Menampilkan: 1 - 10 dari 580 HASIL
Jakarta

Semua Proyek Baik dilakukan Pusat Maupun Daerah Harus Gunakan Produk Lokal

Jakarta – Program padat karya tunai menjadi kunci untuk memulihkan daya beli masyarakat sekaligus mengungkit ekonomi di tingkat daerah selama masa pandemi saat ini.

Oleh sebab itu, program-program yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah harus memberi prioritas pada pembukaan lapangan kerja melalui padat karya tersebut.

“Pemulihan ekonomi (daerah) yang paling penting program-program padat karya diperbanyak karena rakyat sekarang ini butuh pekerjaan dan pendapatan,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 26 Maret 2021.

Pemerintah daerah juga harus merespons cepat kebutuhan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak terdampak akibat pandemi ini.

Meski bantuan bagi para pelaku UMKM telah diguyurkan oleh pemerintah pusat, apabila anggaran daerah memungkinkan, maka pemerintah daerah dapat ikut membantu meringankan beban bagi para pelaku UMKM di daerah masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan agar proyek-proyek yang dijalankan pemerintah baik pusat maupun daerah harus menggunakan produk-produk lokal.

Di masa pandemi, belanja pemerintah menjadi salah satu katalis bergeraknya perekonomian sehingga apabila pembelanjaan dilakukan kepada para produsen lokal, maka sektor produksi lokal juga akan ikut terungkit naik.

“Jangan sekali-kali untuk proyek pemerintah membeli produk luar. Untuk apa? Biar ada demand, biar ada konsumsi. kalau demand dan konsumsi naik, produksi di pabrik, produksi di industri, juga akan meningkat sehingga tidak ada yang melakukan PHK terhadap karyawannya,” ucapnya.

Selain itu, kegiatan ekspor dan investasi, utamanya di daerah, juga akan sangat membantu pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi.

Dengan adanya peningkatan ekspor dan investasi yang masuk, peluang dan lapangan pekerjaan juga akan semakin terbuka lebar.

Untuk itu, para bupati harus dapat memanfaatkan peluang tersebut dan memberikan bantuan serta pelayanan sebaik-baiknya bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor serta terhadap potensi investasi yang akan masuk ke daerahnya.

“Kalau ada pabrik yang ekspor, UKM yang ekspor, tolong ini didorong, diberikan bantuan. Kalau ada investasi yang datang di kabupaten Bapak/Ibu sekalian tolong dilayani sebaik-baiknya dengan cepat,” ucap Presiden.

Namun, Presiden mengingatkan, upaya pemulihan ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan upaya penanganan pandemi Covid-19.

Dengan demikian, keseimbangan terhadap dua upaya yang di masa pandemi ini saling berhubungan tersebut harus benar-benar dicermati sehingga mampu mengeluarkan kebijakan dengan tepat dan cepat.

“Tapi sekali lagi, gas dan remnya harus diatur. Kalau buka pasar Covid-nya naik, hati-hati, stop dulu. Per sektor dulu, tidak usah tergesa-gesa,” ujarnya. /rls

Jakarta

Kunker ke DIY dan Jateng, Presiden Jokowi Didampingi Menko Airlangga Akan Tinjau Vaksinasi Massal

Info – Presiden Joko Widodo pada Rabu, 10 Maret 2021, bertolak menuju Daerah Istimewa Yogyakarta guna melakukan kunjungan kerja (kunker).

Bersama rombongan terbatas, Presiden lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 08.00 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Kabupaten Sleman, Presiden akan langsung menuju Padepokan Seni Bagong Kussudiarja (PSBK) yang terletak di Dusun Kembaran, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Di tempat tersebut Kepala Negara diagendakan meninjau pelaksanaan vaksinasi massal para seniman dan budayawan Yogyakarta.

Pada siang harinya, Presiden dan rombongan akan kembali menuju Pangkalan TNI AU Adisutjipto untuk kemudian lepas landas menuju Pangkalan Udara Utama TNI AD Ahmad Yani, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Di Kota Semarang, Presiden akan meninjau kegiatan vaksinasi massal ulama, tokoh lintas agama, dan para santri Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Convention Hall, Masjid Agung Jawa Tengah.

Selepas itu, Presiden diagendakan untuk menuju Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk meninjau vaksinasi massal lainnya.

Kali ini vaksinasi tersebut diperuntukkan bagi petugas pelayan publik Provinsi Jawa Tengah.

Presiden dan rombongan diagendakan untuk kembali ke Jakarta pada sore hari.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. /rls

Jakarta

Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 2.282 Untuk Purnawirawan Polri

Jakarta – Sebanyak 2.282 Purnawirawan Polri atau pensiunan polisi lintas angkatan mengikuti vaksinasi Covid-19 atau virus corona yang digelar Mabes Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir diacara tersebut mengatakan, program vaksinasi untuk Purnawirawan Polri ini merupakan wujud kecintaan kepada senior yang telah berjuang untuk memajukan Korps Bhayangkara pada masanya.

Apalagi, kata Sigit, pihak senior sampai saat ini masih terus memberikan masukan dan dukungannya kepada junior-junior yang masih aktif bertugas sebagai aparat penegak hukum.

“Banyak masukan dari senior mantan Kapolri dan supportnya sehingga persiapan proper test sampai pelantikan dapat dilaksankan dengan baik. Kami berjanji tetap menjaga institusi Tri Brata,” kata Sigit dalam sambutannya.

Menurut dia, program vaksinasi ini merupakan bagian dari memutus mata rantai virus corona terutama dari mereka yang berada di garis terdepan menekan penyebaran Covid-19 dan kelompok lanjut usia (lansia).

“Dalam waktu yang singkat paguyuban angkatan bisa mendatakan sesuai dengan KTP untuk melaksanakan vaksinasi yang telah dibagi per angkatan,” ungkap mantan Kepala Bareskrim Polri itu.

Jenderal bintang empat itu berharap dengan pelaksanaan vaksinasi massal ini, angka penyebaran Covid-19 di Indonesia terus menurun. Apalagi, dewasa ini, Pemerintah sedang menerapkan PPKM berbasis Mikro.

Sejak diberlakukan PSBB hingga PPKM, menurut Sigit, Polri terus berada di garis terdepan untuk membantu menekan angka penyebaran virus corona.

“Polri sudah menyiapkan tenaga Tracer dan 11 ribu tenaga vaksinator dan mempersiapkan Batalyon khusus untuk vaksinasi. Tempat yang sering terjadi interaksi seperti pasar juga dikerjakan, diharapkan muncul imunity atau kekebalan tubuh. Harapan perhari 1 juta sementara baru 3-4 ratus ribu,” ucap mantan Kapolda Banten itu.

Dengan upaya dan kerja keras ini, Sigit menyebut, harapan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia akan semakin bisa terwujud. Sebab itu, vaksinasi menjadi salah satu kunci mewujudkan cita-cita itu.

“Varian baru ada tentang Covid, manakala Covid ada disekitar kita, kami memiliki kekebalan tubuh setelah dilakukan vaksin,” tutur Sigit.

Ketua Umum PP Polri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri mengatakan, vaksinasi hari ini diikuti 2.282 peserta yang umumnya pasangan suami istri di atas 60 tahun dan juga dari berbagai angkatan dan kesatuan.

“Ini merupakan bentuk kecintaan yunior kepada senior untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kita berharap semakin banyak yang ikut program ini,” kata Bambang.

Dalam vaksinasi tersebut turut dihadiri oleh mantan Kapolri Jenderal (Purn) Timur Pradopo, Jenderal (Purn) Chairuddin Ismail, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Makbul Padmanegara dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri dan Sekjen Irjen (Purn) Sunarko. /rls

Jakarta

Kerja Keras Hadapi Dampak Pandemi, Presiden Jokowi : Ubah Tantangan Jadi Peluang

Jakarta – Tantangan yang dihadapi oleh pengusaha dan dunia usaha dalam satu tahun terakhir ini tidaklah mudah.

Tidak hanya pengusaha, seluruh rakyat Indonesia bahkan seluruh warga dunia juga harus menghadapi krisis kesehatan sekaligus krisis ekonomi yang berat.

Saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2021, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa bagi kader Hipmi tidak ada kata menyerah dan tidak ada istilah patah semangat dalam menghadapi situasi tersebut.

“Saya yakin kader Hipmi bisa membalik sebuah tantangan menjadi sebuah peluang. Membalikan bencana ini menjadi sebuah kebangkitan ekonomi kita, asalkan kader Hipmi membuktikan semboyannya dalam dunia nyata, menjadi pejuang pengusaha dan pengusaha pejuang,” kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 5 Maret 2021.

“Perjuangan dan kerja keras saudara-saudara akan menjadi energi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju,” imbuhnya.

Di hadapan para peserta Rakernas, Presiden juga mendorong agar para kader Hipmi mampu bersaing di tingkat global dalam konteks yang baru.

Menurutnya, saat ini kompetisi dunia sangat ketat yang ditandai dengan adanya hiperkompetisi hingga disrupsi ganda yaitu revolusi industri jilid keempat dan juga pandemi yang mengubah banyak hal. Belum lagi bidang usaha, teknologi, dan model bisnis yang diyakini telah banyak berubah.

“Posisi saudara-saudara sebagai pengusaha muda sebetulnya sangat diuntungkan karena saudara-saudara bisa langsung gampang pindah ke jenis usaha baru dengan model bisnis baru yang sekarang ini baru tren. Lakukan upskilling, lakukan reskilling secara cepat agar mampu memenangkan kompetisi yang super ketat,” tegasnya.

Kesempatan berusaha akan sangat berkembang luas seiring dengan upaya pemerintah untuk terus mengendalikan pandemi Covid-19.

Investasi akan terus berkembang pesat dengan alternatif pembiayaan yang semakin luas.

Pemerintah baru saja membentuk Indonesia Investment Authority (INA), yang diyakini akan menambah percepatan investasi di Indonesia.

Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong peran pelaku UMKM dalam upaya pemulihan ekonomi nasional Indonesia.

“Pemerintah akan kembali memberikan insentif dan stimulus agar UMKM kita tidak hanya mampu menyelamatkan dan mengembangkan diri, namun sekaligus mendongkrak ekonomi nasional kita, termasuk penciptaan lapangan kerja,” ungkap Presiden.

Guna mendorong pemerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah, pemerintah juga terus mendorong terselenggaranya kolaborasi perusahaan-perusahaan besar, investor-investor besar, investor-investor baru dan lama dengan pengusaha-pengusaha muda di daerah.

Tujuannya agar pengusaha daerah merasakan secara langsung manfaat dari investasi.

“Saya telah menerima laporan yang setiap hari, setiap minggu disampaikan Kepala BKPM, pada tahap pertama ini dan kolaborasi investor besar dengan pelaku UMKM telah tereksekusi Rp1,5 triliun. Ini sebuah angka yang lumayan besar. Tapi kita harapkan ini akan meningkat terus pola-pola kemitraan seperti ini ke depan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Rakernas Hipmi kali ini mengambil tema “Berinovasi Bangkitkan Ekonomi”.

Acara ini diikuti juga oleh Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi dari 34 provinsi secara virtual.

Turut hadir secara langsung di Istana Kepresidenan Bogor dalam acara tersebut antara lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H. Maming. /rls

Jakarta

Bendungan Sindangheula Perkuat Sektor Pertanian Dan Industri Banten

Banten – Presiden Joko Widodo meresmikan dan meninjau Bendungan Sindangheula yang berada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten pada Kamis, 4 Maret 2021.

“Alhamdulillah, pada hari ini Bendungan Sindangheula yang dibangun tahun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan,” ujar Presiden dalam sambutan peresmian.

Bendungan tersebut dibangun dengan anggaran mencapai Rp451 miliar dan memiliki kapasitas tampung sebesar 9,30 juta meter kubik.

Kehadiran bendungan di Kabupaten Serang tersebut dapat memberikan manfaat pengairan irigasi bagi kurang lebih 1.289 hektare sawah setempat yang tentunya, Presiden berharap, akan dapat memacu produktivitas pertanian di wilayah itu.

“Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup sehingga semakin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan,” tuturnya.

Selain menopang sektor pertanian, bendungan tersebut diketahui juga mampu menyediakan kebutuhan air baku hingga 800 liter per detik.

Suplai air baku tersebut menjadi sangat penting bagi industri yang memang banyak berdiri di Provinsi Banten.

Keberadaan Bendungan Sindangheula juga bermanfaat untuk pengendalian banjir dengan kemampuannya mereduksi potensi banjir hingga 50 meter kubik per detik dari meluapnya Sungai Ciujung dan Cidurian.

“Bendungan ini juga berfungsi untuk pembangkit listrik. Bisa menghasilkan 0,40 megawatt sehingga ke depan ini bisa dimanfaatkan juga oleh Provinsi Banten,” imbuh Presiden.

Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada Pemerintah Provinsi Banten dan masyarakat setempat untuk dapat menjaga sekaligus memanfaatkan Bendungan Sindangheula dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Banten yang memberikan sambutan kepada Presiden dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas pembangunan Bendungan Sindangheula.

Menurutnya, selain memberikan manfaat bagi petani setempat, bendungan tersebut juga amat dibutuhkan bagi banyak industri di Banten yang membutuhkan air baku.

“Atas nama masyarakat Banten, kami ucapkan terima kasih dengan dibangunnya waduk atau bendungan ini. Bendungan ini akan memberikan aliran untuk kebutuhan air baku bagi Cilegon dan Serang kota maupun kabupaten. Lebih-lebih sekarang ini ada begitu banyak industri yang membutuhkan air baku,” ucapnya.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. /rls

Jakarta

Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SMAN 70 Jakarta

Jakarta – Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu, 24 Februari 2021, meninjau secara langsung kegiatan vaksinasi Covid-19 massal tahap kedua yang menyasar tenaga pendidik dan kependidikan.

Kegiatan tersebut dipusatkan di SMA Negeri 70 Jakarta yang terletak di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Hari ini vaksinasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan telah dimulai dan saya tadi menyaksikan semuanya berjalan lancar. Para guru, tenaga pendidik, semuanya yang di sini prosesnya telah dimulai,” kata Presiden dalam keterangannya selepas peninjauan.

Dalam peninjauan di lokasi, Presiden tiba sekitar pukul 11.10 WIB, Presiden tampak didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Vaksinasi kali ini menyasar 650 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, vaksinasi dibagi menjadi tiga waktu yakni pukul 08.00-10.00 WIB sebanyak 250 orang, pukul 10.00-12.00 WIB sebanyak 150 orang dan 13.00 WIB hingga selesai sebanyak 250 orang.

Setelah dilakukan di DKI Jakarta, vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan ini diharapkan bisa diikuti dengan kegiatan serupa di provinsi-provinsi lain.

Dengan memprioritaskan pemberian vaksin kepada tenaga pendidik, Presiden berharap kegiatan belajar mengajar tatap muka bisa segera dilakukan.

“Targetnya pada bulan Juni nanti lima juta guru, tenaga pendidik dan kependidikan insyaallah sudah bisa kita selesaikan semuanya sehingga di bulan Juli saat mulai ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali. Saya kira targetnya itu,” tandasnya.

Untuk diketahui, vaksinasi ini merupakan kelanjutan program vaksinasi massal nasional yang telah dimulai sejak 13 Januari 2021.

Pada tahapan pertama, vaksinasi dilakukan dengan menyasar sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Adapun vaksinasi tahapan kedua kali ini menyasar para pelayan dan pekerja publik, termasuk di dalamnya para tenaga pendidik dan kependidikan. /rls

Jakarta

Presiden Jokowi Tinjau Tanggul Citarum Yang Jebol

Bekasi – Presiden Joko Widodo meninjau langsung tanggul Sungai Citarum yang terletak di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 24 Februari 2021.

Tanggul tersebut jebol pada Sabtu (20/2) malam sehingga mengakibatkan sejumlah rumah di daerah sekitarnya terendam banjir dari limpasan air Sungai Citarum.

“Pada hari Sabtu malam jam 10 tanggal 20 Februari yang lalu, tanggul Citarum ini jebol. Ada tiga titik yang mengalami jebol tanggul seperti ini,” kata Presiden Joko Widodo di lokasi peninjauan.

Menurut Presiden, perbaikan tanggul yang jebol tersebut sudah dimulai sejak dua hari yang lalu.

Presiden berharap kepada jajaran terkait agar menyelesaikan perbaikan tanggul tersebut secepatnya.

“Insya allah saya memberi target maksimal dua hari lagi sudah harus selesai tanggulnya sehingga semuanya berfungsi normal kembali,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden yang tiba sekitar pukul 15.10 WIB di lokasi langsung meninjau proses pengurukan di desa terdampak banjir.

Tampak sejumlah alat berat seperti ekskavator digunakan dalam proses pengurukan tersebut.

Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum juga berdampak pada 4.867 KK dengan jumlah pengungsi mencapai 9.438 jiwa.

Para pengungsi tersebut kini berada di 17 titik pengungsian yang tersebar di sembilan desa yang terdampak, yakni Desa Karangsegar, Desa Sumberurip, Desa Karangharja, Desa Sumbereja, Desa Karangpatri, Desa Bantarsari, Desa Karanghaur, Desa Sumbersari, dan Desa Bantarjaya.

Banjir juga telah mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur, termasuk rumah-rumah penduduk yang pada kesempatan itu turut ditinjau oleh Presiden Joko Widodo.

“Kemudian masyarakat yang terkena dampak, tadi di sini ada 30 juga perumahannya akan segera diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja. /rls

Jakarta

Upaya KLB Demokrat Dianggap Ilusi

Jakarta, PilarbangsaNews, —

GERAKAN untuk menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melalui Kongres Luar Biasa (KLB) dari kursi Ketua umum bukan isapan jempol bagi senior dan pendiri partai Demokrat.

Mereka berkeyakinan jika KLB partai Demokrat adalah bukan barang haram dan bakal terlaksana.

Namun, Deputi II Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP partai Demokrat Jemmy Setiawan berkeyakinan jika upaya KLB itu hanya ilusi.

Bagi Jemmy, gerakan senior Demokrat yang mendorong terjadinya KLB adalah upaya menolak adanya regenerasi partai berlambang Mercy itu.

“Senior partai yang mendukung KLB namanya menolak proses regenerasi,” ujar Jemmy kepada wartawan, Rabu 24 Febuari 2021.

Menurut Jemmy, kader senior yang ingin menggulingkan AHY tidak berpikir dewasa dalam berpolitik. Seharusnya, mereka berpandangan kuas jika setiap periodik dalam organisasi harus berganti generasi.

“Mereka itu tidak dewasa menerima proses tumbuhnya kader dan bergantinya generasi,” ucapnya.

Jemmy menduga, orang-orang gaek yang mengaku senior Demokrat dan mendorong upaya KLB mempunyai kondisi kejiwaan yang rapuh.

“Dan yang paling parah mereka itu adalah orang-orang yang mengalami post power syndrom,” pungkas Jemmy Setiawan. (Tmt)

Jakarta

Hujan Deras, Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Lumbung Pangan Di NTT

Info – Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa, 23 Februari 2021, melakukan peninjauan terhadap pembangunan lumbung pangan baru yang berada di Kabupaten Sumba Tengah.

Kawasan lumbung pangan tersebut mencakup lahan seluas 5.000 hektare yang 3.000 hektare di antaranya diperuntukkan bagi penanaman padi, sementara 2.000 hektare sisanya diperuntukkan untuk komoditas jagung.

Mulai tahun ini, pemerintah menargetkan pengembangan lebih lanjut dari lumbung pangan tersebut yang nantinya akan mencakup luas lahan keseluruhan mencapai 10.000 hektare.

“Hari ini saya melakukan kunjungan kerja untuk melihat lumbung pangan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Di sini kita siapkan saat ini memang baru 5.000 hektare di mana yang 3.000 (hektare) ditanam padi, yang 2.000 ditanam jagung. Tapi ke depan akan diperluas lagi menjadi 10.000 hektare,” ujar Presiden selepas peninjauan.

Saat melakukan peninjauan, meski berada di tengah guyuran hujan lebat, Kepala Negara tetap meninjau areal persawahan yang ada di lokasi yang persisnya terletak di Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah.

Di lokasi tersebut para petani setempat juga antusias menunggu kedatangan Presiden.

Lumbung pangan yang tengah dikembangkan di Kabupaten Sumba Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman di wilayah tadah hujan setempat atau di lahan kering yang difasilitasi dengan sumur bor, embung, dan mata air serta sekaligus ikut menyejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

“Panen yang ada di Sumba Tengah ini setahun masih sekali, yaitu padi. Kita ingin mengelola agar satu tahun bisa dua kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai,” kata Presiden.

Namun, Presiden mengakui, bahwa pengembangan lumbung pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menemui kendala utama, yakni ketersediaan sumber air yang dapat digunakan untuk mengairi persawahan.

Oleh karena itu, pemerintah tengah membangun hingga sebanyak 200 sumur bor untuk pengairan sawah di lumbung pangan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara langsung menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melihat potensi pembangunan waduk atau bendungan di wilayah tersebut yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan utama yang ditemui.

“Memang kuncinya ada di air. Oleh sebab itu, di sini tadi kita lihat sudah dibangun sumur bor yang masuk ke sawah. Beberapa embung juga sudah dibangun di sini. Tapi masih jauh dari cukup,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga memberdayakan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan melalui program padat karya pengolahan tanah dan pembersihan semak belukar untuk lahan seluas 3.650 hektare.

Presiden juga memerintahkan Kementerian Pertanian untuk turut memberikan bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan) yang sangat dibutuhkan oleh para petani setempat.

“Saya rasa kalau ini kita kerjakan saya meyakini food estate yang ada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan NTT ini akan bisa terbangun sebuah ketahanan pangan yang baik untuk negara kita,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut di antaranya ialah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, dan Bupati Sumba Tengah Paulus S.K. Limu. /rls

Jakarta

Legislator PDIP: Pemerintah Harus Waspadai Kebakaran Hutan Saat Kemarau

Jakarta, PilarbangsaNews, —

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Effendi Sianipar meminta pemerintah pusat daerah agar mewaspadai datangnya musim kemarau.

Dimana, kata politisi PDI Perjuangan itu, musim kemarau biasanya terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)

Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Riau I yang meliputi Kabupaten Siak, Rohul, Rohil, Kepulauan Meranti, Bengkalis Dumai dan Pekanbaru itu berharap, pemerintah pusat dan daerah menyiapkan rencana pencegahan yang matang dan detail terkait hal tersebut.

“Musim kemarau biasanya terjadi kebakaran hutan baik yang disengaja maupun tidak. Hal itu tentu membawa dampak buruk bagi negara kita. Sehingga harus ada antisipasi terkait hal itu,” ujar Effendi Selasa 23 Februari 2021.

Pria kelahiran Tarutung 8 Juni 1957 itu kembali mengingatkan aparat pemerintahan, TNI, maupun Polri di daerah untuk serius dalam menangani dan mengendalikan karhutla.

Masih kata Effendi, Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016 lalu telah mengeluarkan ancaman pencopotan jabatan bagi Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, hingga Kapolres jika didaerahnya terjadi kebakaran hutan lantas membesar dan tidak tertangani dengan baik.

“Aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan. Pembakar hutan harus dihukum sesuai Undang-undang agar mereka mendapatkan efek jera,” pungkas Effendi Sianipar.

Pada Senin 22 Februari, Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajaran terkait agar tidak mengendurkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan, meskipun saat ini sejumlah wilayah tengah menghadapi bencana banjir dan tanah longsor.

Presiden juga berharap agar jajarannya menyiapkan rencana pencegahan yang matang dan detail terkait hal tersebut.

“Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang, yang detail, sinergi semakin kuat, dan eksekusi lapangan yang semakin efektif. Karena berdasarkan laporan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih mendapatkan hujan menengah tinggi hingga bulan April. La Nina masih akan bertahan hingga semester satu ini. Bulan Mei diperkirakan akan menjadi fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Tapi kita harus tetap waspada, jangan lengah,” jelas Presiden.