DPRD Sumbar

Reses di Kantor Camat Nanggalo, Evi Yandri Rajo Budiman Jemput Aspirasi, Warga Keluhkan Jalan Rusak hingga Banjir

Padang, PilarbangsaNews

Reses masa sidang I tahun 2024/2025, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman menjemput aspirasi warga di kantor Camat Nanggalo pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Reses tersebut dihadiri oleh Camat Nanggalo Amrizal Rengganis, tokoh masyarakat, bundo kandung, karang taruna, kelompok pemuda, jajaran lurah Nanggalo, BMKT MTI, PMI, ormas sekecamatan Nanggalo, pemuda pemudi dan berbagai unsur masyarakat lainnya.

Beragam aspirasi disampaikan kepada Evi Yandri. Mulai dari permohonan perbaikan jalan rusak, pengedaman saluran air, betonisasi jalan, keluhan terkait banjir, bantuan pendidikan, peternakan, bantuan pemberdayaan ekonomi hingga bantuan untuk berbagai organisasi dan perkumpulan masyarakat.

Camat Nanggalo, Amrizal Rengganis saat pertemuan itu mengatakan Evi Yandri sudah sangat dikenal warga Nanggalo. Dikarenakan ini kedua kalinya Evi terpilih sebagai anggota DPRD Sumbar. “Walaupun beliau adalah asli putra Kuranji. Namun perhatiannya selama ini pada warga Nanggalo sangat besar. Warga di sini sangat kenal dan mencintai Evi Yandri,” kata Amrizal.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Majelis Taklim Nanggalo, Hamidah, anggota salah satu KWT Nanggalo, Dewi. Menanggapi usulan warga, Evi Yandri mengatakan ada lebih dari 30 aspirasi yang disampaikan warga. Semua sudah dicatat. “Namun setelah saya dengar memang sebagian besar kewenangan Kota Padang. Namun tentu saja tetap akan saya tindak lanjuti,” tegas Evi Yandri.

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi akan segera ditindaklanjuti dengan membahasnya bersama dinas terkait. Bahkan adapula yang akan dibiayai dengan dana pokok pikirannya sebagai wakil rakyat.

Namun Evi menegaskan, terkait dengan banjir nantinya memang tak bisa sepenuhnya terselesaikan. Hal ini dikarenakan untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Padang butuh dana triliun rupiah. Ini susah dipenuhi APBD provinsi yang anggarannya terbatas.

“Kita akan terus upayakan bantuan dana dari pemerintah pusat. Namun itu memerlukan waktu yang tak sebentar. Kita contohkan saja untuk pengendalian banjir dengan normalisasi bandar lurus. Itu memerlukan waktu bertahun-tahun dengan cicilan dana APBN secara berkala,” katanya.

Namun untuk pengedaman sementara saluran sungai di sekitar perumahan warga bisa ditindaklanjuti. Begitu pula untuk betonisasi dan perbaikan drainase. “Semua akan kita tindakanjuti karena tentu kita punya kader di kota dan juga provinsi, bahkan di pusat,” tegasnya. (gk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *