Aksi-aksi teror yang dilakukan Kelompok Teroris OPM tetap menjadi perhatian pemerintah. TNI-Polri pun dihadirkan untuk mejaga kondisi agara tetap aman karena Papua merupakan bagian dari NKRI.
Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengatakan dengan fakta terjadinya rangkaian aksi teror oleh Kelompok Teroris OPM kepada masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban TNI-Polri untuk hadir dan melindungi masyarakat di Papua.
Ia pun mendukung penuh upaya pemerintah tersebut dan menilai kehadiran TNI-Polri di Papua adalah bukti kehadiran negara untuk masyarakat.
“Justru sangat aneh ketika ada pihak yang meminta TNI Polri pergi dari suatu wilayah NKRI. Pihak yang tidak menginginkan kehadiran TNI Polri adalah pihak yang punya masalah dengan hukum,” ujar Stanislaus, Sabtu (19/6)
Stanislaus juga mengapresiasi langkah pemerintah yng sejauh ini sudah on the track membantu meningkatkan hayat hidup orang Papua. Program Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah berjalan 20 tahun menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap masyarakat di bumi Cenderawasih.
Menurutnya kehadiran pemerintah di Papua sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya di sektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Untuk itu, pemerintah disarankan untuk menjalin dialog secara intens dengan masyarakat.
“Masyarakat harus menjadi pelaku pembangunan bukan objek pembangunan. Jika kehadiran negara sudah dirasakan, maka masyarakat tidak akan mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok anti pemerintah,” tutupnya.
Pilpres 2024 makin dekat. Tokoh dan parpol mulai ramai unjuk gigi untuk eksistensi. Lembaga-lembaga survei juga mulai menampilkan tokoh potensial untuk bursa capres 2024.
Ketua Umum RèJO atau Relawan Jokowi, Ir. HM. Darmizal MS, ikut bersuara. Darmizal menyebutkan bahwa saat ini belum ada kandidat Presiden 2024 yang mampu menyaingi elektabilitas Jokowi.
“Kandidat yang muncul saat ini masih punya handicap yang dapat mengganggu dirinya ketika berkuasa kelak. Misalnya ada yang terkait isue HAM masa lalu, kepemimpinan menjadi Kepala Daerah yang masih jauh dari Good Corporate Governance ( GCG), politisi anak kemarin sore hasil karbitan orang tua, atau politisi sektarianis yang membuka ruang bagi tumbuh berkembangnya kelompok intoleran yang sering diplesetkan kelompok tertentu sebagai kadal gurun, “kadrun” beber Darmizal.
Darmizal dengan lugas menyebut bahwa Jokowi dan keluarga nya terbilang bebas dan bersih dari noda dan kotoran korup, ikhlas dan sepenuh hati bekerja keras untuk semua rakyat tanpa pandang bulu. Dengan konsep Indonesia sentris, Jokowi bekerja sungguh sungguh membangun Indonesia yang merata.
“Jokowi tidak membangun citra untuk diri, bahkan sebagai pengusaha, Jokowi tidak memperkaya diri dan keluarganya. Jika mau, pasti semua kesempatan terbuka lebar untuk mengembangkan usahanya berkali lipat, namun hal itu tidak dilakukan Jokowi. Pada kondisi demikian, Jokowi menjadi pribadi yang merdeka dalam memimpin pembangunan negara dan bangsa”, ungkap Darmizal.
“Karena itu, kandidat yang memiliki selera untuk maju di Pilpres 2024, agar bercermin diri. Termasuk yang sedang jadi Menteri sebagai pembantu presiden, atau yang sedang menjabat sebagai Kepala Daerah. Jangan lupakan tugas utama dan larut dalam eforia kandidat”, tegas Darmizal.
Darmizal selaku Ketua Umum RèJO-Relawan Jokowi mengajak publik untuk berhenti dulu sejenak dalam aktifitas politik dukung Capres 2024.
Darmizal menghimbau, lebih baik publik mengawal pembangunan dibawah Presiden Jokowi hingga tuntas. Selain itu, Darmizal juga menyampaikan bahwa terkait Pilpres 2024, Joko Widodo pasti akan taat konstitusi.
“Sebagai negarawan sejati dan Presiden Republik Indonesia dua periode, saya haqqul yakin bahwa Presiden Jokowi pasti tegak lurus pada Pasal 7 UUD 1945 sebagai pegangan Konstitusional. Seorang dapat mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden harus berpedoman kepada aturan yang sangat mendasar tersebut” pungkas Darmizal.
PAPUA, – Sekretaris Umum Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Paskalis Netep menilai juru bicara kelompok teroris TPNPB-OPM, Sebby Sambom yang kerap menebar teror ke masyarakat sipil pendatang yang ada di wilayah Papua, sudah melawan hukum dan meresahkan warga.
Beberapa waktu lalu, Sebby mengeluarkan imbauan bernada teror yang meminta warga pendatang yang berada di Papua untuk pergi dari daerah tersebut.
“Dari sisi hukum, sisi kehidupan sosial dan sisi ketatanegaraan. Kita tidak boleh membuat resah masyarakat yang berada di sekitar kita,” kata Paskalis di Kota Jayapura, Papua, Kamis (17/6/2021).
Paskalis mengatakan bahwa masyarakat pendatang ini datang ke wilayah Papua untuk melayani dan membangun kehidupan sosial serta perekonomian daerah.
Ia menduga ada orang yang mendorong Sebby membuat imbauan tersebut, semisal pihak dari kelompok teroris OPM, sebab yang bersangkutan diketahui selalu berada di luar wilayah Papua. “Orang yang berada di belakang Sebby harus dicek, dia berada di luar negeri lalu membuat pernyataan kepada kita yang ada di NKRI ini,” ujarnya.
Paskalis meminta masyarakat yang berada di wilayah kerap terjadi konflik, seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Nduga dan Intan Jaya diminta tak takut dengan imbauan bernada teror yang selalu disebarkan Sebby.
“Karena ada Pemerintah Daerah bersama TNI-Polri yang selalu menjaga dan mengamankan daerah serta masyarakatnya,” ucap Paskalis.
Selain secara tegas mengingatkan agar Sebby tidak melakukan provokasi, Paskalis juga memastikan bahwa semua masyarakat di Papua ingin hidup tenang dan damai tanpa ada gangguan, termasuk dari kelompok teroris OPM.
Bupati Solok Epyardi Asda mengunjungi anak dan keluarga korban sodomi atau anak korban kekerasan seksual anak, yang dilakukan oleh oknum pembina panti asuhan milik Pondok Pesantren M. Natsir Alahan Panjang. Bupati meminta aparat kepolisian untuk dapat segera menangkap pelaku yang diduga telah melarikan diri.
Pelaku Muhammad Sohib, pembina di Panti Asuhan milik Pondok Pesantren tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian diduga melakukan pencabulan dan sodomi kepada anak di bawah umur di sekitar panti asuhan tersebut.
Perbuatan amoral dilakukan pelaku kepada korban telah berlangsung lama, namun baru terungkap dalam waktu dekat ini. Orang tua korban yang mengadu kepada Bupati mengatakan bahwa, perbuatan itu dilakukan yang telah lama dan banyak korban.
Para orang tua korban mengadukan lemahnya rasa keprihatinan dari pihak pengurus Ponpes. ” Kami telah mencoba mempertanyakan tanggungjawab dari pihak pengurus, namun kami tidak pernah sekalipun mendapatkan keterangan. Bahkan untuk meminta pertemuan kami tidak pernah diacuhkan,” sebut orang tua korban.
Menanggapi itu, Bupati Solok berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini. Dirinya meminta pihak kepolisian untuk secepatnya menuntaskan kasus ini.
