Nasir, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sekwan Raflis, Asisten I Setdaprov Sumbar Devi Kurnia, dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumbar, Desrio Putra.

Dalam sambutannya, Maigus Nasir mengungkapkan signifikansi RUU Pemda ini bagi Sumatera Barat. Ini adalah momen bersejarah yang melibatkan banyak tokoh lokal dalam perjuangan penyusunan RUU Pemerintah Daerah di DPD RI.

“Tentu bagi Sumatera Barat ini sangat penting dan strategis, momen bersejarah juga bagi kita. Banyak tokoh-tokoh kita sebelumnya, yang telah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) ini tentunya,” kata Maigus Nasir.

Alirman Sori, senator asal Pesisir Selatan yang kini maju ke DPR-RI, menekankan pentingnya mendapatkan usulan dan saran dari berbagai pihak untuk memperkaya dokumen RUU. Dia menegaskan bahwa Sumatera Barat, sebagai provinsi yang sangat beragam, membutuhkan aspirasi dari berbagai kalangan mengingat kompleksitas persoalan di pemerintahan daerah.

Dalam membuka diskusi RUU, Asisten I Setdaprov Devi Kurnia menyampaikan bahwa perlu ada ketegasan dalam RUU dengan merujuk pada undang-undang sebelumnya, khususnya UU No.22 dan UU No.32.

Devi Kurnia meminta diformalkannya RUU untuk memastikan pemerintah daerah beroperasi sesuai aturan yang berlaku dan mengatasi kendala pelaksanaan pemerintahan daerah secara efektif, termasuk di tingkat kabupaten dan kota.

Desrio Putra, anggota Komisi I DPRD Sumbar, mengajak pemerintah pusat memberikan ruang kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah secara baik. Ia berharap tidak ada intervensi dari pemerintah pusat ke daerah dalam melaksanakan kebijakan strategis.

“Maka perlu juga mencantumkan persoalan pemekaran dan penggabungan daerah yang memiliki APBD kecil. Secara objektif, berharap bahwa kabupaten dan kota di Sumatera Barat bisa memiliki kesempatan luas untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri,” ungkap Desrio.

Selanjutnya, pakar Hukum Unand, Hengky Andora, menyoroti kebutuhan akan grand design untuk otonomi daerah yang diakui dalam Tap MPR. Ia menekankan perlunya klarifikasi definisi antara pemerintahan daerah dan pejabat daerah agar informasi yang disampaikan menjadi jelas dan tidak membingungkan.

“Perlu ada grand design atau cetak biru terhadap otonomi daerah. Kalau memungkinkan, kita dapat mengusulkan agar hal tersebut dimasukkan ke dalam Tap MPR, sehingga memiliki kekuatan hukum dan tidak terganggu oleh undang-undang lain,” ungkap Hengky Andora. (gk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *