Menampilkan: 1 - 10 dari 19 HASIL
Dana Desa

Pendapatan Asli Terbesar, Nagari Koto Bangun Dikunjungi DPRD Sumbar

Kapur IX, PilarbangsaNews

Prestasi mencengangkan berhasil ditoreh oleh Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota. Dalam setahun, nagari yang berpenduduk 3.848 jiwa ini berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) hingga ratusan juta rupiah.

Wali Nagari Koto Bangun Yusarlis Datuk Sutan Panghulu mengatakan, dari setiap proses penimbangan gambir, termasuk daun gambir, dikenakan retribusi untuk nagari. Dasar hukumnya adalah Peraturan Nagari (Perna), yang dananya menjadi PAN.

“Alhamdulillah, dana PAN kita bisa mencapai rata-rata Rp300 juta setahun. Namun karena pandemi, tahun 2020 pendapatan asli nagari hanya Rp70 juta,” kata Yusarlis, di hadapan Tim Komisi 1 DPRD Sumbar, Jum’at (15/1) yang berkunjung ke Nagari Koto Bangun.

Dari seluruh nagari di Sumbar, Koto Bangun memang juara dalam pendapatan asli nagari. Banyak nagari hanya mampu meraih PAN maksimal Rp5 hingga Rp10 juta, bahkan ada nagari yang belum bisa membukukan PAN sama sekali.

Kunjungan Tim Komisi 1 DPRD Sumbar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ke Koto Bangun, dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa, termasuk upaya penanganan Covid-19 berbasis nagari.

Dalam kesempatan bertemu wakil rakyat ini, Wali Nagari Yusarlis Datuk Sutan Panghulu menyampaikan aspirasi perbaikan jalan provinsi, penyelesaian jalan tembus Limapuluh Kota-Pasaman, stabilisasi harga gambir, bantuan terhadap lembaga adat LKAAM, dan permohonan bantuan infrastruktur untuk objek wisata air terjun Lubuk Batang dan permandian alami Patamuan.

“Kami sangat berharap adanya dana pokok pikiran Anggota DPRD Sumbar direalisasikan dalam bentuk infrastruktur di Nagari Koto Bangun,” kata Yusarlis yang didampingi oleh Kadis PMN Limapuluh Kota Drs. A. Zuhdi Perama, M.Si.

Menanggapi aspirasi dari Wali Nagari Koto Bangun, Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas mengatakan, dengan adanya Perda Pemberdayaan Masyarakat Sumbar, maka sudah ada legalitas pemberian bantuan dari Pemprov langsung ke nagari. Saat ini, regulasi ini menunggu terbitnya Pergub sebagai panduan teknis dari Perda.

HM Nurnas, politisi Partai Demokrat ini optimis jika Dana Desa dikelola dengan baik, ditambah pula bantuan dari Pemprov melalui Anggota DPRD maka nagari-nagari di Sumbar akan makin cepat mencapai kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tanggapan lain yang tidak kalah hebatnya disampaikan Muzli M. Nur, yang mengatakan bahwa diperlukan komunikasi dan kegigihan dari masyarakat memperjuangkan aspirasinya. “Pak Wali jangan bosan-bosan mengingatkan Pemprov dan DPRD agar aspirasi masyarakat dapat direalisasikan,” kata Muzli M. Nur, sembari membantu salah satu mesjid di Koto Bangun sebesar Rp20 juta.

Tim Komisi 1 DPRD Sumbar yang berkunjung ke Nagari Koto Bangun, Kec. Kapur IX adalah Ketua Komisi Syamsul Bahri (PDIP), Wakil Ketua Komisi Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Sekretaris Komisi HM. Nurnas (Demokrat), Zarfi Deson (Golkar), Bakri Bakar (Nasdem), Muzli M. Nur (PAN), Muhammad Ridwan (PKS), Jempol (Gerindra) dan Rio (Staf Komisi 1).

Dari Dinas PMD Sumbar yang mendampingi wakil rakyat ini Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., Kabid Pemerintahan Desa Azwar, SE.,M.Si., Sekretaris Dinas PMD Drs. Armen dan Kasi Kelembagaan/Perangkat Nagari Pirmanto, ST.TP. (gk)

Dana Desa

Ada Apa BLT di Kamang Hilia? Komisi 1 DPRD Sumbar Datang Menyigi

Agam, PilarbangsaNews

Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam memastikan bahwa penyaluran BLT tidak terdapat data ganda. Strateginya adalah dengan pendataan berlapis, mulai dari Relawan Covid-19, Ninik Mamak, Pemuda hingga perangkat Wali Nagari.

“Alhamdulillah dalam penyaluran BLT tidak ada kekisruhan, baik itu BLT yang berasal dari Kemensos, Pemprov dan BLT Dana Desa. Pendekatannya kearifan lokal dengan memaksimalkan 97 Relawan Covid-19,” kata Wali Nagari Kamang Hilia Khudri Elhami di hadapan Komisi 1 DPRD Sumbar, Kamis (14/1).

Nagari Kamang Hilia menerima Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp763 juta, yang digunakan untuk BLT Rp342 juta untuk 257 KK, untuk Padat Karya Tunai Desa Rp251 juta, untuk pemberdayaan Rp145 juta, dan penanganan darurat Covid-19 sebesar Rp115 juta.

Atas pertanyaan Wakil Ketua Komisi 1 Evi Yandri Rajo Budiman, dalam penanganan Covid-19 di Nagari Kamang Hilia bisa teratasi dengan baik dan sampai kini tetap menjalankan Protokol Kesehatan dengan ketat. Namun yang agak sulit diwujudkan di Kamang Hilia adalah rumah isolasi, karena masyarakat takut rumahnya dijadikan tempat menampung orang yang sakit Covid-19.

Atas adanya aspirasi dari Anggota Bamus Wilson Sutan Penghulu tentang normalisasi Batang Agam, maka Ketua Komisi 1 DPRD Sumbar Syamsul Bahri menjanjikan akan menampung usulan ini untuk diteruskan kepada Pemprov Sumbar dan Balai Wilayah Sungai V di Padang.

Tim Komisi 1 DPRD yang berkunjung ke Nagari Kamang Hilia terdiri dari Ketua Komisi Syamsul Bahri (PDIP), Wakil Ketua Komisi Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Sekretaris Komisi HM. Nurnas (Demokrat), Zarfi Deson (Golkar), Bakri Bakar (Nasdem), Muzli M. Nur (PAN), Muhammad Ridwan (PKS), Jempol (Gerindra) dan Rio (Staf Komisi 1).

Mendampingi Tim Komisi 1 DPRD adalah Kepala Dinas PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal, MM., yang mengingatkan jajaran Wali Nagari Kamang Hilia untuk berhati-hati dalam pengelolaan Dana Desa, selalu berpedoman kepada Permendes dan Peraturan Menteri Keuangan. “Saya harapkan pengelolaan Dana Desa tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna,” kata Syafrizal, mantan Pj Bupati Kepulauan Mentawai ini.

Diharapkan oleh Kadis PMD Sumbar pada tahun 2021 arah penggunaan Dana Desa dititikberatkan pada BLT dampak Covid, PKTD, peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.

“Ke depan status IDM Nagari Kamang Hilia yang saat ini berkembang dapat meningkat jadi maju atau mandiri,” kata Syafrizal Ucok yang didampingi oleh Kabid Pemerintahan dan Desa Azwar, SE.,M.Si., Sekretaris PMD Sumbar Drs. Armen, Kasi Kelembagaan Perangkat Nagari Pirmanto,STTP., Korprov KPW Dana Desa Feri Irawan, S.Ag.,M.Si dan Khairul Anwar, SH. (gk)

Dana Desa

Kadis PMD Syafrizal; Kawal Dana Desa, Patuhi Permendes

Padang, PilarbangsaNews

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumbar Drs. H. Syafrizal, MM menegaskan, keberadaan Tenaga Ahli P3MD di kabupaten/kota sampai saat ini masih diperlukan, terutama dalam mendampingi dan mengawal penggunaan Dana Desa 2021.

Karena itu, Syafrizal mengharapkan kepada Kementrian Desa PDTT pada tahun 2021 tetap mengakomodir keberadaan tenaga ahli ini, termasuk tenaga pendamping desa, sehingga pengelolaan Dana Desa di Sumbar dapat realisasi secara maksimal pada tahun-tahun mendatang.

Penegasan dan harapan Kadis PMD Sumbar Syafrizal ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi P3MD Sumbar, Kamis (7/1) di Padang, yang diikuti oleh Tenaga Ahli P3MD se Sumbar, termasuk Konsultan Pendamping Wilayah II Dana Desa, yang jumlah 35 orang. Turut mendampingi Kadis dalam acara ini Kabid UEM TTG Desrianto Boy, S.Pd.,M.Pd., Sekretaris Dinas PMD Sumbar Drs. Armen, dan Kordinator Provinsi KPW Dana Desa Feri Irawan, S.Ag.,M.Si.

Pengelolaan Dana Desa 2020, Sumatera Barat termasuk cukup baik di tingkat nasional, termasuk adanya banyak sekali inovasi yang dilakukan di tingkat nagari sesuai dengan potensi lokal desa. Bahkan Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa yang merupakan program inovasi Dinas PMD Sumbar mendapat apresiasi dari Kementrian Desa PDTT, dan dicontoh oleh provinsi lain.

Diingatkan oleh Kadis PMD Syafrizal, dalam pelaksanaan tugas pendampingan di masa pandemi Covid-19, seluruh Tenaga Ahli P3MD diharapkan mengedepankan Protokol Kesehatan. “Saya tidak mau para tenaga ahli dan pendamping desa terpapar Covid-19. Saya mau jajaran P3MD sehat dan kuat,” kata Syafrizal yang akrab dipanggil Pak Ucok ini.

Diakui oleh Kadis PMD Sumbar yang didampingi Korprov Feri Irawan, memang ada beberapa nagari di kabupaten yang tidak mencapai realisasi anggaran 100 persen, karena berbagai kendala antara lain karena terlambatnya penunjukan Pj Wali Negari yang habis masa jabatannya, pengerjaan kegiatan fisik yang tidak sesuai waktu dan kendala teknis administrasi lainnya.

Kepada semua tenaga ahli P3MD se Sumbar diingatkan oleh Syafrizal untuk selalu mengawal Wali Nagari dan Kepala Desa mematuhi aturan penggunaan Dana Desa, yaitu Permendes, Permendagri dan Peraturan Menteri Keuangan. “Tidak ada lain aturan penggunaan Dana Desa kecuali Permendes sebagai panduan utama yang harus dipedomani,” kata Syafrizal, mantan Pj Bupati Kepulauan Mentawai ini.

Alokasi Dana Desa untuk Sumatera Barat tahun 2020 sebesar Rp951 miliar setelah refocusing Anggaran Covid-19. Tahun 2021 ini untuk Sumbar dialokasikan Dana Desa sebesar Rp992 miliar untuk 928 nagari dan desa. (gk)

Dana Desa

Nagari Terbaik Transparansi Sumbar 2020 Diserahkan dalam Rakor Binwas DD

Padang, PilarbangsaNews

Nagari Terbaik, yang menjadi pemuncak Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa 2020, hari Senin (21/12) diserahkan hadiahnya berupa piala dan uang tunai, pada pembukaan Rapat Kordinasi Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Sumbar 2020, di Hotel Pangeran Beach, Padang.

Penyerahan hadiah dilakukan Gubernur Sumbar diwakili Asisten Pemerintahan Devi Kurnia, SH.,MM., yang didampingi Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal, MM., Ketua PWI Sumbar H. Heranof Firdaus, S.Sos., Kepala Kanwil Dirjen Anggaran Sumbar, Kabid Pemerintahan Nagari Dinas PMD Sumbar Azwar, SE., M.Si., dan seluruh Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa 2020.

Dalam Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa 2020 Nagari Kumanis, Kec. Sumpur Kudus, Kab. Sijunjung tampil sebagai Terbaik I, disusul Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat sebagai Terbaik II dan sebagai Terbaik III adalah Nagari Koto Bangun, Kec. Pangkalan, Kab. Limapuluh Kota.

Untuk kategori Pembina Dana Desa, keluar sebagai Terbaik I adalah Bupati Limapuluh Kota Ir. Irfendi Arbi, MP., Terbaik II adalah Bupati Pasaman Barat Yulianto, SH.MM dan Terbaik III adalah Bupati Agam Dr. Ir. Indra Catri, MAP.

Nagari Terbaik Transparansi Dana Desa 2020

Gubernur Sumbar yang diwakili Asisten Pemerintahan Devi Kurnia mengatakan, saat ini tidak ada yang bisa dirahasiakan lagi dalam administrasi pemerintahan. Semua harus terbuka dan transparan sesuai dengan kehendak Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. “Jika ada pejabat publik, termasuk Wali Nagari, yang mencoba menutupi informasi pemerintahan apalagi menyembunyikan, akan berhadapan dengan hukum,” kata Devi Kurnia.

Karena itu, mulailah bersikap terbuka kepada masyarakat dari setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Kalau Dana Desa, maka transparan lah sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. “Jika aparatur terbuka, menimbulkan kepercayaan dan pasti partisipasi masyarakat akan meningkat,” ujar Devi Kurnia lagi.

Sehubungan dengan harapan pemerintah untuk keterbukaan dan transparansi ini, maka Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa yang dilaksanakan Dinas PMD Sumbar, merupakan inovasi yang perlu diteruskan. Penilaian ini mendapat pujian di tingkat nasional, dan menjadi contoh oleh provinsi lain di Indonesia.

Pemred PilarbangsaNews Gusfen Khairul menyerahkan hadiah Transparansi Dana Desa 2020

Sementara itu Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal, MM. mengatakan, bahwa Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa ini adalah melihat sejauh mana aspek-aspek keterbukaan dan transparansi ini diaplikasikan dalam pengelolaan Dana Desa. “Ini penilaian oleh tim ataa pelaksanaan, bukan perlombaan. Artinya tidak ada yang bisa direkayasa atau dibuat-buat,” kata Syafrizal, mantan Pj Bupati Kepulauan Mentawai ini.

Sejarah adanya Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa ini, kata Syafrizal, adalah pada tahun 2017 lalu, saat akan diselenggarakan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Sumbar.

Dalam penilaian Transparansi Dana Desa ini bekerjasama dengan PWI Sumbar, didukung oleh Pamong Senior Drs. Rusdi Lubis, M.Si., Komisioner Komisi Informasi dan Korprov KPW Pendamping Profesional Dana Desa Feri Irawan, S.Ag. “Insya Allah tahun tahun mendatang kita programkan terus penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa ini,” kata Kabid Pemerintahan Nagari Azwar, SE.,M.Si. (gk)

Dana Desa

Alhamdulillah, Tim Transparansi Dana Desa Merapat di Tua Peijat Mentawai

Tua Peijat, PilarbangsaNews

Sekitar pukul 05.30 WIB hari Senin (30/11), KMP Ambu Ambu merapat di Pelabuhan Tua Peijat, Kec. Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Alhamdulillah kita sudah sampai,” kata Kabid Pemerintahan Nagari PMD Sumbar Drs. Azwar, M.Si.

Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa 2020 Sumbar berkunjung ke Kepulauan Mentawai dalam rangka mendengarkan ekspos bupati, penilaian dan mengunjungi Desa Sipora Jaya untuk mendapatkan fakta lapangan pengelolaan Dana Desa.

Di pelabuhan Tua Peijat, Ketua Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa Azwar dan Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus, S.Sos disambut oleh Kadis PMD-KB Mentawai DR. Ridwan Siritubui, M.Si. dan sejumlah OPD kabupaten.

Menurut Azwar, Kabupaten Mentawai pertama kali ikut dalam penilaian Transparansi Dana Desa. Penilaian ini sudah yang keempat kali, merupakan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) bekerjasama dengan PWI Sumbar dan Komisi Informasi. Diawali tahun 2017 lalu menjelang Hari Pers Nasional (HPN) 2018.

Di tingkat nasional, Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa ini mendapat apreasiasi dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri sebagai sebuah inovasi daerah, dalam mendorong transparansi pengelolaan Dana Desa.

Dalam kunjungan ke Kepulauan Mentawai ini Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa ini diketuai oleh Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., yang diwakili Drs. Azwar, M.Si dengan Anggota Tim Heranof Firdaus (Ketua PWI), DR. Ir. Basril Basyar, MM (Ketua DKP PWI), Gusfen Khairul (PWI), Eko Yance Edrie (PWI), Junaidi Jarat (PWI), Feri Irawan, S.Ag. (Korprov KPW Sumbar) dan Eko Herlambang, ST (PMD).

Selain kegiatan utama berupa mendengarkan paparan Bupati Mentawai dan kunjungan ke Desa Sipora Jaya, Tim Penilai juga akan diajak mengunjungi sejumlah kawasan wisata di ibu Kabupaten Mentawai. (gk)

Dana Desa

Inovasi Mantap Hantarkan Limapuluh Kota Berprestasi Nasional

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Inovasi “Mantap” dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Limapuluh Kota mendapat apresiasi yang luar biasa dari Tim Penilaian Kompetensi dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Hal itu disampaikan pimpinan dan anggota tim dalam acara penilaian yang berlangsung di kediaman Bupati Limapuluh Kota di Labuh Basilang, Kota Payakumbuh, Rabu (26/11 ).

