Jawa Timur

Jawa Timur, PilarbangsaNews, —

Pacaran – Kehadiran Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan air serta memberikan nilai tambah dan keuntungan sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakatnya.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan sekaligus meninjau Bendungan Tukul, pada Minggu, 14 Februari 2021, di Kabupaten Pacitan.

“Saya harapkan dengan berfungsinya Bendungan Tukul di Pacitan ini akan menjadi infrastruktur yang penting, memperkuat ketahanan pangan, dan memperkuat ketahanan air,” ujar Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa Bendungan Tukul tersebut mulai dibangun sejak enam tahun lalu. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan ini ialah sebesar Rp916 miliar.

Selesainya pembangunan Bendungan Tukul tersebut menambah daftar panjang sejumlah bendungan yang telah dibangun semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Beberapa sudah bisa diresmikan seperti Bendungan Raknamo dan Bendungan Rotiklot di NTT, Bendungan Tanju dan Bendungan Mila di NTB, Bendungan Teritip di Kalimantan Timur, Bendungan Gondang di Jawa Tengah, Bendungan Sei Gong di Kepulauan Riau, Bendungan Nipah di Jawa Timur, dan hari ini bendungan Tukul di Pacitan di Jawa Timur,” ucapnya.

Hal itu belum termasuk Bendungan Napungete di NTT, Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, dan Bendungan Sindangheula di Banten yang juga siap diresmikan.

Untuk diketahui, Bendungan Tukul terletak di Sungai Telu, Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Bendungan tersebut memiliki kapasitas mencapai 8,68 juta meter kubik.

Setelah selesai dibangun dan beroperasi, Bendungan Tukul dapat mengairi irigasi setempat seluas 600 hektare, menyediakan air baku sebesar 300 liter per detik, mengurangi potensi banjir hingga 44,86 meter kubik per detik, konservasi sumber daya air, dan berpotensi menghasilkan listrik sebesar 0,26 megawatt.

“Bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar yaitu mengairi 600 hektare sawah sehingga meningkatkan indeks pertanaman dari biasanya satu kali tanam padi dan satu kali tanam palawija menjadi dua kali tanam padi dan satu kali tanam palawija. Insyaallah ini nanti sudah bisa dilihat dan dilakukan,” kata Presiden.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam laporannya kepada Presiden menjelaskan bahwa kehadiran Bendungan Tukul tersebut sangat penting artinya bagi peningkatan lebih lanjut sektor pertanian Jawa Timur. Berdasarkan angka sementara dari BPS, produksi padi di Jawa Timur pada 2020 lalu tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dengan tingkat kontribusi nasional sebesar 18,17 persen dengan 5,76 juta ton beras.

“Berdasarkan angka sementara BPS, produksi jagung di Jawa Timur juga tertinggi, yakni 6,6 juta ton dan produksi jagung di Jawa Timur ini kontribusinya 21,8 persen dari kontribusi nasional,” ucap Khofifah.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Pacitan Indartato. /rls

Pamengkasan, PilarbangsaNews, — KUASA hukum terdakwa dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) yang terletak di Desa Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Mahmud, Adv Nisan Radian akan melaporkan empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ke Bareskrim Polri. 

Pasalnya, empat JPU tersebut diduga menggunakan bukti yang tidak sesuai dengan dakwaan.

“Saat sidang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa 10 November JPU tidak bisa membuktikan sesuai dakwaannya. Maka dari itu kami dari tim kuasa hukum terdakwa akan melaporkan empat orang JPU dari Kejari Pamekasan berinisial TRC, IW, MR dan PT itu ke Bareskrim Polri. Empat orang jaksa itu akan kita laporkan pasal 263 KUHP,” kata Nisan Radian dalam siaran persnya Rabu 11 November 2020.

Menurutnya, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Topikor Surabaya kemarin, JPU menyajikan leter C atas nama Nasirudin sedangkan dalam surat dakwaan JPU menunjukkan bukti Leter C atas nama P Muari/Percaton. 

Selanjutnya, JPU menunjukkan SPPT 2013 atas Nama P Muari/Percaton sedangkan didalam surat dakwaan JPU mengatakan bahwa tanah itu atas nama Muari Percaton.  Lalu JPU menunjukkan SPPT 2014 yang bertuliskan salinan. Namun faktanya kami membawa bukti perbandingan SPPT 2014. 

“Pasalnya SPPT 2014 versi JPU tidak sama dengan enam SPPT yang di tunjukan oleh penasehat hukum,” ujarnya.

Dijelaskan Radian, saat sidang berlangsung kami minta bukti dakwaan kepada JPU. Namun, mereka hanya terlihat membolak balikan kertas.

“Bahkan saya sempat minta kepada majelis hakim jika jaksa tidak dapat menyajikan bukti kami mohon untuk mempertimbangkan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa,” ucap Radian. (tmt)

Keterangam foto: Suasana sidang TKD di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa 10 November 2020.

Salatiga-Sejumlah anggota Kodim 0714/Salatiga yang baru selesai melaksanakan Apel pagi,dikejutkan dengan kedatangan rombongan mobil Patroli,Bis serta mobil Dinas kepolisian yang tiba tiba saja datang dan langsung memasuki halaman Makodim 0714/Salatiga.

Ternyata rombongan mobil tersebut di pimpin oleh Kapolres Semarang AKBP AKBP Gatot Hendro Hartono SH Msi yang didampingi sejumlah perwira Jajaran Polres Semarang yang membawa kue bertuliskan Selamat HUT TNI Ke 75 ingin mengucapkan langsung kepada Dandim 0714/Salatiga di Makodim 0714/Salatiga Jalan Diponegoro No 35 Salatiga,Senin (05/10).

Letkol Inf Loka Jaya Sembada.SIP beserta Plh Kasdim dan anggota Staf Kodim 0714/Salatiga tidak menyangka kedatangan Kapolres Semarang bersama rombongan untuk datang dan memberi ucapan Selamat Hari Ulang Tahun TNI Ke 75 secara langsung.

Tak pelak lagi perhatian demikian besar dari Kapolres Semarang beserta rombongan kepada Kodim 0714/Salatiga mendapat sambutan hangat langsung dari Komandan Kodim 0714/Salatiga yang langsung menyambut dengan penuh keakraban dan suasana kehangatan tercipta di ruang Transit Kodim 0714/Salatiga.

Dengan menyanyikan lagu “Selamat Ulang Tahun”yang di populerkan oleh Zamrud tersebut semua yang hadir pada saat itu larut dalam kebahagiaan dan penuh rasa kekeluargaan.

Dalam sambutannya Kapolres Semarang mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun TNI ke 75 kepada Dandim beserta jajaran Kodim 0714/Salatiga.

“Kepada seluruh anggota Makodim 0714/Salatiga baik Perwira, Bintara, dan Tamtama, semoga di hari jadi ini TNI makin jaya, solid dan tetap menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia”ujar nya.

Ucapan terima kasih kepada Kapolres beserta jajaran disampaikan langsung oleh Letkol Inf Loka Jaya Sembada.SIP pada saat memberikan sambutan nya.

“Dengan mengambil tema HUT TNI ke 75 ini “Sinergi Untuk Negeri”semoga Sinergritas antara TNI-POLRI khususnya Kodim dan Polres Semarang terjalin semakin baik dan semakin solid dalam melaksanakan tugas dimasa yang akan datang”pesan Dandim.

“Dan hal ini menunjukan bahwa kerjasama yang terjalin dengan baik sehingga dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kedua institusi ini bisa dilaksanakan dengan baik dalam rangka untuk memberikan rasa aman dan menjaga kekondusifitasan khusunya di wilayah kabupaten Semarang ini”tegas Letkol Inf Loka Jaya Sembada.SIP

Cara dilanjutkan dengan pemotongan kue oleh Dandim yang diserahkan kepada Kapolres Semarang,ada sebuah moment menarik dimana Dandim dan Kapolres Semarang saling menyuapi kue hal ini menunjukkan keakraban yang terjalin baik di kedua Institusi tersebut.(pendim0714)

Surabaya, PilarbangsaNews

Dalam rangka memperingati HUT Jalasenastri ke-74, Ketua Daerah Jalasenastri Armada II (DJA II) Ny. Yayuk Heru Kusmanto mengunjungi Ketua DJA II lama dari masa ke masa di wilayah Surabaya, pada Selasa (25/8).

Maksud dari kunjungan tersebut, selain untuk memperingati HUT Jalasenastri Ke-74, rombongan Ketua DJA II yang didampingi Pengurus Daerah Jalasenastri Armada II ini, juga bertujuan menjalin silaturrahmi untuk mengenal lebih dekat dan berbagi pengalaman dengan Ketua Jalasenastri Daerah Armada II dari masa ke masa.

Dalam kegiatan anjangsana tersebut, Ibu-Ibu ketua Daerah Jalasenastri dari masa ke masa yang juga sebagai sesepuh Jalasenastri berpesan kepada ibu-ibu Jalasenastri Daerah Armada II untuk dapat membina keluarga agar sukses dunia dan akhirat, juga organisasi Jalasenastri agar tetap jaya seiring dengan TNI Angkatan Laut yang semakin jaya dan maju. (Relis)

Jawa Timur, Pilarbangsanews.com, — Ditengah Pandemi Covid-19 area Jawa Timur, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si., memimpin rapat dan mendengarkan penjelasan dari Gugus tugas daerah terkait Covid-19 di Jawa Timur. Bertempat di Ruang rapat Perwira Lanudal Juanda Surabaya, Jumat (19/06/2020).

Dalam rapat kali ini Panglima TNI dan Kapolri mendengarkan penjelasan dari Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa terkait keadaan terkini dan perkembangan serta kerjasama yang telah terjalin antara TNI, Polri serta Pemerintah Daerah untuk menangani Pandemi Covid-19.

Disamping itu KH. Anwar iskandar selaku Wakil Ketua PWNU Jawa Timur menyampaikan “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI dan Polri yang telah menunjukan perhatian yang besar dalam penanganan Pandemi Covid-19 ini,” Ungkapnya.

PSBB Surabaya Raya telah berakhir, tanggal 18 Juni 2020, Jatim mencatatkan angka penambahan kasus positif tertinggi di Indonesia. Fakta tersebut harus dijadikan dasar dan pertimbangan oleh Forkopimda Jatim untuk mengawal proses transisi ini.

TNI bersama Polri mendapat tugas dari Presiden RI untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan di fasilitas-fasilitas publik selama masa transisi.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri menyampaikan “Marilah semua pihak untuk bekerjasama mengajak masyarakat selalu menjalankan disiplin protokol kesehatan, Harus diingat bahwa kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan menjadi kunci keberhasilan mengendalikan pandemi,” Tegas Kapolri.

Sementara Panglima TNI menyampaikan bahwa Jawa Timur khususnya Surabaya harus serius dalam menangani tantangan Pandemi Covid-19, Perlunya sosialisasi yang masif terhadap masyarakat terkait disiplin protokol kesehatan.

“Jangan sampai karna PSBB telah berakhir, masyarakat berfikir bahwa Covid-19 telah selesai. Ini yang harus selalu diingatkan kepada masyarakat agar selalu menjalankan disiplin protokol kesehatan dalam masa transisi menuju normal baru,” Tegas Panglima TNI.

Panglima TNI dan Kapolri berharap agar seluruh satuan kewilayahan TNI dan Polri, Kodam, Koarmada, Koops dan Polda beserta jajarannya, saling sinergi dan mampu berkolaborasi bersama Pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, termasuk pihak swasta untuk bersama-sama mencari solusi terbaik bagi penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Timur.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa para tokoh masyarakat, tokoh masyarakat adalah panutan dan menjadi rujukan dari masyarakat luas. Oleh karena itu Panglima TNI meminta agar para tokoh juga memberi pemahaman kepada masyarakat luas.

“Jaga jarak aman, gunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, jangan menyentuh mata, hidung, dan muka sebelum mencuci tangan. Gencarkan sosialisasi protokol kesehatan menggunakan kearifan lokal khas jawatimuran, agar pesan dapat sampai kepada masyarakat,” Terang Panglima TNI.