” saya meminta pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini, saya sangat berharap pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku, ” sebut Bupati Epyardi Asda.
Tambahnya, perbuatan pelaku dinilai sangat biadab dan tak bermoral. Sebagai orang yang paham dengan agama, seharusnya perbuatan ini tidak dilakukan. ” Ini sudah perbuatan biadab, kasihan kita dengan korban yang masih di bawah umur, ” tambahnya.
Bupati juga meminta pertanggungjawaban dari pihak pengurus pondok pesantren untuk kejadian ini. Bupati meminta sikap kerjasama dan ikut memberikan perlindungan kepada korban.
” Seharusnya pengurus melindungi dan prihatin dengan para korban, tapi sepanjang kejadian ini saya lihat pengurus malah melindungi pelaku. Saya juga mendapatkan laporan dari masyarakat, pengurus yang menyembunyikan pelaku. Ini kelewatan menurut saya, jadi saya minta polisi turut memeriksa pengurus pondok ini, “pinta Bupati. (16/06)
Selanjutnya Bupati menyatakan akan membantu, proses pendampingan terhadap psikologi korban. Pihak perlindungan anak dan instansi terkait telah diperintahkan untuk segera melakukan proses pendampingan.
” Nanti pihak terkait seperti dinas kesehatan dan perlindungan anak untuk segera mendampingi korban dan keluarga korban. Dan saya juga meminta kepada warga sekitar untuk memberikan kepedulian kepada korban, jangan mereka sampai dikucilkan atau dibully, mereka sudah menjadi korban, ” ucap Bupati.
Selain persoalan tersebut, Bupati juga dilaporkan adanya dugaan penyelewengan bantuan dari donatur oleh pihak pengurus pondok.
” kalau terkait itu nanti saya minta bagian pemerintahan dan Kantor Kemenag Kabupaten Solok untuk menyelidiki kebenarannya. Kita harus perlu bukti yang jelas, nanti semua yang terkait tolong juga dicek kebenarannya termasuk pihak kepolisian untuk turut memeriksa, ” tutup Bupati Solok. (ad)
Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kaskogabwilhan) III Laksda TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P beserta pejabat Kogabwilhan III melaksanakan kunjungan kerja ke Timika Papua.
Kunjungan ini dimulai pada Senin 14/6/21 di Lanud YKU Timika dilanjutkan ke Lanal Timika. Selasai mengunjungi dua pangkalan TNI tersebut, Kaskogabwilhan III dan rombongan meninjau lahan Markas Kogabwilhan III yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
Dalam kesempatan ini Kaskogabwilhan III dan rombongan juga berkunjung ke Kodim 1710/Mmk dan meninjau kesiapan satgas operasi TNI-Polri, yakni Satgas Nemangkawi dan Satgas Pinang Sirih di beberapa tempat.
Tidak lepas dari kunjungan kerja ini, Kaskogabwilhan III pada Kamis, 17/6/21 beserta rombongan juga menyempatkan diri mengunjungi Prajurit TNI yang sedang melaksanakan Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) di PT Freeport Indonesia tepatnya di area penambangan (Grassberg) distrik Tembagapura kabupaten Mimika.
Saat mengunjungi PT Freeport ini Kaskogabwilhan III dan rombongan juga menerima paparan singkat tentang area dan sejarah pertambangan PT Freeport Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Rachmad (General Foremant SRM).
