Jakarta

Jakarta, Pilarbangsanews, — ANGGOTA DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Effendi Sianipar menyayangkan aksi demontrasi menolak UU Cipta Tenaga Kerja atau omnibus law yang berakhir rusuh hari ini.

Dilaporkan, masa buruh dan mahasiswa di sejumlah wilayah hari ini menggelar demontrasi hingga pembakaran atau perusakan sejumlah fasilitas publik. Tak hanya itu, kantor DPP PDI Perjuangan yang terletak di Jalan Diponegoro juga menjadi sasaran aksi fandalisme atau corat coret para demonstran.

“Menggelar unjuk rasa adalah sesutau yang diperbolehkan dan dilindungi UU. Namun, jika sudah mengganggu bahkan merusak fasilitas publik itu sudah masuk ranah hukum,” ujar Effendi dalam keterangan tertulisnya Kamis 8 Oktober 2020.

Dirinya menyayangkan aksi demontrasi hingga berujung perusukan. Bahkan, dirinya meminta agar aparat kepolisian memproses hukum pelaku pengrusakan itu.

“Itu tugas kepolisian. Siapapun yang merusak fasiltas publik harus di tangkap dan diproses hukum,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan dari daerah Riau I ini meminta agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sehingga, demontrasi yang seharusnya berjalan damai jangan ditunggangi oleh oknum yang ingin merusak tujuan murni aksi itu.

“Harus diwaspadai adanya penumpang gelap saat demontrasi berlangsung. Apalagi saya melihat di media anak SMA juga ikut-ikut demomtrasi bahkan ditangkap. Ini kan kasihan. Padahal mereka saat ini harus belajar secara darling,” pungkas anggota Komisi IV DPR RI ini.

Bogor, pilarbangsaNews – Ketua DPR RI Puan Maharani meresmikan Patung Bung Karno yang digelar bersamaan dengan Inaugurasi Peningkatan Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), di Plaza STIN, Bogor, Rabu (9/9/2020), Puan hadir sekaligus mewakili keluarga besar Presiden Sukarno.

Puan menyampaikan, sebagai bagian penting dari menanamkan rasa pengabdian kepada bangsa dan Negara, maka kita harus mengingat sejarah Indonesia dan semangat para pendiri bangsa.

“Saya mengajak para Taruna STIN dan segenap anggota BIN agar ketika melihat patung Bung Karno ini maka mengingat pengabdian beliau kepada Indonesia,” Kata Puan, dalam sambutannya di acara tersebut.

“Mengingat dan kemudian dengan segenap daya mengikuti jalan pengabdiannya bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” Sambung wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah V tersebut.

Puan menyampaikan, Bung Karno pernah menulis bahwa kebahagiaannya adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada Tanah Air, dan kepada bangsa.

Menurut Bung Karno, kata Puan, tanpa jiwa pengabdian itu maka beliau bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian itu maka Bung Karno merasa hidupnya bahagia dan membawa manfaat

“Itulah dedication of life Bung Karno,” Ujar Puan.

Peresmian patung Bung Karno di STIN dilakukan Puan bersama para tokoh lainnya, di antaranya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Baca juga :

Calon Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati Pessel dari Tapan…..

Ditandai dengan hitung mundur dan penekanan tombol pembuka kain berwarna merah yang menutup patung dengan tinggi sekitar empat meter itu.

Adapun Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menyaksikan secara virtual acara peresmian Patung Bung Karno di STIN, didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Setelah itu, Puan menyampaikan terima kasih atas pemberian brevet dan penganugerahan Warga Kehormatan STIN yang diberikan kepadanya.

“Dan, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap personel BIN atas jasa-jasanya kepada Indonesia.

Jasa-jasa yang mungkin tidak diketahui banyak orang, tapi berbahagialah karena jasa-saja saudara selama ini turut menjaga keutuhan NKRI, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia,” Pungkas Puan. /rls

Jakarta, pilarbangsaNews – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa program prioritas yang menjadi unggulan dan dilanjutkan pada tahun depan adalah Vaksin dan Bantuan Sosial (Bansos).

Lebih lanjut, Menko Perekonomian juga menjelaskan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna disampaikan bahwa program-program yang berjalan dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) adalah PKH, sembako baik itu Jabodetabek maupun tunai di nonJabodetabek, Kartu Prakerja, diskon listrik, logistik, sembako, BLT Dana Desa, investasi koperasi melalui LPDB, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

”Khusus untuk di tahun depan ini akan dilanjutkan program prioritas ataupun program yang kita sebut sebagai unggulan. Yang pertama, tentu pengadaan daripada vaksin itu sendiri, karena pengadaan vaksin ini beberapa perusahaan sudah mempersiapkan, yaitu vaksin Merah Putih dipimpin oleh Kemenristek/BRIN bersama Lembaga Eijkman, kemudian Biofarma yang telah melakukan kerja sama,” Ujar Menko Perekonomian, usai Sidang Kabinet Paripurna, Senin (7/9), di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Menko Perekonomian, tadi dilaporkan juga terkait dengan Sinovac yang disiapkan 290 juta vaksin dan juga dari G42 itu menyiapkan 30 juta vaksin di tahun ini.

”Pemerintah sudah menyiapkan dana untuk tahun ini sebesar Rp3,8 triliun dan tahun depan secara multi year ada Rp37 triliun,” Imbuh Airlangga.

Program-program lanjutan yang dijadikan prioritas untuk bansos, menurut Menko Perekonomian, yaitu :

Satu, bansos tunai yang terkait dengan Banpres Presiden untuk UMKM akan dilanjutkan,

Kedua, bantuan untuk subsidi gaji itu juga akan dilanjutkan di kuartal pertama tahun depan,

Ketiga, terkait dengan Kartu Prakerja,

Keempat, terkait dengan bansos tunai, PKH, dan sembako.

Dengan demikian, Airlangga menyebutkan bahwa program-program ini diharapkan untuk masih menjaga daya beli masyarakat di dalam situasi pandemi Covid-19.

”Kementerian Kesehatan juga akan menyiapkan untuk operasionalisasi daripada vaksinasinya yang diperkirakan bisa dimulai di awal tahun dengan masuknya 30 juta vaksin diharapkan di akhir tahun ini,” Pungkas Airlangga. /rls

Jakarta, pilarbangsaNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan berkaitan dengan testing atau tes Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar membuat desain perencanaan yang betul-betul yang baik dan komprehensif.

”Jangan sampai yang saya lihat, provinsi, ada provinsi yang sudah melakukan testing-nya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang testing-nya masih rendah sekali,” Tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Presiden, desain perencanaan itu harus betul-betul komprehensif menyangkut berapa jumlah lab yang harus ada di sebuah provinsi maupun berapa reagen harus terdistribusi pada sebuah provinsi.

”Perencanaan itu kita perlukan sehingga kelihatan nanti kasus-kasus positif ini berada di wilayah atau provinsi yang mana dan strategi jejaring lab, strategi jejaring lab ini penting, jadi bukan berdasarkan wilayah administrasi. Tetapi, sekali lagi, desain untuk perencanaan harus betul-betul ada dan disiapkan,” Ungkap Presiden.

Pada bagian akhir pengantar, Presiden juga menekankan agar masalah kesehatan betul-betul harus tertangani dengan baik karena semua ingin secepat-cepatnya restart di bidang ekonomi.

”Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan Covid-19 ini belum tertangani dengan baik, kita sudah men-starter, restart di bidang ekonomi, ini juga sangat berbahaya,” Pungkas Presiden. /rls

Jakarta, pilarbangsaNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa kunci dari ekonomi agar membaik adalah kesehatan yang baik.

”Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik, artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, penanganan Covid-19, karena memang kuncinya ada di sini,” Tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Senin (7/9).

Untuk itu, Presiden perintahkan jajaran Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi, Menteri Kesehatan, serta TNI-Polri betul-betul agar yang berkaitan dengan urusan penanganan Covid-19 itu betul-betul menjadi fokus sehingga ekonomi akan mengikuti.

”Sekali lagi kalau penanganan Covid-19 baik, protokol kesehatan baik, ekonominya akan juga membaik,” Imbuh Presiden.

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto, usai Rapat Pleno, Jumat (4/9), menyampaikan bahwa Pemerintah akan fokus pada strategi untuk mengurangi risiko kontraksi ekonomi di Q3 dan Q4 2020, terutama dengan melakukan optimalisasi atas potensi anggaran yang kemungkinan tidak terserap dengan melakukan re-alokasi ke program-program yang dapat terlaksana dan selesai tahun ini untuk pemulihan ekonomi nasional.

Airlangga menjelaskan bahwa asil monitoring dan evaluasi program-program PEN berjalan cukup bagus.