Menurut Bupati Limapuluh Kota Ir. Irfendi Arbi,MP Inovasi Mantap adalah singkatan dari Manajemen, Alokasi Dana Nagari Berdasarkan Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif.

Menurut Irfendi Arbi, Inovasi Mantap dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, terutama dalam pembinaan dan pengawasan dana desa. Inovasi ini telah menjadi ikon mengagumkan di kawasan Sumbar.

Program Inovasi Mantap ini digagas semenjak 2018 dan selalu dibenahi dari tahun ke tahun. Diskripsi Inovasi Mantap mengandung prinsip-prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Dijelaskan Bupati, makna transparan manajemen pengelolaan dana desa di nagari dilakukan secara terbuka dan penuh tanggung jawab. “Akuntabel berarti pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara luas,” kata Bupati Irfendi Arbi yang didampingi Kadis PMN Limapuluh Kota Drs. Prama, M.Si.

Pelaksanaan dana desa berbasis Inovasi Mantap telah menghantarkan Kabupaten Limapuluh Kota memperoleh kemajuan luar biasa dan meraih banyak penghargaan. Hampir 200 penghargaan diterima selama kepemimpinan Irfendi Arbi yang segera mengakhiri masa jabatan awal 2021 ini.

Sebanyak empat nagari berstatus sangat tertinggal dientaskan menjadi nagari berkembang. Dan dari 79 nagari di 50 Kota saat ini empat diantaranya berstatus desa mandiri.

Kabupaten Limapuluh Kota sudah beberapa kali ditetapkan sebagai pemenang penilaian kompetensi dan transparansi pengelolaan dana tingkat Provinsi Sumatera Barat. Bahkan salah satu nagari yaitu Nagari Taram keluar sebagai Nagari Terbaik tingkat Nasional tahun 2018.

Nagari Taram ini telah dijadikan sebagai nagari pembelajaran bagi daerah-daerah lain di Indonesia dan ramai dikunjungi sebagai tujuan studi banding. Ratusan bahkan ribuan tamu mendatangi nagari ini.

Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa 2020 dari Dinas PMD Sumbar yang diketuai Drs. Syafrizal Ucok, MM., dengan Anggota Tim Drs. Azwar, M.Si. (Kabid Pemerintahan Desa PMD), Drs. Rusdi Lubis, M.Si (Pamong Senior), DR. Ir. Basril Basyar, MM (Ketua DKP PWI), Gusfen Khairul (PWI), Eko Yance Edrie (PWI), Edi Jarot (PWI), Adrian Tuswandi, SH (Komisi Informasi) dan Primanto, S.STP (Kasi PMD).

Setelah mendengarkan ekspos Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Tim Penilai mendengarkan pula ekspos Wali Nagari Koto Bangun, Kec. Kapur IX Yusarlis Dt. Sutan Penghulu. (gk)

Dana Desa

Hebat! Ekonomi di Nagari Kumanis Ditopang Bumnag Batu Jonggi

Sijunjung, PilarbangsaNews

Acungan jempol bisa diberikan kepada Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Batu Jonggi, Nagari Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Meski kontribusi untuk nagari masih sedikit, tapi peran Bumnag sebagai lokomotif ekonomi di nagari sudah mulai tampak.

Dalam eksposnya di depan Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa 2020, Wali Nagari Kumanis Sumiki Kamel mengatakan, Bumnag Batu Jonggi telah menggerakkan ekonomi masyarakat nagari yaitu mengayomi kelompok batik, usaha gula semut (aren) dan kerajinan bambu.

Selain itu, usaha pokok yang kini ditangani oleh Bumnag Batu Jonggi adalah pengelolaan sarana air bersih, yang cakupannya sudah 90 persen rumah tangga di Nagari Kumanis. “Meski baru berusia satu tahun lebih, Bumnag Batu Jonggi sudah bisa menggaji pengelola secara layak dan memberi pemasukan kepada nagari hingga Rp5 juta untuk tahun pertama,” kata Sumiki Kamel, Rabu (25/11) petang.

Prestasi Bumnag ini memang diunggulkan oleh Nagari Kumanis, sehingga penyertaan modal dari Dana Desa terus dikucurkan hingga kini sudah mencapai Rp195 juta. Tahun 2021 ditargetkan Rp250 juta dan sampai tahun 2025 mendatang Bumnag Batu Jonggi diharapkan sudah memiliki modal Rp1,5 miliar.