Turut serta dalam kunjungan tersebut Brigjen TNI Stepanus Mahury (Ir kogabwilhan III), Marsma TNI Marsudiranto W., M.Tr. Han (Kapoksahli Koganwilhan III), Kolonel Inf Aditya Nindra Pasha, S.E (Asops Kogabwilhan III) Kolonel Lek Kuat Sitanggang , M.Si. (Han) (Askomlek Kogabwilhan III), Kolonel Cpl Candra Nugraha, S.I.P. (Waaslog Kogabwilhan III), Kolonel Laut (P) Tatang, CHRMP (Waasspotwil Kogabwilhan III), Kolonel Sus Tri Priyo Widodo, Kolonel Laut (P) Cahyo Hendro, Kolonel Inf Indrama Bodi, S.Pd. (Dansatgas Pamobvitnas kogabwilhan III), Kolonel Mar Umar Hidayat (Wadansatgas Pamobvitnas kogabwilhan III), Letkol Laut (P) Deni Indra (Danlanal Timika), Letkol Inf Sihar Nababan, S.E., Letkol Inf Tunggul Jati.
Polisi menduga pemasok senjata api untuk kelompok teroris di Papua, Neson Murib mendapat uang sebesar Rp370 juta dari Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sonny Wanimbo.
Uang itu diketahui turut diamankan aparat saat menangkap Neson Murid ketika sedang transit di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya untuk pergi ke Timika pada Senin (14/6) kemarin.
“Saat ini tim penyidik baru mendalami keterlibatan semua pihak yang diduga,” kata Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Iqbal Alqudusy saat dikonfirmasi, Rabu (16/6).
“Tentunya akan memanggil yang bersangkutan (untuk diklarifikasi),” tambah Iqbal.
Berdasarkan informasi yang diterima, uang Rp370 juta yang dibawa Neson adalah pecahan Rp100 ribu. Kala itu, dia hendak bertemu dengan penjual senjata dan amunisi di wilayah Kabupaten Timika. Uang senilai Rp370 juta tersebut diberikan oleh Sonny Wanimbo pada pertengahan April 2021 lalu di salah satu hotel di wilayah Jayapura. Sonny diduga merupakan teman kuliah Neson Murib di salah satu universitas di wilayah Denpasar, Bali. Kala itu, Sonny Wanimbo merupakan Ketua Ikatan Mahasiswa Pegunungan Se-Jawa dan Bali. Dia pun aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi dan kongres kemahasiswaan di pegunungan.
Dalam periode Mei lalu, Neson Murib sudah melakukan sejumlah transaksi senjata api. Misalnya, pembelian dua pucuk senjata api berjenis M16 dan satu pucuk AK47 beserta 100 butir amunisi di wilayah Kalimantan dengan harga Rp190 juta.
Namun transaksi itu gagal karena terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak dalam pelunasan pembayaran. Tak hanya itu, Murib juga diduga terlibat dalam sejumlah transaksi penerimaan dan pemberian uang kepada kelompok separatis bersenjata yang kini telah ditetapkan sebagai teroris oleh pemerintah. Uang itu dipergunakan untuk pembelian senjata api dan amunisi. “Tim masih akan terus menggali informasi sumber dana serta aktivitas pengiriman uang untuk membeli senjata dan amunisi,” tukas Iqbal. Saat menangkap Neson, polisi turut mengamankan sebuah barang bukti berupa buku catatan yang berisi tulisan mengenai bantuan dana dari Pemerintah Daerah (Pemda) Puncak, Papua sebesar Rp600 juta kepada pimpinan kelompok teroris, Lekagak Telenggen.
Dari informasi yang didapat, tercantum bahwa pemberian dana itu dilakukan pada 6 Februari 2021. Tertera bahwa bantuan diberikan oleh Pemda Puncak kepada Lakagak Telenggen. Selain itu, mereka juga diduga menerima bantuan-bantuan lain dari simpatisan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Kemudian, terdapat juga buku catatan lain yang berisi penolakan otonomi khusus dan aksi penembakan di wilayah Kabupaten Puncak, Sonny Wanimbo belum dapat untuk mengklarifikasi dugaan dari kepolisian terkait perkara ini.
Sebanyak 27 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok menandatangani mosi tak percaya kepada Ketua DPRD Dodi Hendra. Dalam surat mosi tak percaya tersebut disebutkan, ada 4 alasan keluarnya surat tersebut.
