Untuk Keutuhan NKRI

Menampilkan: 1 - 10 dari 993 HASIL
Pessel

Ketua dan Anggota DPRD Pessel Pertanyakan Terkait Hibah Tanah, Ini Jawabannya

Bukittinggi, Pilarbangsanews.com,– Beredar berita di media online dengan judul “Dewan Kritik Cara Bupati Hibahkan Lahan Ke Muhammadiyah.” Pada berita tersebut Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen, serta beberapa orang anggota, mempertanyakan hibah tanah untuk pembangunan panti asuhan Muhammadiyah, karena tidak melalui persetujuan DPRD.

Agar semua bisa mengerti dan paham aturan, dan tidak sampai salah berkomentar begini keterangan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Pesisir Selatan, Rinaldi, terkait dengan sumbangan tanah tersebut

1.Bahwa proses hibah tanah oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, kepada Muhammadiyah untuk pembangunan panti asuhan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Negara.

  1. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016, pasal 331 ayat (2) point “d ” dicantumkan, pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila: tanah atau bangunan diperuntukkan bagi kepentingan umum.
  2. Selanjut pada pasal 335 ayat (1) dijelaskan, tanah dan/bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum adalah tanah dan/ atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/ lembaga internasional.
  3. Kemudian pada ayat (2) pasal 335 dicantumkan kategori bidang kegiatan yang termasuk kepentingan umum, yaitu ada 23 jenis, salah satunya adalah untuk panti sosial (panti asuhan).
  4. Bahwa pembangunan panti asuhan adalah untuk kepentingan anak yatim, tidak elok dikaitkan dengan politik, karena anak yatim merupakan tanggungjawab bersama umat islam, sebagaimana diamanahkan surat Almaun.
  5. Bupati atas nama pemerintah siap menjelaskan berkaitan dengan hibah tanah untuk pembangunan panti asuhan, jika diundang DPRD.
  6. Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak

Pessel

Tim Verifikasi BNPB Verifikasi Rencana Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di Pessel Sebesar Rp 6,2 Miliar

Painan, –Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melakukan verifikasi terhadap usulan rehabilitasi jalan dan jembatan pasca bencana banjir bandang yang terjadi tahun lalu di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tim yang dipimpin Kepala Sub Bidang (Subid) Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan, Direktorat Perencanaan Rehablitasi dan Rekonstruksi Bidang Rehablitasi rekonstruksi BNPB, Syafera itu, diterima oleh Asisten III Bupati Pesisir Selatan, Hamdi, di ruang rapat bupati, Kamis (9/7).

Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala BPBD Pesisir Selatan, Herman Budiarto, dan instansi teknis lainya.

Asiten III Bupati Pesisir Selatan, Hamdi, menjelaskan bahwa sebelumnya daerah itu telah mengusulkan 24 item kegiatan untuk dilakukan perbaikan pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada 2018 lalu itu.

“Dari 24 item kegiatan itu, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 26 miliar. Namun setelah dilakukan praverifikasi, yang lolos hanya sebanyak 4 kegiatan dengan anggaran rehabilitasinya sebesar Rp 6,2 miliar melalui dana pusat,” ungkapnya.

Disampaikanya bahwa empat item kegiatan itu diantaranya, jalan Limau-Limau Ngalau Gadang Kecamatan Bayang Utara, jalan Labuhan Tanjak di Kecamatan Linggo Sari Baganti, jembatan gantung Binjai, dan jembatan permanen di Kecamatan Ranah Ampek Hulu.

Sementara itu, Syafera, mengemukakan verifikasi itu dilakukan bertujuan untuk melihat fakta lapangan berkaitan dengan beberapa persyaratan untuk rehablitasi prasarana pasca bencana.

Diantara kriterianya adalah dampak kerusakan yang terjadi pasca banjir bandang, kewenangan daerah dalam hal penanganan, kesesuaian dampak bencana dengan lokasi, serta prasarana tersebut harus tercatat dalam kartu inventaris barang (KIB).

Ditambahkannya, tim BPBD tersebut melakukan verifikasi selama empat hari yang dimulai sejak 7 Juli lalu, hingga 11 Juni 2020 mendatang.

“Hasil verifikasi nanti akan melahirkan rekomendasi sesuai fakta di lapangan,” sebutnya. ***

Pessel

Pessel Dapat APBN Rp 30 Milyar Untuk Sarana Air Bersih Sekolah

Painan,-Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2020 sebesar Rp 30 miliar untuk pembangunan sejumlah infrastruktur di daerah ini. Hal itu disebutkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pesisir Selatan, Era Sukma Munaf didampingi Kabag Humas dan Protokoler, Rinaldi, Kamis (9/7) di Painan.

“Kita bersyukur, meskipun dalam kondisi Pandemi Covid 19, dimana banyak anggaran pembangunan yang dipotong untuk penanganan Covid 19, tetapi Pesisir Selatan tetap memperoleh anggaran untuk pembangunan dan peningkatan sejumlah infrastruktur dari pemerintah pusat melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang anggarannya bersumber dari APBN 2020,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, anggaran Rp 30 miliar yang bersumber dari APBN 2020 itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana air bersih di Nyiur Melambai, Kecamatan Ranah Pesisir.

Berikutnya, pembangunan dan peningkatan 4 unit madrasah, pembangunan dan peningkatan 5 unit sekolah serta pembangunan sarana dan prasarana Pamsimas sebanyak 15 unit yang lokasinya tersebar di wilayah Pesisir Selatan.

Dikatakan, Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti jalan, bendungan irigasi, air bersih, sekolah dan lainnya.

“Alhamdulillah, tahun ini kita memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 30 miliar dari pemerintah pusat yang bersumber APBN untuk pembangunan sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat itu yakni jaringan air bersih, madrasah dan sekolah.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerima hibah jalan desa dan serahterima pengelolaan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Bahari Mandeh dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Penandatanganan berita acara serahterima tersebut dilakukan Bupati Pesisir Selatan, H.Hendrajoni. Sementara Dirjen Cipta Karya diwakili Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Syafriyanti. Acara tersebut dilaksanakan di ruang kerja bupati.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Syafriyanti disela-sela penyerahan hibah jalan desa dan serahterima pengelolaan jaringan perpipaan SPAM tersebut mengatakan, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta peningkatan kesehatan masyarakat.***

Pessel

Bupati Hendrajoni, Lakukan Peletakan Batu Pertama
Pembangunan Panti Asuhan Muhammadiyah

Pesisir Selatan– Belum sampai seminggu Bupati Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, Hendrajoni menghibahkan lahan pada Muhammadiyah, langsung Panti Asuhan dibangun diatas lahan yang berlokasi di Rawang Painan, Kecamatan IV Jurai. Pada Senin, (6/7) peletakkan batu pertamanya dilakukan oleh Bupati sabagai tanda dimulainya pembangunan panti tersebut.

Pembangunan panti asuhan tersebut dibangun di atas lahan seluas 890 M2.

Dalam kesempatan juga dilakukan penggalangan dana melalui donatur dan berhasil mengumpulkan dana lebih kurang Rp 715 juta. Termasuk sumbangan pribadi dari Hendrajoni, Rp 100 juta.

Dalam sambutannya bupati, berharap panti asuhan Muhammadiyah menjadi panti asuhan yang representatif di daerah ini, sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi anak yatim.

Untuk itu bupati mengajak semua peduli dan dapat berpartisipasi memberikan sumbangan demi pembangunan panti ini.

Kepala Dinas PUTR Pesisir Selatan, Era Sukma Munaf, yang juga selaku ketua panitia pelaksana pembangunan dalam laporannya saat peletakan batu pertama itu menyampaikan bahwa panti asuhan dibangun atas hibah tanah pemda Pesisir Selatan.

“Bangunan ini akan dikembangkan sebanyak dua lantai dengan daya tampung 96 orang, dengan anggaran dana 2,9 miliar. Sumber dana berasal dari Baznas dan juga hibah daerah dan juga pemerintah provinsi,” katanya.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pesisir Selatan, Zamzainir, dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah daerah Pesisir Selatan.

“Saya berharap agar apa yang sudah direncanakan saat ini bisa tercapai guna membantu anak-anak kita, dan para duafa di daerah ini,” ungkapnya.

Dia juga mengaku sangat bangga karena telah bisa melakukan peletakan batu pertama pembangunan Panti Asuhan Muhammadiyah, untuk para anak yatim dab para duafah.

“Panti asuhan di Kota Painan ini sudah berdiri sejak tahun 2004, sebagaimana terdapat di Jalan Darwis. Karena terbentur pengembangan, sehingga kondisi itu kami laporkan ke Bupati Hendrajoni, dan ternyata mendapat sambutan yang sangat positif, dan mendapatkan hibah tanah di lokasi ini dengan ketua panitia pembangunannya langsung dipercayakan kepada Kepala Dinas PUTR sendiri,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan ucapan terimakasih karena anak-anak panti asuhan itu nanti juga akan disekolahkan hingga ke perguruan tinggi.

“Saat ini jumlah anak panti baru sebanyak 23 orang, dan yang tertampung di asrama panti saat ini hanya sebanyak 16 orang, dan selebihnya masih tinggal di rumah,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan kepada masyarakat Pesisir Selatan bila menemui ada anak yatim dan para duafa yang terlantar agar dikirim ke panti asuhan.

“Tujuannya agar mereka bisa mendapatkan kehidupan dan pendidikan lebih layak. Sebab kita juga memiliki beberapa orang dewan penyantun di panti asuhan ini,” ungkapnya.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumbar, Solsafad, yang juga hadir pada peletakan batu pertama itu menyampaikan bahwa di Sumbar ada 50 unit Panti Asuhan Muhammadiyah.

“Hanya peletakan batu pertama pembangunan panti asuhan Muhammadyah Pesisir Selatan yang dilakukan langsung oleh bupati. Mudah-mudahan Pembangunan ini bisa cepat selesai dan juga dilanjutkan pada peletakan batu pertama lainya di daerah ini,” harapnya.***

Pessel

7 Imam Mendapat SK Dari Bupati Hendrajoni Sebagai Imam Masjid di Pesisir Selatan

Painan, Tujuh orang imam besar masjid kecamatan menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, Hendrajoni, Senin (6/7).

Dengan ditetapkan tujuh imam besar masjid, hingga bulan ini pemerintah daerah telah menetapkan 10 orang imam masjid, sisa lima kecamatan segera diitetapkan.

Sebagaimana diketahui, masing masing kecamatan diangkat satu orang imam besar dan pemerintah menyediakan honor melalui APBD Rp 4 juta per-bulan.

Bupati Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Hendrajoni, dalam sambutannya, mengatakan dengan adanya ditetapkan imam di masjid besar masing masing kecamatan diharapkan dapat meningkatkan syiar islam, salah satunya dengan menghidupkan shalat berjamaah setiap waktu.

” Imam masjid diharapkan juga dapat membina anak-anak dan remaja untuk belajar membaca alquran,”kata bupati.

Kata bupati, pada tahun ini pemkab baru mampu mengangkat satu kecamatan satu imam di masing masing kecamatan, hal itu disebabkan keterbatasan anggaran.

Untuk itu, Bupati Hendrajoni, meminta wali nagari agar melanjutkan kebijakan ini di masing masing nagari.
“Setiap nagari agar mengangkat imam masjid nagari dan menyediakan honornya melalui dana nagari,” kata bupati.

Untuk itu, lanjutnya dalam waktu dekat pihaknya akan menyusun payung hukum sebagai dasar bagi wali mengalokasikan anggaran nagari.

” Kita segera perintahkan bagian hukum menyusun dasar hukum sebagai payung hukumnya,”tambahnya.

Pengangkatan imam di masing masing nagari dimaksudkan untuk mendorong masyarakat meramaikan masjid setiap waktu shalat.

Ditambahkan, pengangkatan imam masjid di kecamatan dan nagari salah satu implementasi visi misi bupati khususnya di bidang agama.***

Pessel

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni Buka Pelatihan Identifikasi dan Pengembangan Bakat Olahraga Guru

Painan–Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, membuka pelatihan Identifikasi dan Pengembangan Bakat Olahraga bagi guru Sekolah Dasar (SD) TK/PAUD, dan Kelompok Belajar (KB), di Aula Kantor Disdikbud Sabtu (4/7).

Pelatihan yang diikuti 81 orang guru tersebut, dengan mendatangkan pelatih Prof Syarial Baktiar, MPd, melalui kerjasama Yayasan Sekolah Olahraga (Yasekora)

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, pada pembukaan pelatihan itu menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kemampuan kompetensi guru agar Pesisir Selatan benar-benar mampu menghasilkan generasi emas di masa datang.

“Program identifikasi dan pengembangan bakat ini akan digulirkan pada 2021 mendatang di Pesisir Selatan. Untuk itu sebanyak 81 guru SD dan TK/PAUD dan Kelompok Belajar kita hadirkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya melalui pelatihan sebagaimana saat ini,” katanya.

Dia berharap kerjasama dengan Yayasan Sekolah Olahraga (Yasekora) itu, dapat melihat keberbakatan anak pada olahraga secara umum dan ke cabang olahraga secara khusus nantinya di Pesisir Selatan.

Kepala Disdikbud Pesisir Selatan, Suhendri, menerangkan bahwa 81 orang guru SD dan TK/PAUD/KB itu akan mengikuti pelatihan Talent Identification and Development In Sport (TID).

Aggar modul panduan pelatihan identifikasi bakat dikuasai dengan baik, maka hari ini kita menghadirkan, Prof Syahrial Bakhtiar. Dia merupakan salah seorang ilmuwan olahraga, dan juga merupakan Ketua Tim TID Indonesia.

“Kami menyadari orientasi dan deteksi bakat bertujuan memotivasi anak-anak untuk memilih olahraga yang cocok sesuai dengan karakteristik mereka. Bahkan untuk beberapa cabang olahraga, orientasi bakat sudah dilakukan dari sejak awal,” ujarnya.

“Pelatihan TID ini juga menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” timpalnya.***

Baca juga;

Menhan RI Kunjungan Kerja Ke Akademi Militer dan Resmikan RS

Pessel

Dapat Bedah Rumah, Asmani Terharu dan Tak Kuasa Menahan Tangis

Painan, PilarbangsaNews


Bupati Pesisir Selatan, Provinsi Hendrajoni, melakukan kunjungan dan tatap muka dengan masyarakat penerima bedah rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Air Limbah Setempat (ALS) listrik bersubsidi, di Kantor Wali Nagari Kubang Koto Barapak itu, Kecamatan Bayang, Jumat (3/7).

Usai memberikan sambutan Hendrajoni, melakukan dialog dengan masyarakat penerima manfaat BSPS. Salah seorang penerima manfaat Asmani, 54 th ketika diajak dialog oleh bupati, terlihat terharu. Saking teharunya dirinya tak kuasa menahan tangis.

Katanya dirinya terharu karena mendapat bantuan rumah yang sudah lama diidam idamkannya. “Terima kasih pak bupati telah memperhatikan nasib kami,” katanya usai pertemuan tersebut.

Sementara itu, Kabid Perumahan Dinas Perkimtan, Fiona Mirzal dalam laporannya menjelaskan bahwa hingga tahun 2020 ini Pesisir Selatan telah melaksanakan kegiatan bedah rumah sebanyak 6.266 unit di Pesisir Selatan.




“Sedangkan di tahun 2020 ini sebanyak, 1.125 unit, dan di Kecamatan Batang sebanyak 170 unit, termasuk di Nagari Kubang Koto Barapak sendiri sebanyak 50 unit pula,” jelasnya.




Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni dalam sambutanya menyampaikan, rehab rumah tidak layak huni merupakan program pemerintah daerah yang sudah dilakukannya sejak awal memimpin daerah ini.

