Sumbar

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong UPTD BPBALP Sungai Nipah Tingkatkan PAD

Padang, PilarbangsaNews

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mendorong UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Sungai Nipah terus mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kurang maksimalnya pendapatan akan memengaruhi percepatan pembangunan.

“Peluang PAD dari budidaya ikan laut dan payau itu besar, namun belum tergarap maksimal, jadi perlu dicarikan solusinya kedepan untuk mengoptimalkan potensi tersebut agar tidak tersisa sia kan,” katanya saat kunjungan kerja meninjau meninjau UPTD BPBALP Sungai Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (23/12/2024).

Dia menyebut kunjungan kerja meninjau UPTD BPBALP Sungai Nipah, untuk menghimpun informasi apa saja yang menjadi kendala untuk optimalisasi kinerja, baik dalam manajemen SDM, pemberdayaan masyarakat hingga kebutuhan untuk pengembangan kedepan.
Tentunya sesuai dengan prinsip untuk mensejahterakan masyarakat.

Diungkapkan Muhidi, kondisi PAD Sumbar sekarang sangat terbatas, apalagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Opsen Pajak, dimana 60 persen hasil pajak kendaraan bermotor langsung disetorkan ke daerah.

“Jadi pada tahun 2025, terjadi penurunan PAD Sumbar sebesar Rp1,3 triliun. Semua potensi harus dimaksimalkan, termasuk dari sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan menjadi andalan untuk menambah pendapatan,” katanya.

Dia menyebut untuk memaksimalkan program-program kerja UPTD BPBALP Sungai Nipah, ada pilihan untuk bekerjasama dengan pengusaha jika alokasi APBD kurang dengan konsep yang jelas. PAD bertambah masyarakat akan maju dan pegawai memiliki kesejahteraan.

“Jika potensi kelautan dan perikanan besar untuk PAD dengan konsep yang kongkrit, ada peluang penambahan anggaran. Itu akan dikoordinasikan pada rapat-rapat Banggar DPRD Sumbar bersama TAPD pemerintah daerah,” katanya.

Dia menyebut fokus kinerja sebagai Ketua DPRD Sumbar dalam waktu dekat, meninjau objek-objek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beberapa waktu lalu telah meninjau UPTD Samsat, RSUD dan BPBALP. Secara keseluruhan kepentingan masyarakat itu ada tiga, yaitu pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Ketika itu terpenuhi, maka kelangsungan PAD melalui objek-objeknya akan berjalan.

Kedatangan Muhidi disambut langsung oleh Kepala BPBALP Sungai Nipah Lastri Mulyanti, yang menjelaskan bahwa komoditi yang dikembangkan oleh BPBALP ada ikan kerapu, kakap, lobster laut hingga udang vaname. Seluruh komoditi tersebut memiliki potensi besar untuk mengenjot pendapatan. “UPTD BPBALP Sungai Nipah bisa menjadi andalan dalam peningkatan PAD, namun alokasi anggaran tidak signifikan,” katanya.

Lastri Mulyanti menyebut ada 33 kelompok nelayan yang membudidayakan ikan kerapu dibawah binaan BPBALP Sungai Nipah yang tersebar di Kota Painan. Kualitas ikan kerapu yang dibudidayakan telah kualitas impor, per tahun produksinya mencapai 33 ton. “BPBALP juga terus melakukan pembinaan kepada peternak ikan agar tidak gagal panen, hal itu cukup berhasil sehingga tidak ada yang gagal panen,” katanya.

Sementara itu salah satu pejabat struktural BPBALP Sungai Nipah Alex mengungkapkan, anggaran UPTD untuk pengadaan calon induk berbagai jenis ikan dan ikan kerapu sebesar Rp514.000.000. “Tahun ini PAD ditargetkan Rp475 juta dan realisasi hanya dapat Rp132 juta, diharapkan nantinya ada anggaran untuk budidaya ikan kerapu untuk hasil yang lebih maksimal,” kata Alex. (gk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *