Menampilkan: 1 - 10 dari 8.393 HASIL
Dharmasraya

Jaga Kamtibmas Kapolres Dharmasraya Launching Palanta Mediasi.
⁣⁣⁣


Dharmasraya, Pilarbangsanews ,– Guna Menjaga stabilitas Kamtibmas yang kondusif, aman dan sejuk serta menekan angka Kriminalitas, Kapolres Dharmasraya AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah, S.I.K, M.T, Selasa (20/10) melaksanakan launching “Palanta Mediasi Polres Dharmasraya” di aula Mapolres Dharmasraya.

Kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Kamtibmas (POKDAR KAMTIBMAS) mendapat respon positif dengan adanya Palanta Mediasi ini.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
“Palanta Mediasi Polres Dharmasraya” merupakan wadah untuk penyelesaian  permasalahan Kamtibmas yang ada di tengah-tengah  masyarakat .

Dalam pelaksanaanya, Palanta Mediasi ini sendiri melibatkan kelompok masyarakat yang tergabung dalam POKDAR KAMTIBMAS yang mana telah dikukuhkan oleh Kapolda Sumbar pada tanggal 22 September di gedung Kubuang Tigo Baleh Kota Solok.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Kapolres menyampaikan bahwa dengan keterlibatan elemen masyarakat ini diharapkan dapat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memahami, mengidentifikasi dan memecahkan permasalah yang ada  melalui jalan  mediasi  yang melibatkan personel Polri, Niniak Mamak dan Tokoh Masyarakat.⁣
⁣⁣⁣
Kapolres juga  menyampaikan bahwa Palanta Mediasi ini akan dilaksanakan oleh Polsek sejajaran Polres Dharmasraya yang dikoordinir oleh Sat Binmas Polres Dharmasraya.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
“Dengan adanya Palanta Mediasi Polres Dharmasraya ini, diharapkan bisa menciptakan situasi Kamtibmas yang lebih Kondusif dan nyaman, nantinya palanta mediasi ini akan ada di seluruh Polsek di jajaran Polres Dharmasraya, sehingga kedepannya tindak pidana yang mudah di luar pengadilan (Non Litigasi) bisa diselesaikan dengan melibatkan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal” ujar Kapolres(H/rjl)

Pessel

Sejuk “Lakek Tangan” Hendrajoni ; Pesisir Selatan Raih Prediket Level Tiga Kapabilitas APIP

Padang, PilarbangsaNews,+– Benar-benar bak aie talago dibawah gunung. Sejuk lakek tangan Hendrajoni yang telah menjadi orng nomor 1 di Pesisir Selatan. Betapa tidak, kalau Senin yang baru lalu Pesisir Selatan mendapatkan plakat dan piagam dari Kementerian Keuangan RI atas keberhasilan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) , kini kembali meraih prediket level 3 dalam penilaian kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) melalui Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, mencapai level 3 dalam maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). 

Penghargaan dari BPKP Pusat, diserahkan oleh kepala Perwakilan BPKP  Sumatera Barat,  Buyung Wiromo Samudro, dan disaksikan oleh Gubernur Sumatera Barat, H. Irwan Prayitno kepada Pjs Bupati  Pesisir Selatan, Mardi, Selasa (20/10) sore di Padang.

“Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah  adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah, alhamdulillah berhasil meraih prediket level 3,” kata PJs. Bupati Pesisir Selatan, Drs.H. Mardi.

Bulan ini Pessel mendapat dua penghargaan, sebelumnya kita mendapatkan plakat dan penghargaan dari Kemenkeu yang diserahkan Kepala KPPN, atas keberhasilan 5x berturut-turut meraih WTP.

” Semuanya itu dicapai  kerja keras  Inspektorat bersama semua komponen serta bimbingan dari BPKP,” ucap Bupati.

Drs. H. Mardi, M.M. juga mengapresiasi pihak BPKP yang terus memberikan bimbingan dan dorongan kepada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapat hasil yang lebih baik. 

“Terima kasih BPKP yang terus mendukung meng-asistensi kami. Saya juga harap BPKP tetap mengawal setiap kegiatan kami di masa pandemi covid-19 saat ini,” ujarnya kembali.

Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat, Buyung Wiromo Samudro mengatakan, pada tahun 2020 di Sumatera Barat, Inspektorat Daerah yang telah mencapai level 3 adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Lebih lanjut dia mengatakan, kapabilitas APIP level 3 pada IACM mempunyai karakteristik seperti kebijakan, proses dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan dan terintegrasi satu sama lain serta merupakan infrastruktur organisasi. Kemudian manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern. 

Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan, Ahda Yanuar, S.Kom., mengatakan APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko. 

“Selain itu juga memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independesi serta objektivitas serta pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan standar audit,”, ujarnya.

Kata dia, kapabilitas APIP di level 3 juga dipengaruhi capaian maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

“Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008,” kata dia***

Ekonomi

Kuasa Hukum Minta Bukopin Fokus Kembalikan Dana Nasabah

jakarta, PilarbangsaNews, — LAMBANNYA pencairan dana nasabah PT Bank Bukopin Tbk yang mayirotas sahamnya kini telah dimiliki Kookmin Bank asal Korea Selatan (Korsel) menimbulkan spekulasi. 

Bagi kuasa hukum puluhan nasabah bank Bukopin Naldy N Haroen SH, masukanya Kookmin bank sebagai pengendali saham di Bukopin tak membawa angin segar bagi nasabah.

Menurut Naldy, pengembalian dana nasbah bank Bukopin yang tersendat sekitar lima bulan lamanya menjadi prioritas untuk segera dicairkan.

“Jangan malah Bukopin ingin mencari nasabah baru untuk menutup dana nasabah lama. Itu namanya gali lubang tutup lubang,” kata Naldy Selasa 20 Oktober 2020.

Naldy meminta jika bank Bukopin ingin meraih kepercayaan kembali kepada masyarakat jalan satu-satunya hanya mencairkan dana nasabah yang tersendat.

“Jika pencairan itu ditunda niscaya Bukopin akan mendapat simpati dari masyarakat lagi,” ucap Naldy.

Masih menurut Naldy, apabila pada akhir bulan ini dana nasabah kliennya tidak diselesaikan tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan menempuh jalur hukum.

“Dari kemarin-kemarin kami hanya dijanjikan pencairan. Tapi hingga kini belum ada kejelasan. Makanya kita akan tempuh upaya hukum,” jelas Naldy.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Bank Bukopin Tbk, Rivan Achmad Purwantono, Bank Bukopin kini memiliki pengendali utama, KB Kookmin Bank, yang kepemilikannya mencapai 60. Perubahan kepemilikan ini memberikan dampak yang sangat bagus bagi Bank Bukopin.

“Artinya ini perubahan kepemilikan yang bagus, kami menjadi sebuah bank internasional, menjadi bank yang bisa melakukan internasional banking practice dengan tata kelola transformasi bank Korea dengan Indonesia, dan ini tidak mengubah kinerja kita, malah menjadikan bank Bukopin sebagai bank nasional yang didukung bank berskala internasional,” tutur Rivan di sela kunjungannya ke KCU Bank Bukopin Asia Afrika, Kamis (15/10/2020).

Rivan menyebutkan bahwa KB Kookmin Bank akan memberikan kontribusi positif dimana mereka akan mendukung pelaksanaan bisnis Bank Bukopin, Bukopin, peningkatan ekonomi nasional Indonesia, dan tetap menjadikan Bank Bukopin sebagai bank nasional.

“Kami sudah buat rencana bisnis jangka pendek, medium dan jangka panjang, Target lima tahun ke depan kami adalah menjadi bank terbesar di Indonesia,” kata Rivan.

Menurut Naldy, Bukopin jangan berandai-andai menjadi bank terbesar di Indonesia jika dana nasabah tidak bisa dicairkan secepatnya.

“Jangan mimpi dulu deh Bukopin menjadi bank terbesar di Indonesia. Sebaiknya fokus saja dulu untuk mengembalikan dana nasabah,” pungkas Naldy Haroen. ( tamto)

Dharmasraya

2.480 pelaku UMKM di Dharmasraya Terima Bantuan

Dharmasraya, Pilarbangsanews- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dibawah kepemimpinan Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Amrizal Dt Rajo Medan, menggulirkan bantuan langsung tunai melalui program Banpres produktif kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Dharmasraya yang terdampak covid 19.

“Bupati perintahkan langsung kepada saya untuk cepat tanggap menanggapi adanya dampak covid 19 ini terhadap perekonomin masyarakat Dharmasraya. Atas intruksi langsung dari Bupati kita mengejar program ini untuk kita salurkan kepada para UMKM yang terdampak covid yang ada di Dharmasraya. Alhamdulillah berkat komunikasi Bupati dengan Kementrian Koperasi dan UMKM, kita sudah mendapatkan bantuan tersebut dan sudah disalurkan sebanyak 2.480 pelaku UMKM, “ungkap Kadis Koperindag dan UMKM Drs Zubrizal diruangan kerjanya, Selasa (20/10).

Kata Zubrizal, bantuan sebesar Rp. 2,4 juta ini diterima para pelaku UMKM langsung ke rekening masing-masing melalui perbankan yang telah ditunjuk pemerintah.

” Dana ini langsung masuk ke rekening masing masing pelaku usaha, kemungkinan sudah sebagian besar dana ini diterima oleh para pelaku UMKM, “jelasnya.

Dikatakan Zubrizal, pihaknya juga telah kembali mengajukan sekitar 5000 pelaku UMKM untuk kembali menerima bantuan tersebut.

” Pemerintah terus mengejar dana dana yang ada di pusat untuk disalurkan kepada para pelaku UMKM,”tegasnya.

Selain itu, kata Zubrizal, pihaknya juga saat Menteri Koperasi dan UKM ke Dharmasraya juga telah memberikan bantuan kepada para pelaku usaha pemula dan sebanyak 200 lebih pelaku usaha telah menerima bantuan masing masing Rp 10 juta sampai 13 juta.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini juga akan segera dicairkan kembali dana untuk usaha pemula hingga 300 pelaku usaha pemula, ” tandasnya.(rjl/tim)

Politik

ReJO: Polisi & TNI Harus Tegas pada Pihak yang Ingin Jatuhkan Jokowi

Jakarta, PilarbangsaNews,-+ KEPOLISIAN dan TNI diminta menindak tegas terhadap oknum-oknum maupun kelompok yang menggunakan isu penolakan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan pandemi Covid-19 untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi secara melawan hukum atau inskonstitusional.

“Siapa pun yang ingin menjatuhkan pemerintah secara tidak sah, kami minta Polisi dan TNI untuk bertindak tegas dan lakulan proses hukum atas rencana dan perbuatan makar oleh pihak-pihak tertentu terssebut. Jangan diberi ruang gerak bagi mereka untuk membuat kekacauan atas nama apapun diwilayah NKRI. Apalagi ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi-Amin ditengah jalan seca tidak sah,” kata Direktur Ketenagakerjaan Relawan Jokowi (ReJO) Institute Mudhofir Khamid dalam siaran pers Selasa 20 Oktober 2020.

Menurut Mudhofir, presiden Jokowi mempunyai visi ke depan dan mengantisipasi agar kita mempersiapkan secara baik perlindungan khususnya terhadap para pekerja atau buruh yaitu melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja yang didalamnya ada cluster  Ketenagakerjaan.

Lanjut Mudhofir, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pemerintah bersama DPR mensahkan Undang undang Omnibus Law tersebut, diantaranya faktor demokgrafi pada tahun 2030 bertambahnya usia produktif, revolusi Industri 4.0, bertambahnya pengangguran (Bapenas 11 jutaan) serta angkatan kerja lebih dari 2 juta (data BPS) setiap tahun, tentu ini harus ada solusi atau jalan keluar yang baik yang tentu tdk akan memuaskan semua pihak.

Menurut Sekjend ReJO ini, dari perspektif buruh ada empat hal yang melatarbelakangi buruh dan serikat butuh menolak UU Cipta Kerja, yaitu; jumlah pesangon PHK, pekerja kontrak, outsorcing dan upah minimum.

Akan tetapi ada nilai positifnya juga dalam Undang undang ini. Diantaranya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak bayar pesangon, adanya tunjangan jaminan kehilangan pekerjaan, ada akses pekerjaan dan pelatihan untuk buruh, adanya uang kompensasi bagi buruh tenaga kontrak yang abis kontraknya.

Sebaiknya, kata Mudhofir, jika ada pihak-pihak yang menolak dan tidak puas terhadap UU Cipta Kerja bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konsituisi atau MK.

“Jalan judicial review ke MK adalah jalur yang paling tepat bagi serikat pejerja/serikat buruh untuk menguji UU tersebut secara hukum,” ujar dia.

Dirinya menyaranakan, untuk memperbaiki serta dalam rangka melindungi hak-hak buruh, serikat buruh harus mempunyai gagasan, ide, usulan maupun masukan yang bisa disampaikan kepada pemerintah.

“Dan pemerintah pasti akan memberikan kesempatan kepada semua pihak, khususnya buruh, serikat  buruh atau serikat pekerja untuk memberikan masukan dalam aturan pelaksanaan UU tersebut,” ujarnya.

Sehingga, kata Mudhofir, apa kekurangan yang ada di UU Cipta Kerja dapat dimasukan dalam PP atau Perpres seperti misalnya ada kepastian pekerja kontrak juga mendapat jaminan sosial. Tidak ada lagi penangguhan upah minimum, penerapan struktur skala upah, upah yang layak untuk pekerja Kontrak atau outsourcing, memastikan pekerja kontrak mendapatkan konpensasi akibat selesainya kontrak kerja dan lain- lain.

“Sehingga buruh tetap terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum”

“Jadi, kami berharap tidak ada lagi demontrasi penolakan UU Cipta diseluruh wilayah. Mari bersama-sama kita ciptakan suasana yang aman kondusif dinegara ini. Jika ada pihak yang kurang puas silahkan ajukan judicial review ke MK,” pungkas Mudhofir.

Pessel

124 orang Tak Pakai Masker di Pesisir Selatan Diberikan Sanksi

Painan,- Tim gabungan penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda)  Sumatera Barat, Nomor 06 tahun 2020 tentang tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, di Kabupaten Pesisir Selatan, hari ini melaksanakan razia di Pasar Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan, Selasa (20/10).

Sebagaimana diketahui, tim gabungan telah melakukan operasi yustisi tiga hari berturut turut Minggu-Selasa (17-10/10),  di sejumlah pasar daerah setempat.

” Dari operasi tiga hari tersebut berhasil menjaring 124 orang pelanggar protokol kesehatan, tidak memakai masker,” kata Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dailipal, Selasa, (20/10) di Painan, usai pelaksanaan operasi.

Operasi tim gabungan dipimpin Kasatpol PP dan Damkar, Dailipal, yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhuhungan, Kominfo, Humas, Kodim, anggita TNI AL, Kepolisian, Pos Denpom dan unsur terkait lainnya.

Dijelaskan, pada hari pertama Minggu (17/10) operasi dilaksanakan di Pasar Sago, berhasil menjaring 53 orang yang tidak memakai masker, kemudian Senin (19/10) di Pasar Baru, ditangkap 36 orang dan hari ini Selasa (20/10) sebanyak 35 orang, sehingga total 124 orang.

” Kesemua yang terjaring tidak memakai masker tersebut sudah diberi sanksi kerja sosial di lokasi operasi,” terangnya.

Pelanggar dalam menjalankan sanksi berupa kerja sosial menggunakan rombi bertuliskan. ” Saya pelanggar protokol kesehatan”.

Diharapkan dengan adanya operasi yang dilaksanakan tiga hari berturut, dapat meningkatkan kesadaran kepada masyarakat pentingnya mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan.

” Kita selalu mengutamakan pendekatan humanis dan persuasif dalam pelaksanaan operasi dilapangan,” sebutnya.

Tim gabungan tidak hanya menindak pelanggar, tetapi juga  melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pengeras suara oleh tim Dinas Kominfo.

” Diharapkan operasi yustisi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan,” pungkasnya.***

Baca juga;

Catatan ringan dari Rusunawa Painan (45), Perawat ; Senang bisa Bertugas di Garda Terdepan

Banten

Deklarasi Damai, Polres Serang Gandeng Ormas dan Elemen

SERANG : Pilarbangsanews.com,– Deklarasi Damai sebagai pernyataan sikap anti tindakan anarkis di gelar di aula sarja arya rancana polres serang Senin, 19 oktober 2020.

pasca di tetapkan nya UU cipta kerja, sempet terjadi gelombang demonstrasi bahkan terjadi tindakan anarkisme, tak mau terjadi, polres serang mengajak elemen dan ormas menandatangani deklarasi damai.

Deklarasi Damai anti anarkisme di polres serang, itu di ikuti oleh sejumlah elemen dan ormas di antara nya, ketua MUI, ketua NU ketua muhamadiyah, ketua FKUB, KH. Elang mangku bumi ( tomas), ketua SENKOM, ketua pemuda pancasila, ketua TTKKDH, ketua BPPKB, ketua LAPBAS, ketua LMP, ketua LMPI, ketua KKPMP, ketua GP ANSHOR, ketua FPI.

Menurut kapolres serang AKBP mariyono S.I.K. M.Si, penandatanganan deklarasi damai merupakan komitmen seluruh warga kabupaten serang untuk bersama sama menjaga keamanan khususnya di wilayah hukum kabupaten serang yang aman dan kondusif.

Kabupaten serang sejauh ini aman dan kondusif, namun melalui deklarasi ini sebagai wujud dari kecintaan, dari berbagai elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kabupaten serang”, ungkapnya.

Deklarasi di sertai tanda tangan itu sebagai bentuk semangat menjaga kabupaten serang aman dan damai, pihaknya berharap peran serta dukungan dan bantuan dari para tokoh ulama, tokoh agama dan elemen masyarakat.

Melalui kegiatan ini kami berharap, situasi keamanan baik di indonesia khususnya di kabupaten serang senantiasa kondusif”, imbuh nya. (Deni/Hanafi)

Banten

Warga Terumbu Dapat Bantuan Pembagian dana UMKM

Serang Kota : Pilarbangsanews.com_Kelurahan terumbu kecamatan kasemen kota serang banten melaksanakan pembagian bantuan terhadap masarakat pedagan kecil mandiri senin 20 oktober 2020.

Pembagian bantuan UMKM tersebut di serahkan langsung oleh petugas dari disperindagkop kota serang pelaksanan pembagian dana bantuan berlangsung dengan lancar dan kondusif.

Meski banyak menuai protes dari warga wilayah kelurahan trumbu kota serang banten, menurut penuturan salah satu warga yang enggan di sebutkan namanya, sebut saja ujang, warga menilai bantuan tesebut tidak tepat sasaran di karnakan pedagang yang seharusnya mendapatkan hak atas program pemerintah, tapi malah tidak dapat dan yang dapat hanya orang-orang terdekat pengurus saja imbuhnya.beliau sebut saja Ujang berharap.

Semoga saja untuk kedepanya program ini dapat tepat sasaran agar warga mendapatkan keadilan tandasnya.(Rusnawati/Fahry)

CRDRP YY

Catatan ringan dari Rusunawa Painan (45), Perawat ; Senang bisa Bertugas di Garda Terdepan

Batang Kapeh, PilarbangsaNews,– Bekerja sebagai jururawat di Rusunawa Painan memberikan pelayanan kepada pasien Covid-19 itu pasti banyak suka dukanya. Saya mencoba mengorek apa apa saja yang menjadi suka maupun duka perawat yang telah melayani saya dan pasien lainya

Secara personal masing-masing  perawat itu akan berbeda cara mereka merespon dan beradaptasi dengan lingkungan, terutama ketika memberikan  pelayanan  kepada pasien.


“Bagi saya tak ada merasakan dukanya yang ada cuma sukanya, kata Lestari seorang perawat ketika ditanya. Lestari adalah nama samaran, dia minta ditulis nama samaran itu, takut nantinya ada pihak yang merasa tersinggung dengan wawancara kami.

Lestari yang mengaku masih lajang itu, dulunya sebelum bekerja di Rusunawa, pernah bekerja di rumah sakit di Kota Pekanbaru. Namun karena ayahnya meninggal dunia, ia pulang Kampung 10 bulan yang lalu. Sejak itu dia tak bekerja lagi.

“Kemudian sebulan belakangan ada teman yang ngajak saya untuk direkrut  yang akan  ditugaskan di Rusunawa Painan ini. Saya ikut mendaftar dan diterima, ” katanya.

Ketika ditanya berapa besar honor diterima?


Lestari menyebutkan Rp250. 000,-/hari dipotong pajak.

Sebenarnya soal reski belakangan lah ya, yang jelas dengan  bekerja disini kami telah mengerjakan tugas kemanusiaan. Bekerja di Garda terdepan memerangi wabah Covid-19 di tanah air.

Tak semua orang mampu, berani dan mau melaksanakan tugas di garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Takut karena kejadian telah banyak, ribuan tenaga kesehatan di Indonesia ikut terpapar dari pasiennya dan tak sedikit pula yang meninggal dunia.

Rasa takut terkadang bisa muncul, namanya harus berbaur dengan pasien menderita penyakit menular, namun menurut Lestari dia bekerja dangan hobi. memberikan pelayanan kepada orang lain sesuai dangan ketrampilan yang dimiliki sesuatu yang sangat menyenangkan bagi gadis yang bersuara lembut itu.

“Bekerja ditengah-tengah pasien yang menderita penyakit menular, jika tidak disiplin bisa kita sandiri yang akan  tertular. Karena itu semua petugas disini harus benar-benar menerapkan SOP yang telah ditentukan, ungkapnya.

“Baju Asmat itu berapa jam wajib mengenakannya, ” Tanya penulis.

“Kami disini wajib mengenakan pakaian Asmat salama 2 sampai 3 jam paling lambat, setelah itu boleh mengenakan baju umum.

Dalam sehari Lestari bekerja salama 8 jam.  Kemudian digantikan oleh teman yang masuk shift berikutnya.

Pekerjaan mereka memeriksa tekanan darah, denyut nadi dan suhu badan. Pasien ditanya kondisi kesehatan, apa yng dirasakan, semuanya dicatat untuk dikonsultasikan dengan tim dokter untuk pemberian obat-obatan.

Untuk menghindari kejenuhan, mereka bekerja selama 11 hari kemudian digantikan oleh tim berikutnya.
Mereka diinapkan  di sebuah hotel di Painan.

Sebelum pulang ke rumah masing-masing, para Jururawat itu dikarantina salam 3 hari dan menjalani uji swab.

Setelah pasti hasil swab nya negatif baru diperbolehkan pulang
agar keluarga dan orang lain yang kontak dengan mereka tak terpapar Covid-19.

BOSAN JUGA

Lain lagi cerita Upik Sarilam juga nama samaran. Menurut dia yang membuat diri bosan bekerja adalah kita diinapkan di hotel, tidak diperbolehkan pulang selama 15 hari.

“Bagi saya menghitung hari untuk lepas dinas  pulang berkumpul keluarga ini waktu yang bisa bikin saya bosan, ” katanya.

Upik Sarilam juga menyebutkan bahwa dia dikontrak selama 4 bulan bekerja di Rusunawa Painan. Selama satu bulan  bekerja hanya 11 hari kerja. Habis itu menungu 22 hari untuk masuk pada putaran berikutnya.

Saat ini tim perawat yang bertugas di Rusunawa, telah mulai tim 3. Jika tim 3 ini selesai 11 hari kerja, kembali ke tim satu yang shift untuk putaran berikutnya.

Terkait gaji para perawat ini, bila dikalkulasikan
dalan satu bulan mereka bekerja hanya 11 hari x 250.000 = Rp2.750.000 nominal sebelum dipotong pajak.

Diatas dikit dari UMR (Upah Minimum Regional) daerah Pesisir Selatan.

Mungkin kah karena segitu lantas Jubir RSUD Painan, enggan  menjawab pertanyaan saya seperti yang saya ungkapkan pada episode sebelumnya?

Entahlah……

SELESAI

             Baca juga;

Catatan ringan dari Rusunawa Painan (44) ; “Taragak” Makan “Sup Uueenak” Bersama Pak Kabag Weldi

Covid 19

Denda 5 Juta Rupiah Jika Tidak Mau Divaksin Corona

Jakarta,- Peraturan Daerah (Perda) penanggulangan corona DKI Jakarta resmi diberlakukan. Aturan ini mengatur soal vaksinasi dan tes corona.

Dalam pasal 31 Perda tersebut, warga yang tak mau divaksin ketika vaksin sudah keluar akan dianggap melakukan tindakan pidana. Hukumannya adalah dijatuhi sanksi denda maksimal Rp 5 juta.

“Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5,000,000,” demikian bunyi Perda tersebut, Senin (19/20/2020).

Selain itu dalam pasal 29, diatur juga sanksi pidana bagi warga yang tak mau diminta melakukan tes Covid-19. Tindakan ini dianggap pidana dan didenda maksimal Rp 5 juta.

Baca Juga: Begini Suasana Salat Berjemaah di Masjidil Haram Usai Dibuka kembali

“Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes

dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00,” tulis Perda tersebut.

Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan nilai sanksi denda yang diatur merupakan jumlah maksimal.

Nantinya hakim akan memberikan hukuman denda tergantung situasinya. Bisa saja dibebaskan tanpa denda atau hanya membayar Rp 50 ribu.

“Bisa saja melihat situasi, hakim mungkin tidak menghukum tidak apa-apa. Membebaskan, bisa. Bisa juga melihat kondisi mungkin hanya Rp 50 ribu,” pungkasnya. (Minangkabaunews)