Adapun alasan muncul mosi tak percaya diantaranya satu, Ketua DPRD Dodi Hendra dianggap arogan dan otoriter dalam memimpin. Serta mengabaikan azaz demokrasi dan kolektif kolegial dalam kepemimpinannya.
Kedua merasa dirinya sebagai kepala, sehingga sering memaksakan kehendak yang menimbulkan rasa tidak nyaman dikalangan anggota DPRD Kabupaten Solok.
Ketiga, dalam prinsip koletif kolegial, Dodi Hendra selaku Ketua DPRD Kabupaten Solok disampaikan sering mengabaikan peran wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok.
Keempat, tindakan yang dilakukan Dodi Hendra selaku Ketua DPRD Kabupaten Solok dianggap sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Pasal 33, 35, dan Peraturan DPRD Kab. Solok Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib DPRD Kab. Solok Pasal 39, 44.
Dikutip dari Hantaran.co, surat mosi tak percaya tersebut ditandatangani oleh 27 anggota dewan dari lintas partai pada tanggal 8 Juni 2021 yang ditembuskan kepada DPP Gerindra dan Bupati Solok serta ketua DPC Partai masing-masing. Dari 35 anggota dewan, 8 orang Sdari Partai Nasdem dan PPP tidak ikut menandatangani.
Sementara 27 anggota DPRD yang menandatangani diantaranya Zamroni (Ketua Fraksi PDI Perjuangan-Hanura), Sutan Bahri (Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan-Hanura), Syukri Firman, Jamaris ( Anggota Fraksi PDI Perjuangan-Hanura, Ahmad Purnama (Ketua Fraksi PAN), Aurizal (Sekretaris PAN), Renaldo Gusmal, Ivoni Munir (Anggota Fraksi PAN). Faizal (Wakil Ketua Fraksi PAN), Etranedi (Bendahara Fraksi PAN).
Kemudian, Dian Angraini (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Efdizal (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Mulyadi (Anggota Fraksi Partai Demokrat), Lucki Efendi (Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat). Olzaheri (Ketua Fraksi Partai Golkar), Yetty Aswaty (Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar), Mukhnaldi (Sekretaris Fraksi Partai Golkar), Vivi Yulistia Rahayu (Bendahara Fraksi Partai Golkar).
Selanjutnya, Hafni Hafiz (Ketua Fraksi Partai Gerindra), Arlon (Sekretaris Partai Gerindra), Madra Indriawan (Bendahara Fraksi Partai Gerindra), Iskan Nofis (Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra), Septrismen (Anggota Fraksi Partai Gerindra), Nazar Bakri (Ketua Fraksi PKS), Harry Pawestie (Sekretaris Fraksi PKS), Yusferdizen (Wakil Ketua Fraksi PKS) dan Nosa Eka Nanda (Anggota Fraksi PKS).
Sementara itu, Kepada media Dodi Hendra mengatakan menyerahkan persoalan tersebut kepada Partai “Iya saya tahu itu. Semua saya serahkan kepada partai,”ucap Dodi Hendra singkat.
Namun kepada Kongkrit.co, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok Hafni Hafiz, mengakui ikut menanda tangani surat tersebut. Tetapi dirinya kembali menarik diri dari surat mosi tidak percaya tersebut, yang sebelumnya sudah mereka tanda tangani.
“Mosi tidak percaya yang disampaikan oleh Gerindra, berdasarkan hasil rapat fraksi terakhir yang dihadiri oleh DPC Gerindra, kemudian dilakukan penarikan kembali berdasarkan pertimbangan, saran dan instruksi DPD Gerindra melalui sekretaris DPD, terimakasih,” tulis Hafni Hafiz dikutip dari Kongkrit.com. (ad)
Pasbar, pilarbangsanews.com— Bupati Pasaman Barat Hamsuardi dan Wakil Bupati Risnawanto tinjau lokasi pembangunan jalan dan jembatan disekitar Batang Haluan dekat Polsek Pasaman Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Selasa (15/06/2021).