Dua program yang paling akhir diluncurkan, menurut Airlangga, yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan 24 Agustus 2020 dan Bantuan Subsidi Gaji/Upah yang diluncurkan 27 Agustus 2020 berjalan sangat baik.

Airlangga menjelaskan bahwa asil monitoring dan evaluasi program-program PEN berjalan cukup bagus.

Dua program yang paling akhir diluncurkan, menurut Airlangga, yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan 24 Agustus 2020 dan Bantuan Subsidi Gaji/Upah yang diluncurkan 27 Agustus 2020 berjalan sangat baik. /rls

Jakarta, pilarbangsaNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar berhati-hati terkait penyebaran kasus Covid-19 pada klaster kantor, keluarga maupun saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Hati-hati yang namanya klaster kantor, yang kedua klaster keluarga hati-hati, yang terakhir juga klaster pilkada hati-hati ini, agar ini selalu diingatkan,” Tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Senin (7/9).

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa yang selalu dikejar-kejar adalah tempat-tempat umum dan publik, tetapi sering dilupakan bahwa sekarang harus hati-hati pada klaster-klaster yang tadi telah disampaikan.

”Klaster keluarga, karena kita sampai di rumah sudah merasa aman, nah justru di situlah yang kita harus hati-hati. Dalam perjalanan masuk kantor kita juga sudah merasa aman sehingga kita juga lupa di dalam kantor protokol kesehatan,” Imbuh Presiden.

Khusus terkait klaster pilkada, Presiden minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) benar-benar memberikan ketegasan.

”Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di pilkada, karena jelas di PKPU-nya sudah jelas sekali. Jadi ketegasan saya kira Mendagri nanti dengan Bawaslu agar ini betul-betul diberikan peringatan keras,” Imbuh Presiden.

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto, menyampaikan penanganan Covid-19 akan fokus di beberapa provinsi dengan target menurunkan indikator dari Merah menjadi Kuning/Hijau sebelum pelaksanaan Pilkada.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian usai Rapat Pleno, Jumat (4/9) di kantornya Provinsi DKI Jakarta. /rls

Jakarta, PilarbangsaNews, — DALAM rangka Hari Ulang Tahun atau HUT Kota Ambon yang ke 445, Forum Masyarakat Maluku atau FORMAMA menggelar aksi penyemprotan disinfektan ke pemukiman padat penduduk di kawasan Polonia Camp Otista Jakarta Timur (Jaktim).

Ketua Penanggulangan Bencana FORMAMA Paulina Reliubun mengatakan, hari ulang tahun bukan berarti harus kita rayakan dengan pesta pora seperti bernyanyi dan berjoget. 

“Apalagi, dimasa pandemi Covid-19 seperti ini. Karena, itu bukan hanya sekedar melawan SOP protokoler kesehatan yang berlaku. Tetapi, itu sudah merupakan tindakan tidak bermoral yang menunjukan ketidak pekaan manusia tersebut terhadap situasi pandemi yang memprihatinkan seperti saat ini,” ujar Paulina Senin (7/9/2020)

Jadi lanjut Paulina, akan jauh lebih baik kita mensyukuri perayaan hari ulang tahun dengan melakukan perbuatan baik sekaligus bermanfaat bagi orang lain.

“Sehingga diharapkan, hari ulang tahun kota Ambon ke 455 yang kami rayakan hari ini dapat bermanfaat bagi orang lain,” ujar Paulina.

Menurut Paulina, kegiatan ini kami bernama “FORMAMA BERGERAK’. “Kita bukan hanya melakukan penyemprotan ke pemukiman warga. Tetapi, juga melakukan penyemprotan ditempat ibadah GPIB Penabur,” pungkasnya.

Hadir beberapa perwakilan FORMAMA dalam aksi penyemprotan disinfektan diantaranya Frederik Noya, Philip Maitimu, Gerry Matulapelwa dan Ketua umum Maluku Merah Putih Frangky Lucas Manuhutu.

Jakarta, pilarbangsaNews – PT Angkasa Pura II (Persero) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ((BP2MI) pada hari ini, Jumat 4 September 2020, menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tentang Pelayanan Keberangkatan dan Kepulangan Bagi Pekerja Migran Indonesia.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani, sebagai langkah awal bagi kedua pihak untuk kemudian bekerja sama dalam menyediakan fasilitas khusus bagi pekerja migran.

President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan pihaknya sangat mendukung adanya fasilitas khusus bagi pekerja migran Indonesia di bandara bandara perseroan.

“Menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri BUMN, ini merupakan inisiatif bersama PT Angkasa Pura II dan BP2MI untuk menyediakan pelayanan khusus di bandara bagi pekerja migran Indonesia.”

“Fasilitas khusus bagi pekerja migran Indonesia akan tersedia di bandara-bandara PT Angkasa Pura II, khususnya yang menjadi kantong kantong keberangkatan dan kepulangan pekerja migran seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa, sudah sepatutnya kami memberikan dukungan penuh di bandara bagi para pekerja migran,” Ujar Muhammad Awaluddin.

Muhammad Awaluddin menuturkan fasilitas khusus yang akan dibahas sejalan dengan telah ditandatangani MoU adalah :

1. Fasilitas jalur khusus dalam rangka memberikan kelancaran kepulangan dan keberangkatan pekerja imigran.
2. Fasilitas counter help desk untuk membantu penyediaan informasi bagi pekerja migran Indonesia.
3. Lounge bagi pekerja migran area Terminal Internasional.
4. Tempat pemasaran atau display/expose bagi produk produk UMKM dari para pekerja migran.
5. Promosi dan sosialisasi melalui media digital untuk program pelayanan dan pelindungan bagi pekerja migran

“Kami akan berkoordinasi dengan stakeholder lain di bandara seperti Imigrasi, Balai Karantina dan Bea Cukai untuk menghadirkan fasilitas khusus tersebut. Di samping lima fasilitas tersebut, PT Angkasa Pura II dan BP2MI juga akan membahas lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya fasilitas-fasilitas lain bagi pekerja migran selama berada di bandara,” Jelas Muhammad Awaluddin.

Di tempat yang sama, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan pekerja migran Indonesia adalah pahlawan yang telah menyumbangkan devisa dalam bentuk remittance hingga mencapai Rp159 triliun pada 2019.

“Sehingga layak para pekerja migran Indonesia diperlakukan sebagai warga negara dengan layanan VIP. Layanan khusus ini bagian dari upaya kita memberikan pelayanan yang bersifat VIP.”

“Terima kasih Presiden Jokowi, Terima kasih Menteri BUMN, terima kasih PT Angkasa Pura II. Fasilitas khusus ini kami harapkan tidak hanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tetapi juga bisa di kantong kantong keberangkatan dan kedatangan lainnya seperti di Bandara Kualanamu, Bandara Kertajati dan bandara internasional lainnya,” Jelas Benny Rhamdani.

Lebih lanjut, BP2MI mengapresiasi PT Angkasa Pura II yang juga akan menyediakan area pameran/pemasaran di area terminal penumpang bagi produk-produk hasil dari pekerja migran Indonesia yang kini sudah dapat membuka lapangan usaha.

Adapun bandara-bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II saat ini adalah Soekarno-Hatta (Tangerang), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Kualanamu (Deli Serdang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Silangit (Tapanuli Utara).

Lalu, Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang), Supadio (Pontianak), Banyuwangi, Radin Inten II (Lampung), Husein Sastranegara (Bandung), Depati Amir (Pangkalpinang), Sultan Thaha (Jambi), HAS Hanandjoeddin (Belitung), Tjilik Riwut (Palangkaraya), Kertajati, Sultan Iskandar Muda (Aceh), Minangkabau (Padang) dan Fatmawati Soekarno (Bengkulu). /rls

Jakarta, PilarbangsaNews,– KINERJA PT PLN (persero) yang melakukan pemutusan aliran listrik kepada konsumen ditengah pandemi Covid-19 menuai kecaman. Bahkan, langkah PLN dalam melakukan pemutusan aliran listrik tersebut dinilai tidak sejalan dengan perintah presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“BUMN Watch sangat menyayangkan kinerja PLN yang terlihat semena-mena saat melakukan pemutusan listrik kepada pelanggannya. Apalagi dampak ekonomi dari Covid-19 ini dirasakan oleh semua apalagi pengusaha,” kata Ketua Koordinator BUMN Watch Naldi N Haroen SH kepada wartawan Senin 31 Agustus 2020.

Naldi mengatakan, PLN adalah perusahaan milik pemerintah yang seharusnya sejalan dengan perintah presiden tentang kelonggaran kebijakan karena dampak Covid-19.

Dijelaskan Naldi, hari ini BUMN Watch menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pemutusan aliran listrik disebuah kafe yang terletak di Jakarta Selatan. Kata Naldi, kafe tersebut memang sudah tutup sejak 5-6 lalu lantaran memenuhi aturan dari pemerintah tentang protokol kesehatan.

