Debat Pilgub Sumbar : Epyardi-Ekos Janji Portal E-Government, Mahyeldi-Vasko Janji Bangun Kesadaran ASN
Padang, PilarbangsaNews
Dalam debat pertama Pilgub Sumbar 2024 di Hotel Mercure Padang, Rabu (13/11/2024), moderator menanyakan kebijakan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menaikkan indeks penilaian integritas tata kelola pemerintahan daerah Sumbar.
Hal itu berkaitan dengan pencegahan terjadinya korupsi karena tata kelola pemerintahan yang buruk membuka peluang terjadinya korupsi sehingga indeks integritas suatu pemerintahan kepala daerah menjadi menurun. Moderator juga menyebut bahwa pada 2023 indeks penilaian integritas Provinsi Sumbar sebesar 70,5 persen.
Menurut calon Gubernur Sumbar, Epyardi Asda, tata kelola pemerintahan yang baik ialah tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan. Berdasarkan pengalamannya sebagai bupati, dengan transparansi, semua pemangku kepentingan (stakeholder) bisa melihat rencana pembangunan.
“Dengan prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat, kami akan melibatkan seluruh bupati dan wali kota untuk menyusun program yang akan dilakukan dan semua stakeholder bisa melihat apa yang kami lakukan. Dengan akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan bahwa program yang dibuat itu tepat sasaran sehingga semua yang kami lakukan dapat dimonitor oleh semua orang dengan baik. Kami juga akan melibatkan akademisi, tokoh adat, tokoh agama,” tutur mantan anggota DPR tiga periode itu.
Dengan transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan yang berkeadilan, kata Epyardi, pihaknya bisa mencegah peluang untuk orang melakukan korupsi.
Sementara itu, Ekos mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pemerintahan terhindar dari korupsi, pihaknya akan membuat portal e-government. Di portal itu pihaknya akan menampilkan secara berkelanjutan dan secara periodik laporan anggaran supaya diikuti oleh masyarakat Sumbar secara menyeluruh.
“Dengan portal itu, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara lansung sampai di mana penggunaan anggaran tersebut. Insyaallah kami akan terbuka sekali sehingga yang menjadi kontrol bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat,” ucap mantan Wakil Wali Kota Padang itu.
Calon Gubernur Sumbar, Mahyeldi, lantas menanggapi jawaban Epyardi dan Ekos. Ia mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya di Pemprov Sumbar, pihaknya perlu menanamkan kesadaran kepada pelaksana pemerintah, yaitu ASN. Selain itu, kata Mahyeldi, perlu dilakukan kerjasama.
“Alhamdulillah Pemprov Sumbar selama ini bekerja sama dengan kejaksaan dan juga dengan kepolisian dalam rangka untuk pengawasan ini sehingga memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan betul-betul aman dari aturan dan kemudian juga betul-betul bisa diawasi dan juga bisa diperhatikan oleh banyak orang. Dan Alhamdulillah kita di Sumbar juga sudah melakukan dashboard pemerintahan Provinsi Sumbar sehingga seluruh kegiatan bisa diawasi oleh masyarakat, bahkan seluruh pihak bisa mengawasi,” ujarnya. (Gilang)