Bupati dan Wakil Bupati didampingi oleh Plt Kapala Dinas PUPR Raf’an, Kepala Bappeda Joni Hendri dan tokoh masyarakat untuk merencanakan langkah pembangunan tersebut ke depannya yaitu pembangunan pasar dan jalan lingkar untuk terminal pada Tahun 2022.
Tokoh masyarakat Daulaik Parit Batu Jailani, menyampaikan kesediaannya dengan masyarakat untuk menghibahkan tanah pada pembangunan jalan dan jembatan sebagai bukti memberikan penuh.
“Kami bersedia menghibahkan tanah untuk pembangunan infrastruktur di sekitar Batang Haluan Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua ini. Baik untuk pembangunan terminal, pasar hingga perbaikan jalan. Kami sebagai tokoh masyarakat siap mendukung pembangunan ini. Karena tanpa dukungan dari masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik,” kata Jailani.
Ia menambahkan, dengan adanya dukungan dari masyarakat diharapkan pembangunan cepat dilakukan oleh pemerintah, sehingga pembangunan di wilayah tersebut bisa berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Pasaman barat sangat merespon positif apa yang telah disampaikan oleh tokoh masyarakat tersebut. Bupati Pasbar Hamsuardi menegaskan jika pembangunan tanpa dukungan dari masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, terutama dalam pembebasan lahan.
“Pemerintah tidak akan bisa membangun, baik itu jalan, jembatan, sekolah dan fasilitas dan infrastruktur lainnya jika tanahnya masih bermasalah. Jika kita mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat untuk membangun, tentu ini menjadi poin penting bagi Kita agar bisa disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pusat,”Kata Hamsuardi.
Ia menyebutkan pembangunan akan dilakukan secara berkala. Walaupun pemerintah sudah meninjau lokasi, perencanaan demi perencanaan akan di susun terlebih dahulu sehingga jelas berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membuat jalan, jembatan, pasar dan terminal.
Selain itu, Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto mengatakan tahun ini akan dibangun jembatan, jalan lingkar untuk terminal dan pembangunan pasar pada 2022 di Batang Haluan sekitar Polsek Pasaman tersebut.
“Tanah telah dihibahkan Daulaik Parik Batu kepada pemerintah. Ini salah satu bukti bahwa tokoh adat dan masyarakat sekitar mendukung perkembangan dan pembangunan infastruktur. Namun tentunya hibah tersebut harus didukung dengan kelengkapan administrasinya,” ujar Risnawanto.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Pasbar Raf’an menyampaikan untuk rencana dan langkah pembangunan selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pusat. Ia berharap anggaran pembangunan nantinya bisa upayakan dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika tidak bisa akan dimemasukkan pada perencanaan APBD tahun 2022.
“Kemungkinan besar kita akan menggunakan DAK. Dan akan Kita coba juga memasukkan pada perencanaan di APBD 2022,” ucap Raf’an. (Man)
Hal ini terungkap pada saat Satgas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi menyita beberapa barang bukti milik Neson Murib, terduga penjual senjata api untuk kelompok teroris OPM, Ratius Murib alias Neson Murib, dan mengejutkan, salah satu barang bukti itu buku agenda terkait aliran dana dari Pemkab Puncak Rp 600 juta.
Dalam buku agenda itu tercatat, ada bantuan uang tunai dari Pemkab Puncak untuk Kelompok teroris OPM pimpinan Lekagak Telenggen pada 6 Februari 2021. Selain itu, ada buku catatan pengeluaran dan pemasukan dana bantuan dari simpatisan TPNPB.
Namun, Satgas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi belum bisa memastikan terkait kebenaran bukti transaksi aliran dana dari Pemkab Puncak yang ditemukan tersebut.
