Sosialisasi E-katalog Versi 6 Pengadaan Barang dan Jasa, Thomas : Mencegah Potensi Penyalahgunaan

Pekanbaru, pilarbangsanews.com – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Riau melaksanakan sosialisasi dan live testing katalog elektronik versi 6 pada Selasa, 17 Desember 2024.

Kepala Biro PBJ Provinsi Riau Thomas Larfo mengajak kepada pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih baik, agar kedepannya akan memberikan dampak positif bagi pemerintah yang bersih dan akuntabel.

“Disini kami sampaikan bahwa pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 telah mengatur pengadaan barang dan jasa sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Salah satu langkah besar dalam transformasi digital adalah peluncuran e-katalog versi 6 oleh LKPP bersama dengan PT.Telkom Indonesia,” ujar Thomas.

“E-katalog versi 6 ini memungkinkan transparansi lebih baik dalam pemantauan harga, spesifikasi, dan gambar produk yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi akuntabilitas dalam transaksi pengadaan,” imbuhnya.

Ia juga mengatakan bahwa Provinsi Riau telah ditunjuk sebagai pilot project untuk implementasi katalog elektronik versi 6 yang memungkinkan proses pengadaan lebih cepat, sederhana, dan akuntabel dan diharapkan agar semua pihak yang terlibat agar dapat memanfaatkan sistem ini dengan cermat dan profesional untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

“Hal ini juga telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika melakukan launching e-katalog versi 6 ini dengan mengatakan bahwa transformasi digital dalam pengadaan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tetapi juga dapat mengurangi potensi tindak korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa,” jelas Thomas Larfo.

“Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, beliau juga mengingatkan bahwa pengadaan yang mengutamakan produk dalam negeri akan memperkuat industri domestik sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan mendukung perekonomian nasional,” tambahnya.

Menurutnya lagi, dengan memprioritaskan produk dalam negeri tidak hanya mendorong sektor industri nasional, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri.

“Oleh karena itu mari kita pastikan setiap transaksi pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik versi 6 ini tetap berfokus kepada produk dalam negeri yang berkualitas dan kompetitif,” ujar Karo PBJ Provinsi Riau.

Thomas menyampaikan informasi bahwa pemerintah Provinsi Riau telah melakukan langkah besar dalam melakukan pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik, yang mana pada tahun 2024 perencanaan pengadaan telah mencapai 2,9 Triliun Rupiah dengan realisasi sebesar kurang lebih 2,5 Triliun Rupiah.

“Meski demikian kita tetap waspada terhadap bentuk potensi kecurangan dalam transaksi pengadaan, yang mana diketahui indikasi tersebut harus menjadi perhatian kita bersama. Perlu diingat, didalam proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog terdapat empat modus kecurangan yakni ketika pembelian barang dilakukan pada vendor yang sama secara berulang atau terus menerus,” sebut Thomas.

“Kemudian barang atau produk yang dibeli mengalami kenaikan harga secara tiba-tiba, namun setelah dibeli harga kembali normal bahkan turun tanpa dilakukannya negosiasi secara optimal berdasarkan kewajaran harga. Selanjutnya, barang atau produk yang baru ketika tayang di e-katalog langsung di klik oleh pembeli, sehingga waktu tayangnya sangat berdekatan dan transaksi dilakukan pada saat diluar jam kerja maupun tengah malam. Terakhir modusnya yakni penyedia menyusun produk secara cepat, kemudian tidak lama berselang terjadi transaksi yang terkesan ada pengkondisian terhadap paket tersebut,” jelasnya.

Pada sambutannya terakhir, Karo PBJ Provinsi Riau Thomas Larfo menghimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam pengadaan baik itu pengguna anggaran, pejabat pengadaan, atau penyedia barang dan jasa untuk bekerja sama secara profesional dan menjaga integritas dalam setiap tahap pengadaan barang dan jasa tersebut.

“Kami tekankan kembali lakukan lah pengawasan yang ketat dan transparansi harus menjadi prioritas utama untuk menjaga penyalahgunaan. Semoga pertemuan di forum kita ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat serta meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa di Provinsi Riau. Mari kita berperan aktif dengan memberikan ide dan pendapat serta solusi yang konstruktif bagi kemajuan dan kebaikan bersama,” tutup Thomas Larfo. (*)

Penulis : Mirza Yamoli