“Saat saya baru dilantik menjadi bupati, saya turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat. Saya temui banyak masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak. Saya prihatin dan berupaya untuk mengantisipasinya dengan cara mencari bantuan ke pusat,” katanya.

Berkat upaya itu, sehingga sejak tahun 2017 pihaknya sudah berhasil mendapatkan 6.266 unit rumah yang dilakukan perehapan atau dibedah.

“Termasuk juga bantuan yang salurkan kepada 50 kepala keluarga (KK) yang terdapat di Nagari Kubang Koto Barapak ini. Saya berharap bantuan dengan nilai Rp17,5 juta per unit ini, ada swadaya dari masyarakat penerima supaya memiliki nilai tambah,” ujarnya.

Ditambahkan lagi bahwa pihaknya akan terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di nagari itu.

“Ini saya sampaikan, sebab masih terdapat sekitar 5.000 unit lagi rumah masyarakat yang tidak layak huni di daerah ini, termasuk juga di nagari ini sekitar 200 unit lagi,” jelasnya.***

Lisda

Srikandi NasDem Lisda Hendrajoni Optimis RUU PKS Disahkan

Jakarta, Meski ditengah desakan sejumlah legislatif lainnya, Fraksi NasDem tetap komitmen dan optimis untuk melanjutkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), menjadi Undang-undang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Kelompok Fraksi (KAPOKSI) NasDem Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni kepada awak media di Jakarta, Kamis (2/).

“Kami akan terus perjuangkan ini untuk kepentingan melindungi masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak yang jumlahnya terus meningkat menjadi korban kekerasan seksual,” tegas Lisda.

Lisda menambahkan, meskipun ada upaya dari beberapa oknum yang hendak menghilangkan atau mencabut RUU tersebut, Srikandi NasDem ini mengaku tidak gentar, mengingat RUU PKS merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak, dari para pelaku kekerasan seksual yang semakin menjadi saat ini.

“Jadi kalau ada statement pencabutan (RUU PKS), saya pastikan itu dari pribadi yang bersangkutan. Kami, khususnya Fraksi NasDem di Komisi VIII, masih optimis dengan pengesahan RUU tersebut, dan akan terus mengupayakannya,” lanjutnya.

Menurut Lisda, alasan utama baginya “Ngotot” untuk memperjuangkan RUU PKS, tak lain karena terus meningkatnya angka Kekerasan Seksual setiap tahunnya di seluruh Indonesia.

“Berdasarkan data Komnas Perempuan dari tahun 2015-2019, jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Puncaknya di Tahun 2019 mencapai 431.471 kasus. Bahkan laporan secara langsung ke Komnas Perempuan mencapai 1.419 Laporan. Artinya ini sudah menjadi sesuatu yang mendesak, dan sampai kapan kita harus menunggu,” sambungnya.

Bahkan data terparah menurut Lisda terjadi pada tahun 2001 hingga 2011, tercatat sebanyak 35 Kasus Kekerasan seksual setiap harinya.

“Jadi sebenarnya tidak ada alasan RUU PKS ‘sulit’ untuk di-sahkan, karena data-data sudah terpampang dengan sangat jelas betapa para pelaku kejahatan seksual leluasa di Indonesia. Satu-satunya cara untuk menghapusnya, adalah Penerapan UU PKS,” imbuhnya.

Sebelumnya sempat beredar kabar, salah seorang anggota DPR RI dari Komisi VIII mengusulkan untuk mencabut RUU PKS dari Prolegnas 2020. Namun kabar tersebut dibantah langsung oleh Fraksi Nasdem di Komisi VIII, bahwasanya usulan pencabutan tersebut adalah pribadi dari anggota DPR yang bersangkutan, bukan atas nama Komisi. (Bee)

Pessel

6000 Unit Rumah Tak Layak Huni Sudah Direhap Selama Bupati Hendrajoni

Painan–Untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak untuk ditempati, tahun 2020 ini Kabupaten Pesisir Selatan melalui program stimulan perumahan swadaya mendapat bantuan sebanyak 1.293 unit.