“Kafe itu kan susah tutup semenjak Covid-19 dan tidak ada pemasukan. Mereka memang mematuhi aturan pemerintah karena takut menimbulkan terjadinya penularan Covid-19. Memang kafe itu telat membayar listrik. Mereka bukan tidak mau membayar. Tapi mereka minta pembayaran listrik untuk ditangguhkan,” tegas Naldi.

Namun begitu, lanjut Naldi, tiba-tiba PLN malah memutus aliran listrik pada kafe tersebut pada hari ini. 

“Kinerja PLN ini tidak sejalan dengan perintah presiden Jokowi yang selalu memberikan kompensasi kepaday masyarakat akibat Covid-19 ini. Kafe-kafe itu kan pelaku usaha yang terkena dampak Covid-19,” jelasnya.

Atas peristiwa adanya pemutusan aliran listrik tersebut, Naldi meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti Direktur utama PT PLN Zulkisan fli Zaini.

“Kami minta Direktur utama PLN diganti. Selain itu, jajaran Direksi PLN juga harus dilakukan penyegaran,” tegasnya.

Menurut Naldi, sebelum terjadinya pemutusan listrik tersebut pihak pengelola sudah mengirimkkan surat ketapa Manager Niaga PLN untuk meminta kebijakan kelonggaran pembayan. Namun, surat tersebut tidak digubris oleh PLN.

“Manager PLN yang begini harus di copot. Dia tidak sejalan perintah presiden Jokowi,” ucap Naldi.

Naldi berharap, PLN lebih peka terhadap pelaku usaha yang terkena dampak Covid-19 karena telat membayar listrik. Karena dampak Covid-19 berimbas pada pengusaha di seluruh Indonesia.

“Kita berharap PLN tidak melakukan pemutusan aliran listrik lagi kepada kosumen selama Covid-19 ini. Jika, masih terjadi pemutusan listrik kami akan melaporkan secara resmi kepada presiden Jokowi,” pungkas Naldi N Haroen. (tmt)

JAKARTA TIMUR – Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung  Abdurachman menyatakan bahwa penyerang Polsek Ciracas dan Polsek Pasar Rebo merupakan oknum prajurit TNI.  Dudung memastikan keterlibatan oknum TNI dalam aksi perusakan tersebut berdasar hasil pemeriksaan internal.

Menurut Dudung, penyerangan itu disebabkan Prada MI memberikan informasi salah kepada rekan-rekan sesama prajurit TNI.
Prada MI mengaku bahwa dikeroyok, padahal nyatanya hanya kecelakaan tunggal. “Sebetulnya kejadian itu betul dari hasil CCTV kecelakaan tunggal. Namun informasi yang diberikan oleh Prada MI kepada rekannya adalah informasi yang salah,” ujar Dudung kepada wartawan, Sabtu (29/8).

Prada MI dalam pesannya melalui WhatsApp kepada rekan-rekannya di angkatan 2017 mengaku dikeroyok. “Sehingga diterima oleh kawan kawannya informasi yang salah ini menjadi perasaan yang terlalu berlebihan, jiwa korsa yang terlalu berlebihan yang tidak terkendali sehingga dia melakukan tindakan anarkistis,” sambung Dudung. Kasus itu pun tengah diusut oleh Pomdam Jaya. Total ada enam orang diperiksa.

“Saat ini ada enam orang masih dalam penyelidikan dari Pomdam Jaya. Diduga enam orang ini menerima pesan langsung dari Prada MI,” tambah Dudung.

Baca juga;

Panglima TNI :  Tindak Tegas Oknum Prajurit TNI Jika Terbukti Lakukan Pengerusakan Polsek Ciracas

Sebelumnya Polsek Ciracas Jakarta Timur menjadi sasaran penyerangan oleh orang tidak dikenal pada dini hari tadi. Kurang lebih 100 orang menyerang dan merusak sejumlah fasilitas mapolsek.

Massa merusak dan membakar empat kendaraan di Polsek Ciracas. Salah satunya adalah kendaraan operasional milik Wakapolsek Ciracas.

Selain itu, sarana lain seperti kaca bangunan dirusak. Selain itu Polsek Pasar Rebo juga jadi sasaran amuk kelompok tersebut. (cuy/jpnn), –

Berita ini disadur dari JPNN.com