Satgas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi juga menyita beberapa barang bukti milik Neson Murib berupa buku catatan penolakan otonomi khusus dan aksi penembakan di Kabupaten Puncak.
“Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman penyidikan terkait bukti transaksi yang ditemukan, termasuk benar atau tidaknya aliran dana ke Lekagak Telenggen, total yang dikirim dan diterima Rp 1.393.100.000,” kata Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Pol Iqbal Al Qudussy, Selasa (15/6/2021).
Neson Murib alias Ratius Murib diamankan usai menumpangi pesawat Rimbun Air rute Nabire-Timika. Namun kemarin, pesawat transit terlebih dulu di Puncak Jaya. Dari tangan pria tersebut, polisi menyita uang tunai Rp 370 juta yang diduga akan digunakan untuk membeli senjata.
Namun, Satgas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi belum bisa memastikan terkait kebenaran bukti transaksi aliran dana dari Pemkab Puncak yang ditemukan tersebut.
Sementara saat ini tim masih meminta keterangan Neson Murib terkait dugaan penjualan senjata api dan amunisi untuk KKB Puncak Jaya.
SIARAN PERS !!! PEMKAB. PESISIR SELATAN ———————————————- Keadaan Hari : Rabu Tgl : 16 Juni 2021 Pukul : 13. 00 WIB
A. Update data sebagai berikut:
1. Hari ini ada 1 ( satu) orang penambahan pasien terkonfirmasi positif covid-19. Dengan demikian jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid 19, Menjadi 1875 (Seribu delapan ratus tujuh puluh lima) orang. Ke-1875 pasien positif tersebut ; – SEMBUH 1674 (seribu enam ratus tujuh puluh empat) orang. – MENINGGAL 56 ( lima puluh enam) orang – Dirawat /Isolasi 145 (Seratus empat puluh lima) orang dengan rincian sbb : – 15 (lima belas) orang di RS. M. Zein Painan. – 3 (tiga) orang di RS.M.Jamil Padang. – 1 (satu) orang di RS Unand Padang. – 3 (tiga) orang di RS. Reksodiwiryo Padang. – 1 (satu) orang di RS Hermina Padang – 1 (satu) orang di RS Naili Padang. – 121 (seratus dua puluh satu) orang isolasi mandiri.
*Informasi pasien positif:* 1). Pasien kasus ke-1875, Perempuan, 25 th, Karyawan Bank BTPN Syariah Padang Pariaman, alamat Asam Kumbang Selatan Puluik puluik Selatan Kec. IV Nagari Bayang Utara, ybs kontak dengan teman sekantor positif covid-19, ybs diswab tgl 14/06 dinyatakan positif tgl 16/06, ybs melakukan isolasi mandiri.
2. Kasus Suspek Gejala Sedang-Berat 10 (sepuluh) orang : – 6 (enam) orang dirawat di RS. Painan – 4 (empat) orang isolasi mandiri.
3. Kasus Suspek (Gejala Ringan) – Total : 1207 orang. – Selesai masa pemantauan : 1167 orang – Proses Pemantauan 40 orang.
4. Kontak Erat – Total : 14.503 orang – Selesai Pemantauan :13.512 orang – Proses pemantauan: 991 orang
5. Pelaku perjalanan – Total : 22.306 orang – Selesai Pemantauan : 21.810 orang – Proses pemantauan : 496 orang.
B. Berkaitan dengan penanganan Covid 19 dapat kami sampaikan :
1. Pelaksanaan Karantina OTG dan positif ringan di Rusunawa Total : 147 orang Selesai : 147 orang Sedang menjalani karantina: NIHIL
2. Untuk informasi data covid 19 Kabupaten Pesisir Selatan, dapat melalui link web: https://covid19.pesisirselatankab.go.id.
Demikian kami sampaikan terimakasih.
Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Pessel, Selaku Juru Bicara Satuan Tugas Covid 19 Rinaldi
