Penolakan Safari Dakwah UAS di Payakumbuh, Buya Afrijon Kecewa dan Pertanyakan Sikap MUI

Penolakan Safari Dakwah Ustaz Abdul Somad di Payakumbuh, Buya Afrijon Kecewa Sikap MUI

Salah seorang tokoh perantau Minang, Buya H. Afrijon Ponggok, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar dan MUI Kota Payakumbuh. Lembaga ini secara terang-terangan menolak kunjungan Safari Dakwah Ustad Abdul Somad (UAS) yang dijadwalkan berlangsung beberapa hari lalu di Payakumbuh. Kekecewaan ini muncul karena penolakan dianggap tendensius.

Penolakan tersebut menjadi viral di media sosial, lantaran Ketua MUI Sumbar dan MUI Payakumbuh beralasan bahwa UAS mendukung salah satu calon kepala daerah dalam Pilkada yang akan datang. Buya Afrijon menganggap alasan tersebut kurang tepat. Menurutnya, jika MUI khawatir akan adanya muatan politik dalam ceramah UAS, mereka seharusnya mengkomunikasikan hal tersebut dan memberikan arahan secara baik.

“Tindakan MUI sangat tidak bijaksana. Mereka seharusnya memberikan himbauan dan mengkomunikasikan jika ada kekhawatiran terkait muatan politik dalam ceramah UAS,” ujar Buya Afrijon dalam pernyataannya. Buya juga menambahkan bahwa seharusnya MUI tidak serta-merta mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan pihak penyelenggara atau UAS sendiri.

Buya Afrijon juga menyinggung fenomena bahwa banyak ulama yang terlibat dalam kampanye politik, termasuk di Sumatera Barat. “Mengapa UAS yang memiliki reputasi internasional dilarang, sementara banyak ulama lainnya dibiarkan ikut kampanye? Apakah ada faktor lain di balik keputusan ini?” tegasnya. Menurutnya, tindakan MUI ini bisa menimbulkan kesan politis dan memicu pertanyaan dari masyarakat Minang.

Selain itu, Buya Afrijon juga menyoroti bahwa UAS bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang wajib netral dalam politik. Tidak ada undang-undang Pilkada yang melarang ulama atau ustaz mendukung calon kepala daerah. Hal ini diperkuat dengan pernyataannya bahwa banyak artis yang datang untuk menghibur tanpa batasan, sementara ulama yang hendak berdakwah justru ditolak.

Ketua MUI Payakumbuh, Erman Ali, dalam pernyataannya yang dikutip dari beberapa media, menyatakan bahwa penolakan terhadap kehadiran UAS dilakukan karena diduga ada unsur politik praktis dalam ceramahnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Erman dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

Di sisi lain, Fakhri Emil Habib, selaku Ketua Panitia Tabligh Akbar dan Peletakan Batu Pertama Markaz Al-Husam, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut murni bertujuan untuk dakwah dan pendidikan. Lembaga Al-Husam tidak terlibat dalam politik atau bisnis. Menurut Fakhri, pihak panitia telah mengirimkan surat permohonan izin kepada MUI pada 15 Oktober 2024. Namun, MUI menyatakan bahwa acara bisa berlangsung tanpa surat rekomendasi dari mereka.

Namun, secara tiba-tiba, MUI Payakumbuh mengeluarkan surat penolakan pada 17 Oktober 2024. Surat tersebut didasarkan pada dugaan adanya politik praktis tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada panitia. “Kami menyayangkan tindakan ini karena surat penolakan tersebut langsung diumumkan kepada publik tanpa ada tabayyun terlebih dahulu,” ujar Fakhri.

Fakhri juga menegaskan bahwa UAS berhak memberikan dukungan politik sesuai dengan keyakinannya sebagai warga negara. Dukungan tersebut, menurutnya, bukan merupakan bagian dari kampanye yang melanggar hukum. Acara tabligh akbar di Payakumbuh, menurut Fakhri, dilaksanakan di masjid, dan tidak ada ruang untuk kampanye politik secara terbuka.

“Kasus penolakan Safari Dakwah UAS ini membuka pertanyaan besar tentang hubungan antara agama dan politik di Sumatera Barat, terutama bagaimana MUI bersikap dalam konteks kampanye politik. Penolakan ini juga memicu kekecewaan dari masyarakat yang mempertanyakan independensi MUI dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga moral dan agama di tengah masyarakat,” ujar Fakhri. (Gilang)