Direktur Bumnag Batu Jonggi Jumadi mengatakan, prospek usaha batik, gula semut dan kerajinan bambu sangat terbuka meski di masa pandemi ini. Permintaan pasar terus meningkat. Karena itu produksi terus digenjot. “Menyikapi permintaan pasar, Bumnag akan mengembangkan batik cetak yang harganya lebih bersaing dan peningkatan produksi gula semut dengan menambah alat produksi,” kata Jumadi.

Nagari Kumanis menang fokus terhadap pemberdayaan sektor ekonomi ke depan. Selain mengandalkan Bumnag, nagari melalui Dana Desa akan membagikan 10 bibit pinang wangi kepada setiap KK, membagikan bibit sayuran dan lele mutiara. “Kita fokus pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain karet yang ada, kita akan jadikan Kumanis sebagai sentra pinang. Insya Allah tahun 2024 Nagari Kumanis akan jadi daerah pengekspor pinang,” kata Wali Nagari Sumiki Kamel bersemangat.

Dana Desa di Nagari Kumanis pada tahun 2020 jumlahnya Rp818 juta. Karena pandemi Covid-19, maka digunakan Rp386 juta untuk penanggulangan Darurat Covid, sisanya untuk Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai Desa di empat jorong yang ada di Nagari Kumanis.

Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa memberi apresiasi positif terhadap Nagari Kumanis, yang menggunakan Dana Desa, tidak saja untuk fisik, tetapi juga untuk pemberdayaan, penanganan Covid-19 dan yang paling penting untuk Bumnag dalam upaya menggerakkan ekonomi di nagari. “Ruh dari pengucuran Dana Desa dapat ditangkap dan diimplementasikan dengan baik oleh Nagari Kumanis,” kata Kabid Pemerintahan Nagari Dinas PMD Sumbar Drs. Azwar, M.Si mengomentari.

Sementara Anggota Tim Penilai Drs. H. Rusdi Lubis, M.Si turut memberikan apresiasi kepada Nagari Kumanis, terutama terhadap upaya yang nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan Bumnag.

Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa 2020 Sumatera Barat diketuai oleh Drs. H. Syafrizal Ucok, MM yang datang ke Sijunjung adalah Drs. Azwar, M.Si (PMD), Drs. Rusdi Lubis, M.Si (Pamong Senior), DR. Ir. Basril Basyar, MM (Ketua DKP PWI), Gusfen Khairul (PWI), Eko Yance Edrie (PWI) dan Edi Jarot (PWI).

Sebelum berkunjung ke Nagari Kumanis, Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa ini diterima oleh Bupati Sijunjung diwakili Asisten Pemerintahan Yenuarita dan didampingi oleh Kadis PMN Sijunjung Kasmiardi dan Camat Sumpur Kudus Roni Satria. (gk)

Dana Desa

Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa Sumbar Nilai Bupati Pessel

Painan, PilarbangsaNews

Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa tingkat Provinsi Sumatera Barat melakukan penilaian terhadap bupati sebagai pembina pelaksanaan dana desa dan walinagari sebagai pelaksana dana desa, Selasa (24/11) di ruang rapat bupati setempat.

Rombongan tim penilai diterima Bupati Pesisir Selatan diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab, Muskamal didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Wendi, sejumlah kepala perangkat daerah dan kepala bagian di lingkup Setdakab.

Rombongan penilai yang dipimpin Ketua Tim Penilai yang juga Kabid Pemerintah Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat Drs. Azwar, M.Si.

Selanjutnya, anggota tim antara lain, Rusli Lubis, M.Si, (Pamong Senior), Basril Basyar (Perguruan Tinggi), Adrian Tuswandi (KI), Eko Yance Edri (wartawan), Gusfen Khairul (wartawan) dan Edi Jarot (wartawan). Dalam kesempatan itu juga hadir Kasi Kelembagaan Nagari PMD Sumbar Primanto, S.STP dan Pendamping Profesional Dana Desa.

Ketua Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa Provinsi Sumatera Barat, Azwar mengatakan, semula kegiatan penilaian direncanakan pada Agustus 2020. “Akan tetapi, baru bulan November 2020 ini, kegiatan penilaian baru terlaksana di Kabupaten Pesisir Selatan,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Pesisir Selatan, Wendi menjelaskan, pemerintah daerah telah menetapkan 14 regulasi, diantaranya, pengadaan barang dan jasa yang biayanya bersumber dari anggaran nagari, sistem prosedur pengelolaan aset dan lainnya. Selanjutnya, dilakukan pembinaan dan pengawasan keuangan nagari dan sistem keuangan desa.

Wendi menyebutkan, sebanyak 182 nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, rata-rata mendapat alokasi dana tiap nagari sebesar Rp1,3 miliar sampai Rp1,6 miliar per-tahun.

Di samping itu juga dilakukan inovasi oleh pemerintah nagari terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan nagari seperti SINAR ( Sistem Informasi Nagari), pembuatan website nagari dan lainnya.

Usai ekspos oleh Kadis PMDPPKB Pesisir Selatan, Wendi, tim penilai melanjutkan kunjungan ke lapangan yaitu Nagari Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang. (***)

Dana Desa

Sejauh Mana Tanah Datar Transparan Mengelola Dana Desa? Ini Jawabannya!

Tanah Datar, PilarbangsaNews

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya melakukan transparansi pengunaan dana desa dengan melakukan pembinaan ke nagari-nagari. Hal ini dilakukan tak lain agar dana desa dapat tersalurkan dengan baik. Pemerintah setempat pun juga telah menghimbau Pemerintah Nagari untuk memanfaatkan papan informasi, media cetak maupun media elektronik sebagai informasi transparansi pengelolaan dana tersebut.

Hal itu disampaikan Pjs. Bupati Tanah Datar diwakili Asisten Pemerintahan Suhermen dalam eksposnya di hadapan tim penilai kompetensi transparansi pelaksanaan dana desa dan pembina terbaik tahun 2020 Tingkat Propinsi Sumatera Barat, di gedung Indo jolito, Batusangkar, Rabu (18/11).

Lebih lanjut Suhermen mengatakam, pembangunan kawasan pedesaan bertujuan untuk mempercepat kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan pemecahan masalah. Sedangkan di tahun berjalan atau 2020, realisasi dana desa difokuskan untuk pencegahan dan penanganan covid-19 berskala nagari.

“Berdasarkan Peraturan Bupati atau Surat Edaran terkait penanggulangan Covid-19 di nagari, beberapa regulasi telah dilakukan diantaranya pemberian bantuan langsung tunai (BLT), gerakan setengah miliar masker”, kata Suhermen.

“Dalam bentuk pengawasan Pemerintah telah melakukan kinerja antara lain pengawasan secara berkala oleh Inspektorat, melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Nagari,” lanjut Suhermen yang didampingi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tanah Datar Yonasmen dan Kabid Pemberdayaan Poppy.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Drs. H. Syafrizal, MM yang diwakili Drs. Azwar, M.Si selaku Kabid Pemerintahan Nagari Dinas PMD Sumbar mengatakan, ekspose Bupati telah menjadi pertimbangan tim penilai untuk memberikan gambaran pada penilaian kompetensi transparansi pelaksanaan dana desa dan pembina terbaik tahun 2020 yang akan bersaing pada Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.

Untuk penilaian dilakukan kepada pembina pelaksanaan dana desa yaitu kepala daerah sedangkan pelaksanaan transparansi dana desa, kepada Nagari Kumango kecamatan Sungai Tarab.

“Kami menilai kebijakan Kepala Daerah yang telah dijelaskan Bupati dalam eksposnya, kebijakan tersebut menyangkut pada pengelolaan serta mengendalikan dana desa untuk mencapai desa sejahtera dan mandiri. Pelaksanaan pun nantinya kami nilai dengan turun langsung ke Nagari yang telah ditunjuk,” pungkas Anwar.

Salah satu yang menarik di di Tanah Datar adalah adanya tempat bagi nagari untuk melakukan konsultasi dengan inspektorat dan PMD.

“Program ini sangat membantu aparatur nagari, dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa, kita tentu tidak ingin wali nagari terjerat hukum karena ketidaktahuan manajemen keuangan,” jelas Tim Penilai Rusdi Lubis.

Tanya jawab dilakukan juga sekaligus memberikan masukan kepada Pemkab Tanah Datar terkait peningkatan kompetensi pengelolaan dan transparansi dana desa.

Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa yang datang ke Tanah Datar adalah Drs. Azwar, MSi (Dinas PMD), Drs. Rusdi Lubis, M.Si (pamong senior), Dr. Basril Basyar, MM (DKP PWI Sumbar), Nofal Wiska (Ketua KI), Gusfen Khairul (PWI), Eko Yance Edrie (PWI), Jumaidi Jarat (PWI), Feri Irawan (KPW Sumbar) dan Eko Herlambang (Dinas PMD).

Setelah mendapatkan ekspos di Gedung Indo Jalito dari Asisten Pemerintahan, Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa berkunjung ke Nagari Kumango, Kec. Sungai Tarab. (gk)

Dana Desa

Lawan Covid, Tujuh Nagari di Kabupaten Solok Jadi ‘Kampung Tageh’

Solok, PilarbangsaNews

Perang melawan virus Covid-19 berlangsung secara masif di seluruh pelosok negeri, termasuk di Kabupaten Solok. Dengan mencanangkan Gerakan Nagari Tanggap Covid-19, maka beberapa nagari sudah mendapatkan gelar sebagai ‘Kampung Tageh Covid-19’.

Menurut Asisten Pemerintahan Pemkab Solok Edisar, SH.M.Hum, gerakan menuju ‘Kampung Tageh Covid-19’ ini adalah buah kerjasama Pemkab dengan Polres Solok, dimana aparat pemerintahan dan anggota Polri menegakkan protokol kesehatan, membantu masyarakat yang terpapar dan terdampak, program ketahanan pangan serta terus menerus melakukan aktifitas untuk melawan Covid-19.

“Upaya konkrit dari Kampung Tageh ini berupa usaha terpadu semua stakeholder di nagari dalam penanganan dan pengendalian virus Covid-19. Tidak saja aparat yang berpartisipasi tetapi seluruh masyarakat di nagari itu, sehingga menyetop penyebaran Virus Covid-19 menjadi budaya baru,” kata Edisar Datuk Manti Basa yang mewakili Bupati Solok, Selasa (17/11) ketika menerima Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa 2020 di Kayu Aro, Solok.

Hingga saat ini, tujuh nagari di Kabupaten Solok sudah menjadi ‘Kampung Tageh Covid-19’ yaitu Nagari Jawi Jawi, Nagari Sungai Durian, Nagari Supayang, Nagari Talang Babungo, Nagari Muaro Pingai, Nagari Tanjung Bingkuang dan Nagari Simpang Tanjuang Nan Empat. “Sementara tujuh nagari dulu sebagai Kampung Tageh, dan nagari lain kita dorong untuk mencontoh,” kata Edisar yang didampingi Kadis PMN Feris Nofel, Kepala Inspektorat Ermantias, Kabag Hukum Syamsul Bahri dan Baperlitbang Erizal.

Kabupaten Solok tahun 2020 menerima Dana Desa sebesar Rp77,3 miliar, yang digunakan Rp33,2 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp44,1 miliar untuk pemberdayaan masyarakat. Karena berkaitan dengan pandemi Covid-19, maka realisasi dari Dana Desa tersebut sebesar Rp3,2 miliar untuk penanganan darurat Covid-19, BLT Dana Desa sebesar Rp30 miliar dan Padat Karya Tunai Desa sebesar Rp77,3 miliar.

Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa 2020 sengaja turun ke kabupaten/kota untuk melihat fungsi kordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Daerah, dan aplikasi transparansi di tingkat nagari ataupun desa. “Yang tidak kalah pentingnya yang menjadi perhatian Tim Penilai adalah meninjau inovasi yang dilakukan oleh nagari dalam pemanfaatan Dana Desa 2020,” kata Drs. H. Rusdi Lubis, salah satu Anggota Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa 2020.

Tim ini dipimpin oleh Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah yang diwakili Kabid Pemerintahan Nagari Drs. Azwar, M.Si., Drs. Rusdi Lubis, M.Si (pamong senior), Heranof Firdaus, S.Sos (Ketua PWI Sumbar), DR. Ir. Basril Basyar, MM (Ketua DKP PWI), Gusfen Khairul (PWI), Eko Yance Edrie (PWI), Junaidi Jarat (PWI), Feri Irawan, S.Ag (KPW Sumbar), Adrian Tuswandi (Komisi Informasi) dan Retma Nency, S.STP (Dinas PMD). Setelah mendengar ekspos di Kantor Bupati, Tim Penilai diajak berkunjung ke Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diateh.

Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM kepada media mengatakan, Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa ini merupakan inovasi PMD Sumbar yang merupakan buah dari Hari Pers Nasional (HPN) 2018 lalu yang berlangsung di Padang. Kegiatan ini merupakan kerjasama Pemprov Sumbar dengan PWI Sumbar. (gk)