Diakhir tanggapannya Panglima TNI menyampaikan ucapkan terima kasih dan Panglima TNI berharap agar Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Timur dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tentunya dengan dukungan semua pihak.

“Karena dengan upaya bersama yang tidak mengenal lelah, kita akan mampu mengendalikan pandemi, dengan semangat berkorban sebagaimana telah dicontohkan oleh para pendahulu kita, arek-arek Suroboyo,” Tegas Panglima TNI.

Turut hadir mendampingi Panglima TNI dan Kapolri dalam kesempatan tersebut Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidarus, Asops Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Asops Kapolri, Kadivpropam Polri, Kadiv Humas Polri, Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur serta segenap Pejabat TNI Polri lainnya.

Surabaya, PilarbangsaNews.com

Pendeta berinisial HL ini berusaha menutup wajahnya dengan saputangan, ketika beberapa orang wartawan mencoba mengambil fotonya. Saat itu sang pendeta nampak berjalan dia diiringi oleh 2 orang petugas berbaju preman.

Salah seorang diantara 2 petugas adalah seorang polwan. Sang pendeta berurusan dengan pihak berwajib lantaran dilaporkan perbuatannya yang telah memperkosa seorang wanita sejak siwanita itu masih remaja.

Dikutip dari SuaraJatim.id, modus pendeta cabul Surabaya HL memperkosa anak-anak di dalam gereja dengan cara memaksa.

Hal itu diungkap Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan. Dia menjelaskan pencabulan yang dilakukan tersangka pendeta cabul surabaya HL, bukan atas unsur suka sama suka. “Yang jelas dilakukan semuanya paksaan tidak ada suka sama suka,” terang Kapolda Luki, Senin (9/3/2020).

Pendeta cabut berusia 57 tahun itu perkosa IW (26) di kompleks gereja kawasan Embong Sawo, Surabaya sejak usia korban masih 12 tahun.

Perkosaan itu dilakukan di kamar pendeta cabul HL dan di ruang tamu di lantai 4. Perbuatannya bukan dilakukan di tempat ibadah, namun masih satu area gereja.

Kekinian, korban IW tengah mengalami depresi atas tindakan tersangka. Bahkan, untuk memulihkan kondisinya, IW mendapat pendampingan trauma healing.

Polisi juga meluruskan tindak pencabulan itu berlangsung selama kurun waktu enam tahun, bukan 10 tahun. Korban dicabuli sejak tahun 2005-2011 ketika menginjak usia 12-18 tahun. Sayangnya, belum diketahu rinci berapa kali korban dicabuli. Selama itu pula korban acap kali mendapat ancaman. (BSH)

Sumber; SuaraJatim.id

Jakarta – Kasus maraknya praktek pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, yang diduga ‘direstui’ Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, telah mengundang reaksi berbagai pihak. untuk angkat bicara. Salah satunya adalah Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, yang menyatakan ia sungguh prihatin dan menyayangkan terjadinya kasus tersebut.

“Saya sangat prihatin dan menyayangkan hal ini (kasus pungli – red) masih terjadi yaa. Apalagi praktek pungli terhadap para sopir truk di Pelabuhan Ketapang itu diduga mendapat restu dari Kades dan Ketua DPRD setempat,” kata Wilson melalui pesan WhatsApp-nya, Rabu, 29 April 2020 kepada redaksi.

Untuk itu, lanjut Wilson, dirinya meminta agar kasus tersebut diusut tuntas oleh pihak berwenang. Pungli menurutnya merupakan salah satu penyakit masyarakat dan birokrat yang disejajarkan dengan perilaku korupsi dan pemerasan. Negara bahkan membentuk sebuah team khusus (Saberpungli – red) untuk menangani dan membasmi praktek pungutan liar karena menjadi salah satu penghambat pembangunan bangsa dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

“Pemerintah sejak beberapa tahun lalu telah membentuk Team Saberpungli (Sapu Bersih Pungutan Liar – red) dengan tujuan memberantas praktek pungli ini. Lah, di Banyuwangi praktek pungli malah direstui DPRD-nya? Aneh sekali itu. Team Saberpungli harus berani menyelidiki dan memeriksa Ketua DPRD Banyuwangi, dan bila benar yang bersangkutan memberi restu kepada pihak tertentu untuk melakukan pungli, maka yang bersangkutan harus diberikan sanksi tegas,” ujar Wilson yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari terakhir santer diberitakan di berbagai media tentang maraknya praktek pungutan liar (pungli) terhadap pengemudi truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Para pengemudi truk merasa keberatan atas pembayaran tiket jeramba sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) setiap kali masuk kapal untuk menyebrang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Menurut para pengemudi truk, mereka sudah membeli tiket yang ada kode barcodenya di loket PT. ASDP sesuai tarif golongan kendaraan masing-masing, yang telah disediakan sesuai aturan dari pihak PT. ASDP.

“Tapi koq masih ada lagi pembayaran tiket tambahan yang harus dibayar oleh pihak pengemudi truk di saat truk mau masuk ke dalam kapal?” aku salah satu sopir truk mempertanyakan dan minta namanya dirahasiakan, Kamis, 26/03/2020.

Menurut sang sumber informasi ini, para pelaku pungli itu bahkan mengejar pengemudi truk hingga ke dalam kapal. Hal itu sering menimbulkan cekcok mulut antara pengemudi dengan pelaku pungli. Pengemudi bersihkeras beralasan bahwa mereka sudah membayar kewajibanya sebagai pengguna jasa pelayaran sesuai tiket resmi yang ditetapkan pengelola pelabuhan.

Informasi yang dihimpun pewarta media ini, ternyata yang melakukan pungutan liar (tiket jeramba – red) tersebut adalah salah satu asosiasi yang bernama Serikat Pekerja Jasa Pelabuhan (SPJP) yang dipimpin oleh Jamhari selaku ketua. SPJP ini beranggotakan 48 orang. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh I Made Cahyana Negara, selaku Dewan pembina SPJP, pada Senin malam (06/04/2020).

Menurut pengakuan Jamhari, ia mengatakan bahwa dirinya didampingi I Made Cahyana Negara, seorang anggota (Ketua – red) DPRD Banyuwangi, sebagai Dewan Pembina. “Saya didampingi Pak Made sebagai dewan pembina. Beliau selaku pembina di asosiasi yang saya pimpin yaitu salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi (DPRD),” kata Jamhari, 27 Maret 2020.

Termasuk dalam jajaran pengurus SPJP, kata Jamhari, antara lain Kepala Desa Ketapang dan para pekerja jasa pelabuhan. Pihak asosiasi setiap bulannya memberikan kontribusi ke Kepala Desa Ketapang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Pewarta media ini selanjutnya menghubungi Dewan Pembina asosiasi tersebut, I Made Cahyana Negara, melalui telepon, Jum’at, 17/04/20. Made menjelaskan bahwa memang benar tiket jeramba yang dikeluarkan asosiasi tersebut tidak ada surat perintah kerja dari pihak PT. ASDP sebagai legalitas resmi.

Dalam pengakuanya juga menyebutkan selaku Dewan Pembina di asosiasi, ia berharap bahhwa apabila pungutan liar tersebut ditiadakan/dihentikan pihaknya sangat setuju. “Saya setuju dihentikan pungli di Pelabuhan Ketapang, dengan catatan harus ada skema yang jelas dari pihak PT. ASDP dan dari Gabungan Pengusaha Pelayaran (GPP) untuk menggantikan penghasilan asosiasi tersebut, supaya pendapatannya legal,“ jelas I Made.

Dari keterangan dan pengakuan Ketua DPRD itu, menurut Wilson, sang Ketua Dewan ini mengetahui dan merestui adanya praktek pungli yang dilakukan anggota asosiasi yang dibinanya. “Dari penuturan Pak Made itu, dapat disimpulkan bahwa dia mengetahui dan merestui adanya praktek pungli oleh asosiasi binaanya itu. Bahkan, kesannya dia membela praktek tersebut, walau ada bahasa ia setuju dihentikan, dengan catatan bla-bla-bla. Frasa ‘dengan catatan’ ini mengindikasikan bahwa jika tidak ada solusi lain bagi asosiasinya, maka pungli harus tetap boleh dilakukan,” pungkas lulusan pasca sarjana bidang studi Applied Ethics dari Utrecht University Belanda dan Linkoping University Swedia itu. (APL/Red)

Banyuwangi, Pilarbangsanews.com,-– Para pengemudi truk mengeluhkan adanya praktek pungutan liar (pungli) yang marak di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, tepatnya di dermaga LCM, PT. ASDP. Para pengemudi truk merasa keberatan atas pembayaran tiket jeramba sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) setiap kali masuk kapal untuk menyebrang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Menurut para pengemudi truk, mereka sudah membeli tiket yang ada kode barcodenya di loket PT. ASDP sesuai tarif golongan kendaraan masing-masing, yang telah disediakan sesuai aturan dari pihak PT. ASDP.

“Tapi koq masih ada lagi pembayaran tiket tambahan yang harus dibayar oleh pihak pengemudi truk di saat truk mau masuk ke dalam kapal?” ujar salah satu sopir truk mempertanyakan dan minta namanya dirahasiakan, Kamis, 26/03/2020.

Dan yang paling ironisnya, sambung narasumber itu, pihak pelaku pungli mengejar pengemudi truk ke dalam kapal, meminta uang tiket jeramba ke pengemudi dan saling cekcok mulut. Pengemudi bersihkeras menyampaikan bahwa dirinya sudah membayar kewajibanya sebagai pengguna jasa pelayaran sesuai tiket resmi yang ditetapkan pengelola pelabuhan.

Informasi yang dihimpun pewarta media ini, ternyata yang melakukan pungutan liar (tiket jeramba – red) tersebut adalah salah satu asosiasi yang bernama Serikat Pekerja Jasa Pelabuhan (SPJP) yang dipimpin oleh Jamhari selaku ketua. SPJP ini beranggotakan 48 orang. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh I Made Cahyana Negara, selaku Dewan pembina SPJP, pada Senin malam (06/04/2020).

Saat awak media mengkonfirmasi ke Ketua SPJP, Jamhari, via telepon terkait legalitas pungutan tiket jeramba yang dikeluarkan oleh SPJP, Jamhari mengungkapkan bahwa dia sudah mendapatkan persetujuan ijin dari pihak ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan). Bahkan kata Jamhari, pihaknya mempunya MOU atau perjanjian kerjasama dengan pihak ASDP Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Masuk dalam jajaran pengurus SPJP, antara lain kepala desa dan para pekerja jasa pelabuhan. Pihak asosiasi setiap bulannya memberikan kontribusi ke pihak Kepala Desa Ketapang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menurut pengakuan Jamhari, ia mengatakan bahwa dirinya didampingi I Made Cahyana Negara, seorang anggota DPRD Banyuwangi, sebagai Dewan Pembina. “Saya didampingi Pak Made sebagai dewan pembina. Beliau selaku pembina di asosiasi yang saya pimpin yaitu salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi (DPRD),” kata Jamhari, 27 Maret 2020.

Selanjutnya, dia melanjutkan bahwa ia amat berharap kegiatan penarikan dana dari para sopir truk itu tidak dipermasalahkan. “Saya minta ke pihak media jangan sampai permasalahan ini mencuat ke publik terkait pungutan tiket jeramba. Dan jangan diutak-utik asosiasi yang saya pimpin ini karena asosiasi ini butuh pekerjaan untuk kebutuhan keluarga, saya mohon dengan hormat jangan diutak-utik lagi,” ujar Jamhari.

Sementara itu, Maneger Oprasional PT. ASDP Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Heru, mengaku terkejut saat dikonfirmasi tentang adanya praktek pungli tiket jeramba yang disebut Jamhari sudah disetujui pihak ASDP. “Pihak kami PT. ASDP tidak pernah memberikan ijin kepada asosiasi untuk melakukan pungutan tiket jeramba tersebut. Meskipun itu dilakukan di kawasan lingkungan PT. ASDP, namun pihak PT. ASDP tidak tahu-menahu,” ungkap Heru.

Heru menolak dikaitkan dengan kegiatan penarikan biaya Rp. 4.000,- dari setiap pengemudi truk yang melewati Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk. “PT. ASDP tidak tahu-menahu soal itu, apa lagi terkait pungli tiket jeramba, itu di luar tanggung jawab kami,” tegas Heru.

Pada saat yang sama, Heru juga menyampaikan bahwa pihak PT. ASDP Pelabuhan Ketapang melakukan penarikan atau pembelian tiket menggunakan tiket dengan sistem terpadu. “Pihak ASDP pernah menawari pihak asosiasi untuk masuk sebagai tenga kerja security,” imbuh Heru.

Pewarta media ini selanjutnya menghubungi Dewan Pembina asosiasi tersebut, I Made Cahyana Negara, melalui telepon, Jum’at, 17/04/20. Made menjelaskan bahwa memang benar tiket jeramba yang dikeluarkan asosiasi tersebut tidak ada surat perintah kerja dari pihak PT. ASDP sebagai legalitas resmi.

Dalam pengakuanya juga menyebutkan selaku Dewan Pembina di asosiasi, ia berharap bahhwa apabila pungutan liar tersebut ditiadakan/dihentikan pihaknya sangat setuju. “Saya setuju dihentikan pungli di Pelabuhan Ketapang, dengan catatan harus ada skema yang jelas dari pihak PT. ASDP dan dari Gabungan Pengusaha Pelayaran (GPP) untuk menggantikan penghasilan asosiasi tersebut, supaya pendapatanya legal,“ jelas I Made.

Berdasarkan hasil penelusuran media ini dari semua pihak yang terkait, diduga kuat adanya kong-kalikong terkait pungli antara pihak SPJP dengan oknum PT. ASDP dan oknum Kepala Desa Ketapang yang disebut-sebut Ketua Asosiasi Jamhari. Untuk diketahui bahwa Pelabuhan Penyebrangan Ketapang-Gilimanuk merupakan pintu keluar-masuknya kendaraan yang menuju Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dengan volume kendaraan ribuan per harinya.

Ketika awak media melanjutkan pengumpulan informasi dengan menemui para pengemudi/sopir truk yang tergabung dalam wadah Persatuan Sopir Seluruh Indonesia (PSSI) pada Kamis (09/04/20), mereka mengatakan sangat keberatan dan kecewa dengan adanya pungli tiket jeramba karena tidak sesuai dengan aturan PT. ASDP. Dan, terkait persoalan pungli ini, para pengemudi memohon kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia segera menertibkannya.

“Kami semua berharap Kemenhub dapat segera menertibkan hal-hal yang tidak pada tempatnya, alias pungli ilegal, itu,” pungkas narasumber, seorang sopir truk bersama rekan-rekannya. (AMH/Red)

_Keterangan foto: Kapal Roro pengangkut truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi_

Surabaya, PilarbangsaNews

Untuk meringankan beban kebutuhan harian Panti Asuhan Muhammadiyah “KH Achmad Dahlan” yang berdomisili dijalan Tambak Asri 202 Surabaya, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Khusus Angkatan Laut ( SMK KAL-1 ) Letkol Laut (KH) Drs. Ambar Kristiyanto, M.Si didampingi Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru/ PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 Ria Banowati, ST beserta beberapa guru pendamping, Rabu (22/04) melaksanakan silaturahmi sekaligus menyerahkan sumbangan sejumlah dana serta sembako.

Sumbangan dana tersebut di peruntukkan kepada seluruh santriawan/santriawati yang berada dipondok tersebut serta sembako untuk kebutuhan harian. Sumbangan tersebut merupakan infak dari guru dan staf SMK KAL 1 yang secara spontan terkumpul sehari sebelum pelaksanaan siaturahmi.

Kehadiran rombongan SMK KAL-1 Kodiklatal yang bernaung dibawah Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya, dipimpin langsung oleh Kepsek dan diterima secara oleh Ketua Pondok Pesantern Muhammadiyah “ KH Achmad Dahlan” Ustadz Slamet Supriyadi di damping pengasuhnya ustadz Iman Mutaqin serta sejumlah santriawan. Dalam ksesempatan tersebut Kepala Sekolah secara simbolis menyerahkan bingkisan berupa sembako dan sejumlah dana yang di terima oleh Ketua Pondok Peantren serta perwakilan santri.

Disamping bersilaturahmi, rombongan SMK KAL1 juga membawa misi dalam rangka kesuksesan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 mendatang, kepada keluarga besar Pondok Pesantren Muhammadiyah diharapkan doanya agar SMK KAL-1 akan dapat memenuhi target PPDB, mendapatkan siswa baru yang terbaik dan amanah.

Ketua pondok dalam sambutannya mengucapkan banyak terimakasih atas perhatian dari Kepala Sekolah SMK KAL-1 dan jajarannya dimana di tengah kondisi Pandemi Covid 19 yang masih menyelimuti warga kota Surabaya, SMK KAL-1 masih sempat memperhatikan kami yang kondisinya sangat membutuhkan uluran tangan para dermawan.

Pondok pesatren yang sudah berdiri sejak tahun 2005, memiliki 28 santriawan dan 32 satriawati. Bahkan menurut pengasuh pondok, mereka telah berhasil meluluskan 5 santrinya dari perguruan tinggi. Dan di tahun 2019 salah satu santrinya telah mengharumkan bangsa dan negara lewat KMNR ( Kompetisi Matematika Nalaria Realistik ). Atas nama Muh Izzuddin Al Qosam Y berhasil menyabet medali emas di kejuaraan KMNR yang digelar di Singapura. Juga tidak ketinggalan salah satu santrinya berhasil menjadi juara II pencak silat Tapak Suci yang di gelar di Surabaya 2019.
Kepsek SMK KAL-1 juga memberikan semangat kepada satri di pondok untuk tetap semangat dalam belajar sehingga kelak ditahun 2045 di harapkan para santri dari pondok ini dengan dasar Alquran dan sunah nabi akan dapat menjadi pemimpin yang amanah. (salut).

Surabaya, PilarbangsaNews

Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Nurhidayat bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) nampak khusuk mengikuti Istighotsah Kubro online Rabu (8/4) malam di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Hadir dalam Istiqosah tersebut Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Wisnoe Prasetja Boedi, Panglima Koarmada II Laksda TNI Heru Kusmanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Kepala Kejati Jatim Mohamad Dofir.

Istigosah yang dilaksanakan bertepatan pada malam Nisyfu Syaban ini dilakukan bersama 19 masyayikh atau kiai sepuh Jawa Timur dilksanakan serentak di tiga titik yakni Grahadi Surabaya, PWNU Jatim dan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Pembacaan Istigosah sendiri dibawakan oleh KH Miftachul Akhyar, Rois Aan PBNU Live PWNU Jatim.

Adapun Istighosah dilakukan secara online sebab adanya physical distancing atau sementara waktu dilarang untuk mengadakan kegiatan ibadah yang melibatkan banyak orang.

Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa dalam Sambutannya menyampaikan bahwa Pengajian online yang dihelat tepat di malam nisfu sya’ban akan menjadi waktu ijabah untuk bermunajat memohon perlindungan Allah SWT dan meminta agar wabah virus corona ini segera diangkat serta berakhir.

“Pemprov Jatim bersama banyak pihak sudah mengerahkan segala upaya untuk menangani Covid 19. Termasuk malam ini bersama Kiai, dan seluruh masyarakat Kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Allah SWT,” terang Gubernur Jatim ini.

Pembukaan Istighotsah/tawasul dilaksanakan oleh KH Anwar Manshur, Rois Syuriah PWNU Jatim, dilanjutkan pembacaan Istighotsah oleh KH Miftachul Akhyar, Rois Aan PBNU.

Pembacaan Doa kemudian dipimpin oleh KH Zaenudin Djazuli (Live PP Lirboyo) KH Nurul Huda Djazuli (Live PP Lirboyo Kediri) KH Nawawi Abdul Djalil (Live PWNU Jatim) KH Agoes Ali Masyhuri (Live PWNU) Dan KH Miftachul Akhyar (Live PWNU Jatim). (Relis/Salut)