Jakarta

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menambah alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021, sehingga menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair, sedangkan tahun 2020 alokasinya hanya 8,9 juta ton.

“Semoga lebih banyak petani yang bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Pastinya petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu petani yang sudah tercatat di e-RDKK sesuai pengajuan yang diterima Kementan dari usulan pemerintah daerah,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (11/01/2021).

Sebagai informasi, sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Karena itu, Mentan menginstruksikan jajarannya untuk merapikan gerak lini di hilir subsidi pupuk.

“Tahun 2021 ini kita benar-benar awasi terutama lini tiga dan empat atau dari distributor ke agen, di kecamatan dan desa. Kalau bisa jalan di sini, ketersediaan pupuk bersubsidi terpenuhi,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan, Sarwo Edhy menjelaskan, berdasarkan e-RDKK yang diatur Kelompok Tani, petani penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas dua hektare.

Petani juga melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada perluasan areal tanam baru.

“Implementasi distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani akan dilakukan secara bertahap.

Namun untuk saat ini, belum semua daerah kita terapkan distribusi pupuk menggunakan Kartu Tani.

Kita akan lakukan bertahap hingga Kartu Tani tersebar ke seluruh Indonesia sesuai dengan data penerima pupuk subsidi,” ujarnya

Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementan, Muhammad Hatta penyaluran melalui sistem e-RDKK dilakukan supaya penerima subsidi betul-betul tepat sasaran.

Penyusunan e-RDKK ini bersumber dari kelompok tani dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima pupuk subsidi.

Oleh karena itu, Hatta meminta petani agar memastikan sudah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di e-RDKK untuk dapat pupuk bersubsidi.

“Jika di lapangan kami temukan kios yang mencoba menyulitkan petani dalam penebusan, maka kami tidak segan-segan akan mencabut izinnya,” tegas Hatta. /rls

Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menghimbau masyarakat untuk mewaspadai dan tidak terprovokasi terhadap teror dan upaya mengadu domba menjelang pergantian tahun baru.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono meminta masyarakat peka dan peduli pada lingkungan sekitar termasuk memperhatikan, serta mengenali tetangga samping rumah.

Argo juga mengingatkan peranan pengurus rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) untuk bekerja maksimal mengenali warganya.

Kemudian optimalisasi fungsi Bhabinkamtibmas, babinsa dan aparat kelurahan bisa mengidentifikasi warga sekitar.

“Kami juga menghimbau masyarakat jangan mudah percaya kepada berita-berita yang bersifat negatif, berita bohong (hoaks) dan provokatif, serta jangan mudah diadu domba oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab,” ujar Argo dalam keterangannya, Rabu (29/12/2020).

Di samping itu, Argo juga meminta masyarakat mewaspadai kemungkinan munculnya aksi teror selama perayaan malam pergantian Tahun Baru 2021 meskipun petugas telah menangkap beberapa terduga teroris.

“Kami juga meminta pemuka agama, guru dan orang tua menyampaikan imbauan serta pencerahan kepada lingkungan sekitarnya agar lebih peduli,” ungkap mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.

Lebih jauh Argo mengajak masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami menghimbau masyarakat tidak merayakan tahun baru di luar. Di rumah lebih baik dengan tetap menjaga protokol kesehatan,” tandas jenderal bintang dua itu. /rls

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja kendati Kemenkumham berhasil meraih sederet prestasi sepanjang tahun 2020.

Hal tersebut disampaikan Yasonna dalam acara Refleksi Akhir Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

“Tahun 2020 boleh berakhir, tetapi perjuangan dan kerja keras belum berakhir. Justru kita akan memulai babak dan episode yang baru di tahun 2021. Jaga integritas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas untuk menyelesaikan seluruh persoalan kinnerja secara tuntas dan berkualitas,” katanya dalam keterangan kepada wartawan.

“Semoga dengan berakhirnya 2020, berakhir pula pandemi Covid-19 di dunia ini. Dengan harapan baru, dengan kekuatan doa, dengan komitmen saling sinergi dan kolaborasi, mari bersama kita bergandengan tangan memasuki gerbang tahun 2021 dengan antusias, pikiran jernih, dan hati bersih. Ayo kita buktikan Kemenkumham pasti menjadi yang terbaik. Menjadi kementerian yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) sepanjang masa dan berkelas dunia,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Yasonna mengakui bahwa 2020 merupakan tahun yang penuh dinamika dan tantangan akibat tekanan pandemi Covid-19.

Itulah yang membuatnya mengapresiasi kinerja jajarannya yang membuat Kemenkumham bisa beradaptasi dan berhasil meraih sederet prestasi.

“Tahun 2020 telah mampu kita lewati dengan baik dan mengukir beberapa prestasi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Negara, yang telah setia menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Kemenkumham. Terutama kepada Menteri PAN-RB serta Ketua Ombudsman RI yang selalu setia mendampingi saya membina ASN Kemenkumham, membina pelayanan publik hingga berjalan dengan baik,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

“Apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran Kemenkumham yang tersebar di 1.079 satuan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, yang sepanjang tahun 2020 ini telah bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas untuk menyelesaikan target secara tuntas,” tutur Yasonna.

Yasonna menyampaikan bahwa Kemenkumham mengawali tahun 2020 dengan pembangunan Zona Integritas sekaligus mendeklarasikan Janji Kinerja.

Berawal dari komitmen tersebut, sebanyak 72 satuan kerja berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 11 satuan kerja lainnya mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Ini merupakan hal yang menggembirakan karena terjadi peningkatan dari tahun 2019 sejumlah 34 WBK dan 4 WBBM. Adapun tahun 2021, harus lebih baik serta meningkat lagi dari segi kualitas dan kuantitasnya,” kata Yasonna.

Selain itu, Kemenkumham juga meraih penghargaan atas keberhasilannya mengelola keuangan dengan baik.

Kementerian ini mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun 2019.

Kemenkumham juga mendapatkan predikat terbaik dari Kementerian Keuangan dalam pengelolaan anggaran.

Adaptasi juga digeber untuk tetap bisa menggelar pelayanan publik di tengah kenormalan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Di bidang Keimigrasian misalnya, Kemenkumham menerbitkan peraturan tentang pelarangan lalu lintas orang asing serta menerapkan protokol kesehatan bagi setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, perpanjangan izin tinggal online, visa online, dan inovasi Eazy Passport.

Untuk Pemasyarakatan disebutnya melakukan optimalisasi penggunaan teknologi dan informasi dalam bentuk sidang serta kunjungan online, pada bidang kekayaan intelektual dilakukan inovasi pendaftaran online lokvit (loket virtual) yang mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan, sementara di bidang Peraturan Perundang-Undangan bisa memfasilitasi pembentukan peraturan lewat rapat pembahasan secara daring.

Adapun bidang Administrasi Hukum Umum memperoleh pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai penyelenggara layanan publik tercepat secara daring.

Pengakuan dari MURI juga didapat di bidang penelitian dan pengkajian atas penyelenggaraan konferensi ilmiah internasional dengan peserta terbanyak.

Selain itu, Yasonna juga tak lupa menyampaikan apresiasi atas kinerja bidang Hak Asasi Manusia yang memperoleh beberapa penghargaan atas keberhasilan dalam menyelesaikan kasus HAM di Indonesia.

Tak cuma soal kinerja, Yasonna menyebut jajarannya turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan meringankan beban masyarakat lewat berbagai bantuan.

“Kemenkumham melakukan penerapan protokol kesehatan, pembagian personal hygiene dan vitamin kepada seluruh pegawai di pusat maupun wilayah, serta secara berkala melakukan tes rapid dan swab test kepada pegawai sehingga dapat mendeteksi dini gejala dan penyebaran Covid-19 guna memutus mata rantai penyebarannya,” tutur Yasonna.

“Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Kemenkumham memberikan layanan tes rapid drive thru sejumlah 1000 orang, memberikan bantuan sembako, APD, masker, faceshield, hingga hand sanitizer produksi dari lapas, serta pembagian hasil pertanian lapas kepada masyarakat,” ucap Yasonna. /rls

Jakarta – Menjelang akhir tahun 2020, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menggelar Konferensi Pers terkait pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, kemudian pencapaian program SDGs, program transformasi Ekonomi Indonesia, dan juga kelanjutan dari Pembangunan Ibu Kota Negara.

Konferensi pers ini dilakukan secara offline dan virtual pada hari Senin, 28 Desember 2020 di Bali.

Tahun 2021 Pemerintah telah membagi fokus pengembangan untuk 6 program yakni program pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; Penguatan Sistem Ketahanan Pangan; Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; Reformasi Sistem Ketahanan Bencana; dan Penguatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Mengenai pencapaian SDGs 2020, tahun ini dampak pandemi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, begitupula dengan pencapaian program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Menteri Suharso menyampaikan bahwa pencapaian SDGs di tahun ini sudah hampir separuhnya mencapai target.

“Pencapaian pelaksanaan SDGs tergambar dari 280 indikator, sekitar 52 persen telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) 2017-2019, 18 persen menunjukkan tren akan membaik, dan 30 persen yang memerlukan perhatian khusus,” ujar Menteri.

Kedepannya, Kementerian PPN Bappenas akan meningkatkan sinergi antar pelaku dan sumber pembiayaan (antara lain Blended Finance) dan mempercepat Penyelesaian Rencana Aksi Nasional (RAN) 2021-2024.

Pembangunan Nasional perlu memberikan perhatian khusus pada beberapa program seperti penurunan tingkat kemiskinan yang semakin melambat; prevalensi stunting, wasting, dan defisiensi zat-zat gizi mikro yang masih relatif tinggi pada anak balita; perlunya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, pemanfaatan energi yang lebih efisien, penurunan kesenjangan, pengelolaan konservasi perairan yang belum efektif, serta ketersediaan data yang berkualitas dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat.

Dalam kesempatan ini pula, Menteri Suharso menyampikan bahwa Bappenas akan terlibat dalam redesain Transformasi Ekonomi di Indonesia Pasca Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah mengganggu pencapaian Visi Indonesia 2045 untuk itu diperlukan desain baru sebagai langkah pemulihan ekonomi dan membawa Indonesia untuk keluar dari status Middle Income Trap.

Transformasi ekonomi sejatinya dilakukan untuk mengubah struktur perekonomian dari lower productivity to higher productivity sectors, meningkatkan produktivitas di masing-masing sector, dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan urgensi redesain transformasi ekonomi adalah untuk mengangkat Trajectory Ekonomi Indonesia.

“PR Besar Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang,” ungkap Menteri.

Bappenas telah menyiapkan 6 strategi besar Transformasi Ekonomi Indonesia yang bertema Build Forward Better,

• Pertama, yakni SDM Berdaya Saing;
• Kedua, Produktivitas Sektor Ekonomi;
• Ketiga, Ekonomi Hijau;
• Keempat, Transformasi Digital;
• Kelima, Integrasi Ekonomi Domestik; dan
• Keenam Pemindahan Ibukota Negara Baru. /rls

Jakarta – Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah anggota Komisi Yudisial (KY) pada, Senin (21/12/2020), di Istana Negara, Jakarta.

Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2020-2025 ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 131/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2020-2025.

Keputusan Presiden yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2020 dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2020.

Para calon anggota Komisi Yudisial yang mengucapkan sumpah di hadapan Presiden tersebut ialah :

1. Joko Sasmito, mewakili unsur mantan hakim;
2. M. Taufik HZ, mewakili unsur mantan hakim;
3. Binziad Kadafi, mewakili praktisi hukum;
4. Sukma Violetta, mewakili praktisi hukum;
5. Amzulian Rifai, mewakili akademisi;
6. Mukti Fajar Nur Dewata, mewakili akademisi; dan
7. Siti Nurjanah, mewakili unsur masyarakat.

Setelah upacara, Presiden didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan ucapan selamat kepada masing-masing anggota Komisi Yudisial dilanjutkan dengan foto bersama.

Untuk diketahui, acara pengucapan sumpah tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di mana para calon anggota Komisi Yudisial dan para tamu undangan terbatas yang hadir terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai protokol yang berlaku.

Tampak hadir pada acara tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. /rls

Jakarta, PilarbangsaNews, —

KOSONGNYA jabatan menteri Sosial (Mensos) pasca Juliari Batubara menjadi tersangka dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) tidak hanya melemahkan kabinet Jokowi. Akan tetapi hal itu juga tentu membuat citra PDIP terganggu.

Pemulihan kedua hal tersebut dipandang sangat perlu mengingat situasi saat ini yang perlu sosok dengan kepemimpinan yang sudah teruji dan terima oleh masyarakat.

Menanggapi situasi tersebut Ketua umum Relawan Jokowi alias RèJO HM Darmizal MS angkat bicara. Darmizal mendukung langkah presiden Jokowi dalam menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih menteri yang mampu bekerja keras, berintegritas sekaligus memulihkan citra kabinet dan partai pendukung pemerintah.

“Pilhan yang paling tepat untuk Mensos adalah Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T. atau bu Risma. Beliau adalah kader PDIP yang mampu membawa kota Surabaya menjadi kelas dunia. Kinerja Risma selama ini tidak perlu diragukan lagi,” ujar Darmizal Selasa 15 Desember 2020.

Salah satu pendiri partai Demokrat ini meyakini, bahwa sosok Risma akan mengangkat citra kabinet Joko Widodo. Karena, lanjutnya, kinerja Risma yang sudah teruji dan terbukti.

Selain itu Risma juga bisa memperbaiki citra PDIP sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, yang terganggu karena kadernya menjadi tersangka korupsi.

“Namun, tidak cukup hanya itu. Presiden juga perlu melakukan perombakan Kabinet atau reshuffle dengan mengganti pembantunya yang kinerjanya tidak maksimal. Harus diganti dengan para pejuang yang seirama dengan Presiden,” tegas Darmizal.

Situasi pandemi Covid-19 ini juga disoroti Darmizal sebagai keadaan yang luar biasa. Sehingga, Jolowi perlu kabinet yang tidak hanya kaleng-kaleng atau biasa-biasa saja.

“RèJO selaku organ pendukung dan pengawal Jokowi akan mendukung penuh Presiden melakukan reshuffle demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkas tokoh nasional asal Minangkabau ini.

Jakarta – Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020, Senin (14/12/2020).

“Kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah. Kiprah Kejaksaan adalah wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan di mata internasional. Tanpa Kejaksaan yang bersih dan dipercaya, satu fondasi penting pembangunan nasional juga akan rapuh,” ujar Presiden.

Ditambahkannya, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan melalui integritas dan profesionalitas.

“Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas,” tegasnya.

Kepala Negara menegaskan, pembenahan dari hulu sampai hilir di internal Kejaksaan dan dalam relasinya dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan.

Rekrutmen dan promosi harus dilakukan secara meritokratis, transparan, dan terbuka. SDM Kejaksaan harus memiliki integritas, wawasan kebangsaan, serta kesiapan menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang.

Kejaksaan harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan di masa depan serta menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara, seperti terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang, serta kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara.

“Kapasitas SDM Kejaksaan yang relevan dengan revolusi industri 4.0 juga harus diprioritaskan. Sistem kerja yang efisien, sistem kerja yang transparan harus terus diupayakan. Cara-cara manual yang lamban, cara-cara manual yang rentan korupsi harus ditinggalkan,” tegas Presiden.

Untuk itu Presiden mengapresiasi pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung.

“Ini bagus, apalagi telah disinergikan dengan Kemenko Polhukam, dengan Kepolisian, dengan Lapas, serta Pengadilan. Tetapi yang penting bahwa data-data dan teknologinya harus terus di-update, harus terus diperbaharui,” ujarnya.

Dalam sambutannya Presiden juga mengingatkan Kejaksaan untuk mengefektifkan pengawasan internal agar SDM Kejaksaan bertindak profesional.

“Pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat,” tegasnya.

Penanganan perkara harus diarahkan untuk mengoreksi kesalahan pelaku, memperbaiki pelaku, serta memulihkan korban kejahatan.

“Penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset kejahatan kepada negara. Tadi disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung bahwa telah kembali kurang lebih Rp19 triliun, ini jumlah yang sangat besar. Dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya,” tegas Presiden.

Diungkapkan Presiden, sebagai pemegang kuasa pemerintah Kejaksaan harus bekerja keras untuk membela kepentingan negara serta menyelamatkan aset-aset negara.

Namun, penegakan hukum yang dilakukan jangan sampai menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan maupun inovasi.

“Pengawasan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional, apalagi yang menyangkut penggunaan APBN yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat, dan membawa negara kita Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini,” ujar Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden juga menegaskan bahwa komitmen penuntasan masalah hak asasi manusia (HAM) masa lalu harus terus dilanjutkan.

Menurut Presiden, kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

“Kemajuan konkret dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Komnas HAM, perlu untuk diefektifkan,” tegasnya.

Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh sebanyak 4.386 warga Adhyaksa yang terdiri dari pejabat eselon I, II, III, dan IV serta segenap satuan kerja di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Raker ini merupakan forum untuk mengevaluasi atas pelaksanaan kinerja Kejaksaan di tahun 2020, sekaligus merumuskan arah kebijakan strategis di tahun 2021.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Adapun Jaksa Agung St. Burhanuddin mengikuti secara virtual dari Aula Gedung Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung. /rls

Jakarta – Kejaksaan Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja (Raker) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020, Senin (14/12/2020).

Rapat yang diadakan secara virtual dan dihadiri oleh sekitar 4.386 warga adhyaksa dari seluruh Indonesia ini mengangkat tema “Komitmen Kejaksaan Menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional”.

Jaksa Agung ST Burhanuddin di dalam laporannya menyampaikan, raker ini merupakan forum untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan di tahun 2020 sekaligus merumuskan arah kebijakan strategis Kejaksaan di tahun 2021.

Di hadapan Presiden Joko Widodo, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan peserta raker lainnya, Burhanuddin menyampaikan beberapa capaian kinerja Kejaksaan di tahun 2020.

Di Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan menangani perkara yang memiliki nilai kerugian yang cukup besar, menangani korporasi sebagai pelaku tindak pidana, serta menangani perkara yang bersentuhan dengan sektor penerimaan negara.

Kejaksaan juga menginisiasi penindakan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara.

“Tahun 2020, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di seluruh Indonesia berhasil menyelamatkan keuangan negara sebanyak Rp19,2 triliun dan telah berkontribusi untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBB) sebesar Rp346,1 miliar,” ungkapnya.

Di Bidang Tindak Pidana Umum, lanjut Burhanuddin, untuk mewujudkan keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, Kejaksaan telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Saat ini terdapat 107 perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan kebijakan ini kami berharap ke depan tidak ada lagi penegakan hukum yang justru menganiaya para pencari keadilan khususnya masyarakat kecil,” ungkap Jaksa Agung.

Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam rangka penanganan Covid-19, Kejaksaan melakukan pendampingan hukum dengan nilai total Rp38,7 triliun, juga pendampingan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dengan total nilai Rp68,2 triliun.

“Penyelamatan keuangan daerah di bidang perdata dan tata usaha negara sebanyak Rp239,5 triliun dan 11,8 juta dolar AS. Serta pemulihan keuangan negara sebanyak Rp11,1 triliun dan 406 ribu dolar AS,” paparnya.

Di Bidang Intelijen, Kejaksaan berperan aktif dalam mengamankan dan mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek strategis nasional.

“Berhasil mengamankan pembangunan strategis dengan total pagu anggaran sebanyak Rp289 triliun,” paparnya.

Dalam mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, imbuh Jaksa Agung, telah berhasil memfasilitasi investasi dengan nilai Rp26,3 triliun.

“Melalui program tangkap buronan telah menangkap sebanyak 146 buronan,” terangnya.

Di Bidang Pengawasan, imbuh Burhanuddin, pihaknya berhasil melakukan whisteblowing system dengan menyelesaikan sebanyak 107 pelaporan dari total 524 laporan pengaduan.

“Dilakukan penjatuhan hukuman disiplin terdapat 130 pegawai Kejaksaan,” tegasnya.

Di Bidang Pembinaan, dalam rangka membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, Kejaksaan telah membentuk assessment center dengan kegiatan antara lain seleksi jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi yang berkualifikasi pemantapan yang dilakukan secara terbuka.

“Kejaksaan telah melakukan pengamanan aset sebanyak Rp149,1 miliar dan 57 bidang tanah,” ungkap Burhanuddin.

“Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka menjaga kesinambungan sumber daya manusia yang berkualitas, tetap dilakukan pendidikan pembentukan dan pelatihan jaksa yang pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan diselenggarakan secara virtual sebanyak 400 calon jaksa,” pungkas Jaksa Agung Burhanuddin ST. /rls

Jakarta, PilarbangsaNews, —

Kosongnya jabatan Menteri Sosial pasca Juliari Batubara menjadi tersangka korupsi dana bantuan sosial tidak hanya melemahkan Kabinet Jokowi tetapi juga membuat citra PDIP terganggu. Pemulihan kedua hal tersebut dipandang sangat perlu mengingat situasi saat ini yang perlu sosok dengan kepemimpinan yang sudah teruji dan terima oleh masyarakat.

Menanggapi situasi tersebut Ketua Umum RèJO alias Relawan Jokowi, HM Darmizal MS angkat bicara. Darmizal mendukung Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih menteri yang mampu bekerja keras dan berintegritas sekaligus memulihkan citra kabinet dan partai pendukung pemerintah.

“Pilhan yang paling tepat untuk Menteri Sosial adalah Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T. atau Bu Risma. Beliau kader PDIP yang mampu membawa Kota Surabaya menjadi kelas dunia. Kinerjanya tidak perlu diragukan dan penerimaan masyarakat cukup baik”, ujar salah satu pendiri Partai Demokrat ini.

Darmizal juga menjelaskan bahwa sosok Risma akan mengankat citra kabinet Joko Widodo karena kinerja Risma yang sudah teruji dan terbukti. Selain itu Risma juga bisa memperbaiki citra PDIP sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, yang terganggu karena kadernya yang menjadi Menteri Sosial menjadi tersangka korupsi.

“Namun, tidak cukup hanya itu. Presiden juga perlu melakukan perombakan kabinet (resuffle) dengan mengganti pembantunya yang kinerjanya tidak maksimal. Harus diganti dengan para pejuang yang seirama dengan Presiden”, tegas Darmizal.

Situasi pandemi Covid-19 ini juga disoroti Darmizal sebagai keadaan yang luar biasa sehingga perlu kabinet yang tidak hanya kaleng kaleng atau biasa-biasa saja.

“RèJO selaku organ pendukung dan pengawal Jokowi akan mendukung penuh Presiden melakukan resuffle demi kepentingan bangsa dan negara”, pungkas tokoh nasional asal Minang ini. (Tmt)

Jakarta, PilarbangsaNews, — PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi saat ini dirasa perlu melakukan konsolidasi dan mengoptimalkan seluruh kekuatan dan sumber daya manusia (SDM) yang ada, baik pemerintah maupun masyarakat sipil untuk mengatasi krisis multidimensional.

“Presiden hendaknya membuat kebijakan yang tegas dan menyeluruh. Serta memimpin langsung langkah penanganan krisis ini,” demikian penegasan yang disampaikan Ketua umum Relawan Jokowi alias ReJO HM Darmizal MS saat acara bertajuk “Konsolidasi Pendukung Jokowi Mengawal Perubahan untuk Rakyat” di Jakarta Sabtu 12 Desember 2020.

Dikatakan lebih lanjut, saat ini Presiden juga perlu mengundang semua kekuatan di bidang ekonomi. Dari usaha besar sampai UMKM dan koperasi. Dari serikat buruh sampai perempuan kepala keluarga. Dari dunia akademik sampai praktisi start-up, di desa maupun kota.

“Hal itu untuk merumuskan strategi pemulihan ekonomi nasional yang menyeluruh dan efektif,” jelasnya.

Ditambahkan Darmizal, Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet Indonesia Maju.

Sehingga, menurutnya, pimpinan Kementerian dan Lembaga tidak menjadi beban yang berakibat turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Kami menyambut baik sikap tegas Presiden terhadap para menteri yang menjadi tersangka kasus korupsi,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya juga menghimbau seluruh elemen bangsa untuk bersatu menghadapi krisis multidimensional saat ini.

“Sebagai langkah konkret kami menggulirkan forum kebangsaan yang akan menjadi wadah konsolidasi kekuatan seluruh unsur masyarakat dalam menyumbangkan pemikiran demi kemajuan bangsa,” pungkas Darmizal.