Bantuan yang digunakan untuk bedah rumah tidak layak huni (RTLH) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) itu, mencapai Rp 2,9 miliar.

Berdasarkan jumlah itu, sehingga sejak tahun 2016, total rumah masyarakat tidak mampu yang sudah direhap selama Bupati Hendrajoni telah mencapai 6.000 unit.

“Sejak tahun 2016 jumlah rumah masyarakat miskin yang di rehap melalui program stimulan perumahan swadaya sudah mencapai 6.000 unit di Pessel. Ini saya katakan, sebab di tahun 2020 ini, Pessel masih mendapatkan bantuan sebenyak 1.293 unit,” kata Bupati Hendrajoni dalam pertemuan dengan fasilitator pelaksanaan rehab rumah bantuan stimulan perumahan Swadaya, di aula kantor Bupati Pesisir Selatan Rabu (1/7), dengan juga didampingi Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang Pemukiman dan Pertanahan, Mukhridal.

Diungkapkanya bahwa program yang masih tengah berjalan itu, lokasi penempatanya tersebar di beberapa kecamatan.

“Diantara kecamatan yang mendapatkannya adalah, Kecamatan IV Jurai, Ranahpesisir, Ranah Ampek Hulu Tapan, Linggo Sari Baganti, Pancuang Soal, Airpura, Bayang dan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan,” jelasnya.

Ditambahkan lagi bahwa rehab rumah yang dibiayai melalui dana APBN ini, satu unitnya mendapat dana sebesar Rp 17.500.000.

Dia berharap kepada fasilitator sebagai pendamping masyarakat agar bekerja dengan baik, serta juga menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat.

Ditambahkan lagi bahwa dirinya sejak dilantik selalu secara berkelanjutan melakukan pembangunan terhadap rumah yang tidak layak huni melalui program bedah rumah.

“Ini saya lakukan, sebab saya memang bertekat bagaimana seluruh masyarakat Pesisir Selatan tinggal di rumah yang layak huni,” tutupnya.***

Pessel

Pessel Menerima Hibah Jalan Desa, Hak Pengelolaan Jaringan SPAM, Senilai Rp 20 Milyar lebih

Painan,-Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerima hibah jalan desa dan serahterima pengelolaan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Bahari Mandeh dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Penandatanganan berita acara serahterima tersebut dilakukan Bupati Pesisir Selatan, H.Hendrajoni. Sementara Dirjen Cipta Karya diwakili Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Syafriyanti. Acara tersebut dilaksanakan di ruang kerja bupati, Rabu (1/7).

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Syafriyanti disela-sela penyerahan hibah jalan desa dan serahterima pengelolaan jaringan perpipaan SPAM tersebut mengatakan, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta peningkatan kesehatan masyarakat.

Infrastruktur itu seperti jalan desa untuk memperlancar mobilisasi hasil-hasil produk pertanian, perkebunan dan lainnya, dan juga untuk memudahkan askses transportasi. Intinya, jalan desa menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah pusat membangun jaringan perpipaan air bersih yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Dimana, air bersih sangat penting untuk peningkatan kesehatan masyarakat.

“Ya, untuk Kabupaten Pesisir Selatan, jalan desa yang dihibahkan itu senilai Rp 3,2 miliar. Sedangkan jaringan perpipaan SPAM senilai Rp 17 miliar. Jadi total dananya senilai Rp 20,2 milar,” ungkap Syafriyanti.

Ia menambahkan, pembangunan jalan desa oleh Kementerian PUPR itu dilaksanakan pada tahun 2015 dan pembangunan jaringan perpipaan SPAM dilaksanakan tahun 2019 lalu.

Sementara itu Bupati Pesisir Selatan, H.Hendrajoni mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang telah membangun infrastruktur yaitu jalan desa dan jaringan perpipaan air bersih untuk masyarakat di daerah ini.

“Infrastruktur jalan desa dan jaringan perpipaan air bersih tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Mudahan-mudahan kedepan akan semakin banyak lagi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat di Pesisir Selatan,” harap bupati lagi.***